Home Artikel / Opini

Memadukan Kepentingan Memenangkan Kehidupan Mensejahterakan Rakyat Sulteng

105
Nilam Sari Lawira. (Foto: Ist)

Oleh: Hj. Nilam Sari Lawira*

SEBAGAI Ketua DPRD Provinsi Sulteng, saya ingin menuangkan apa yang ada dalam benak saya bagi Sulteng lima tahun akan datang. Tentu saja kita akan hidup sekarang dan di masa datang, bukan hidup di masa lalu. Hal ini dikandung maksud sekaligus mengajak hampir 3 juta jiwa lebih rakyat Sulteng berpikir visioner. Saya memberi judul “Memadukan Kepentingan Memenangkan Kehidupan Mensejahterakan Rakyat Sulawesi Tengah”. Sebagai Ketua DPRD, saya berpikir bahwa Pokok-Pokok Pikiran ini sangat berkaitan erat dengan Tema Pembangunan Nasional Tahun 2021 yakni “Mempercepat Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat” yang berfokus pada pemulihan industri, pariwisata, dan investasi penguatan sistem nasional dan berkaitan erat pula dengan Tema Pembangunan Provinsi Sulteng Tahun 2021 yakni “Mewujudkan Daya Saing Sulawesi Tengah melalui peningkatan Sumberdaya Manusia, Pemerataan Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas”.

Laporan Indeks Daya Saing Global 4.0 Tahun 2019 yang diterbitkan oleh Forum Ekonomi Dunia pada Maret 2020 menyebutkan bahwa daya saing Indonesia berada pada peringkat 50 dari 141 negara yang diteliti atau mengalami penurunan dari peringkat 45 (http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf)). Dalam konteks nasional, studi tahunan yang dilakukan oleh Lee Kuan Yew School of Public Policy, Universitas Nasional Singapura menemukan bahwa di Tahun 2017, daya saing Sulteng berada pada peringkat 12, naik dari peringkat 20 dan 14 pada Tahun 2015 dan 2016. Lalu di Tahun 2018 dan 2019, daya saing ini menurun lagi menjadi peringkat ke 14 dan 19. Dalam konteks 13 kabupaten/kota di Sulteng, terdapat tiga daerah yang menempati tiga peringkat tertinggi daya saing yakni Banggai, Palu dan Morowali (ACI-NUS; 2020 & Bappeda Sulteng; 2020).

Daya saing ditentukan oleh produktivitas tenaga kerja dan produktivitas modal. Produktivitas tenaga kerja berkaitan dengan kesejahteraan tenaga kerja. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dapat meningkatkan pendapatan sehingga kesejahteraan dapat tercapai, sedangkan peningkatan produktivitas modal belum tentu dapat meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Produktivitas itu sendiri dipengaruhi oleh pendidikan penduduk, kesehatan penduduk, upah dan investasi. Pada opini ini, kami hanya mengangkat tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang berpengaruh sangat besar dan menjadi indikator kinerja Visi dan Misi Pembangunan.

Produktivitas tenaga kerja yang rendah merupakan ancaman sekaligus tantangan bagi Indonesia karena dapat menyebabkan tenaga kerja Indonesia kalah bersaing dari negara lain di tengah persaingan yang semakin ketat. Selain itu, hal yang tidak kalah pentingnya yaitu produktivitas tenaga kerja yang rendah dapat menyebabkan kemiskinan. Oleh karena itu, produktivitas tenaga kerja harus terus ditingkatkan karena diharapkan dapat mengurangi kemiskinan di Indonesia.

Faktor pertama yang berpengaruh pada daya saing adalah pendidikan. Pendidikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi yang cepat di negara-negara Asia dan perubahan agresif dalam produksi menuju industri dan jasa berteknologi tinggi mengakibatkan meningkatnya tuntutan dari dunia usaha terhadap perlunya SDM yang terampil dan terdidik dan berkualitas. Sumber daya manusia sebagai tenaga kerja sangat diperlukan keterampilannya dalam melaksanakan tugas, meningkatkan kualitas organisasi dan menunjang pertumbuhan ekonomi. Sebagai indikator pertama penentu produktivitas tenaga kerja Sulteng, pendidikan diukur dari Harapan Rata-Rata Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Pada dimensi pendidikan ini, Sulteng lebih tinggi ketimbang Indonesia. Pada Tahun 2019, Angka Harapan Rata-rata Lama Sekolah (HLS) Sulteng lebih tinggi daripada nasional masing-masing mencapai 13,14 tahun bagi Sulteng dan 12,95 tahun bagi Nasional atau lebih tinggi 0,22 poin. Sedangkan rata-rata Lama Sekolah Sulteng mencapai 8,75 tahun atau pada kelas II SMP/MTs 75 hari dan Rata-Rata Lama Sekolah Nasional 8,34 tahun atau lebih tinggi 0,41 poin (BPS Sulteng; 2020).

Angka dimensi pendidikan ini patut kita pacu karena sewaktu-waktu dapat dilampaui RLS dan HLS nasional. Capaian dimensi ini patut dipertahankan bahkan lebih dipacu lagi terutama pada kabupaten yang masih tertinggal HLS dan RLSnya di Sulteng. Namun, kita tidak perlu berpuas diri atas capaian ini, karena kemampuan mata pelajaran IPA, Matematika anak didik kita masih tertinggal ketimbang daerah lain. Kompetensi Guru Mata Pelajaran, Kompetensi Kepala Sekolah, Kompetensi Pengawas juga masih tertinggal.

Dimensi Kesehatan menjadi faktor kedua sangat berpengaruh pada produktivitas tenaga kerja yang selanjutnya berpengaruh pada daya saing Sulteng. Berbagai hasil riset menunjukkan bahwa bangsa yang berdaya saing ditentukan oleh kinerja derajat kesehatan yang baik. Hal ini beralasan karena bila kesehatan seseorang tergangggu, maka produktivitas menjadi rendah sehingga pendapatan yang diterima oleh tenaga kerja juga menjadi rendah. Kinerja kesehatan penduduk harus dipersiapkan sejak dini yang dimulai sebelum menikah, serta sejak masa pembentukan janin. Asupan gizi dan nutrisi yang diberikan pada janin dan bayi sampai usia dua tahun sangat penting untuk meningkatkan kemampuan kognitif dan capaian pendidikan yang pada gilirannya akan memicu pertumbuhan ekonomi. Investasi gizi dan nutrisi sepatutnya menjadi keharusan demi kemajuan bangsa agar meningkatkan produktivitas dan daya saing bangsa. Bayi dan anak-anak yang mendapatkan asupan gizi dan nutrisi cukup sejak dalam kandungan akan menghindari bayi dari Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan risiko balita bertumbuh pendek (stunting). Oleh karena, peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui jalur kesehatan harus dimulai dari perlakukan terhadap calon ibu dan/atau ibu yang akan melahirkan. Singkatnya “pola asuh dan pola asah” patut digarisbawahi menjadi strategi utama di Sulteng.

Pada dimensi kesehatan, selama periode 2011-2019, Umur Harapan Hidup (UHH) Sulteng meningkat dari 66,39 tahun pada 2011 menjadi 68,23 tahun. UHH tersebut lebih rendah daripada UHH nasional yang pada periode yang sama meningkat dari 68,31 tahun menjadi 71,34 tahun. Dalam konteks kabupaten dan kota, UHH sesuai data terpilah terendah di Sulteng dicapai oleh Kabupaten Parigi Moutong yang meningkat dari 61,27 tahun pada laki-laki pada 2011 menjadi 61,98 tahun pada laki-laki dan 65,79 tahun pada perempuan di Tahun 2019. Selanjutnya, UHH terpilah tertinggi di Sulteng dicapai oleh Kota Palu yang meningkat dari 67,93 tahun pada laki-laki dan 71,81 tahun pada perempuan di Tahun 2011 menjadi 68,66 tahun pada laki-laki dan 72,58 tahun pada perempuan di Tahun 2019. Secara keseluruhan, UHH Sulteng terpilah meningkat dari 64,48 tahun pada laki-laki dan 68,39 tahun pada perempuan di Tahun 2011 menjadi 66,32 tahun pada laki-laki dan 70,26 tahun pada perempuan di Tahun 2019 (BPS Sulteng; 2020). Data ini bermakna bahwa pertama, Harapan Hidup perempuan di Sulteng lebih lama ketimbang laki-laki. Kedua, baik laki-laki maupun perempuan, UHH lebih rendah dari UHH Sulteng berada pada tujuh daerah yakni Kabupaten Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Donggala, Tolitoli, Buol, Parigi Moutong, serta Tojo Una-Una.Ketiga, strategi spasial peningkatan derajat kesehatan di Sulawesi Tengah diprioritas pada ketujuh kabupaten yang menekankan pada sinergitas antara Dinas Kesehatan Provinsi Sulteng dan Dinas Kesehatan ketujuh kabupaten tersebut serta Perangkat Daerah pendukung lainnya. Tentu, secara spesifik akan berbeda strategi di wilayah daratan dan dua kabupaten kepulauan tersebut, dua kabupaten induk serta kabupaten pemekaran.

Kelemahan Kinerja Pembangunan Manusia Sulteng terletak pada dimensi kesehatan pada tujuh kabupaten tersebut hendaknya menjadi ajang kerja sama penanganan kesehatan antara kabupaten dan Provinsi Sulteng. Sesuai Data Statistik Kesejahteraan Rakyat Sulteng Tahun 2018 (BPS, 2019), dari empat indikator kesehatan & lingkungan, 31,44 persen penduduk Sulteng mengalami keluhan kesehatan atau angka morbiditas. Selain itu, rumah tangga yang tidak memiliki fasilitasi buang air besar (BAB) mencapai 23,10 persen dengan persentase terbanyak di Kabupaten Parigi Moutong mencapai 38,09 persen. Selanjutnya,86,26 persen Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kabupaten Parigi Moutong, lalu 35,28 persen Rumah Tangga di Kabupaten Donggala dan 37,87 persen Rumah Tangga di Kabupaten Sigi juga tidak memiliki fasilitas BAB.

Selanjutnya, Rumah tangga yang menggunakan air tidak bersih di Sulteng masih mencapai 27,81 persen. Dari jumlah tersebut, persentase terbesar berada di Kabupaten Sigi mencapai 47,56 persen, diikuti oleh Kabupaten Donggala sebesar 43,65 persen dan Kabupaten Parigi Moutong sebesar 40,91 persen. Selain itu, kita patut bersyukur karena rumah tangga yang memiliki rumah berlantai tanah,tinggal 2,89 persen dari total rumah tangga di Sulteng.

Masalah kesehatan di atas menimbulkan masalah baru yakni adanya fenomena Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) dan Malnutrisi dari total bayi lahir saat itu sebanyak 62.707 jiwa. Pada Tahun 2019, BBLR di Sulteng mencapai 1.278 jiwa dengan proporsi terbanyak berada di Kabupaten Tolitoli mencapai 144 jiwa sedangkan Malnutrisi atau Gizi Kurang mencapai 15.422 jiwa atau 24,59 persen dengan proporsi terbanyak 2.998 di Kabupaten Donggala (BPS, Sulteng Dalam Angka Tahun 2019).

Data Elektronik Pemantauan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (Dinkes Provinsi Sulteng; e-PPGBM 2019) menunjukkan terdapat 136.829 jiwa balita terdata. Dari jumlah tersebut, 29.205 balita menderita stunting atau proporsinya mencapai 21,34 persen. Angka di atas 20 persen cukup besar bagi kita mengingat, balita inilah yang seharusnya produktivitas tinggi sehingga mendorong kenaikan daya saing Sulteng pada dua dekade mendatang. Stunting terbanyak berada di Kabupaten Donggala mencapai 6.977 balita. Angka itu diikuti oleh stunting di Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Sigi masing-masing mencapai 4.033 jiwa balita dan 3.547 jiwa balita. Sedangkan stunting di posisi ke empat dan ke lima berada di Kabupaten Banggai dan Poso masing-masing sebesar 2.893 balita dan 2.276 balita. Sebaliknya, stunting tersedikit berada di Kabupaten Banggai Kepulauan dan Banggai Laut masing-masing sebanyak 865 balita dan 541 balita. Rendahnya kasus stunting di kedua kabupaten kepulauan ini erat kaitannya dengan protein ikan sebagai asupan gizi otak. Kita patut menghargai usaha Dinkes Provinsi dan Dinkes 13 kabupaten/kota ini melakukan surveilens.Jika perlu ditradisikan sehingga setiap tahun kita disuguhi data teraktual sehingga menjadi dasar kebijakan membangun sumberdaya manusia Sulteng.

Penanganan stunting hendaknya dilakukan terpadu. Stunting dilakukan sebagai program unggulan inovasi daerah dan kegiatan lintas perangkat daerah mulai dari hulu adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perikanan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas PUPR, Dinas Perkimtan, Dinas Sosial, serta di hilir adalah Dinas Kesehatan serta Bappeda. Rencana aksi bersama ini dapat disusun bersama difasilitasi oleh Bappeda dan Litbang baik provinsi maupun 13 kabupaten/kota. Adanya pola pikir keliru apabila stunting menjadi semata-mata urusan Dinkes padahal ada potensi masalah di sisi hulu sampai dengan hilir. Di samping itu, beberapa perangkat dinas lain dapat terlibat baik vertikal, organisasi masyarakat sipil di kabupaten dan kecamatan, maupun di akar rumput. Beberapa Perangkat Daerah Provinsi Sulteng yang selama ini lebih fokus pada studi maupun penyusunan dokumen kajian seharusnya mengubah paradigmanya dari fokus studi dan kajian menuju pada advokasi maupun pendampingan dalam “pola asuh dan pola asah”.

Usaha Dinkes bersama perangkat daerah lain di Provinsi Sulteng menangani stunting pada kabupaten yang stuntingnya tinggi seperti Kabupaten Donggala, Sigi dan Parigi Moutong sepatutnya diikuti juga oleh perangkat daerah di tiga kabupaten tersebut. Fokus utamanya adalah menyusun dan mengimplementasikan Kerangka Ketahanan Pangan bagi Pencapaian SDM berkualitas dan Berdaya Saing melalui pertama, Penguatan Sistem Pangan baik Ketersediaan, Akses dan Pemanfaatan pangan. Kedua, Penguatan Status Gizi dan Kesehatan Remaja dan Dewasa melalui “Pola Asuh dan Pola Asah” bagi dimensi kesehatan dan pendidikan masyarakat. Ketiga, dalam jangka pendek dan jangka panjang, melakukan intervensi spesifik oleh perangkat daerah teknis kesehatan sendiri maupun intervensi sensitif oleh perangkat daerah pendukung. Hasil yang diharapkan adalah adanya perubahan paradigmanya perangkat daerah dalam melayani mayarakat dari “sama-sama bekerja menjadi bekerja bersama-sama” sehingga tercipta sinergitas kebijakan Pemerintah Provinsi Sulteng dan Kabupaten/Kota se Sulteng berbasis kebijakan berbasis bukti dan berbasis akuntabilitas tata kelola pemerintahan.

Masa Pandemi Covid-19 ini belum mencapai titik kulminasi, apalagi titik akhir. Bagi kita di Sulawesi Tengah, ada hikmah di balik peristiwa ini. Ibaratnya dalam keluarga, hikmah tersebut sepatutnya menyadarkan kita bahwa jangan hidup bergantung pada terus pada orang tua yaitu Pemerintah Pusat. Kesadaran kritis harus dibangun bahwa kita harus mencari sumber pembiayaan sendiri melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sulteng dalam sejarah perjalanannya sebagai bagian dari Provinsi Sulawesi di masa lalu, hanya Kabupaten Donggala beribukota Poso, berkembang menjadi empat daerah, setelah pemekaran 4 daerah induk melahirkan Sembilan daerah otonom baru (DOB) masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat. Kondisi saat ini, orang tua kita yakni Pemerintah Pusat mengalami kesulitan keuangan, seharusnya anak dan cucu harus berpikir keras mengurangi beban kiriman orang tua karena daerah bukan lagi anak sekolah yang harus dibiayai tetapi anak yang sudah bekerja, sudah berkeluarga dan beranak yang masih dimanja tergantung terus pada orang tua.

Bukti ketergantungan tersebut terlihat dari Hasil Kajian Fiskal Regional (KFR) Tahun 2019 yang setiap tahun dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan. Hasil Kajian tersebut menyebutkan bahwa Ketergantungan Fiskal baik Provinsi Sulteng maupun 13 kabupaten/kota sangat tinggi. Hal ini diukur oleh rasio PAD terhadap dan rasio Dana Transfer terhadap Pendapatan. Secara umum, di Sulteng, rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah rata-rata hanya mencapai 10,69 persen, sedangkan Rasio rata-rata Dana Transfer terhadap Pendapatan Daerah mencapai 78,99 persen. Hal ini berarti semua daerah di Sulteng mengharapkan Dana Transfer sebesar 89,31 persen atau hampir 90 persen berasal dari Pemerintah Pusat. Selanjutnya, Rasio Pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) atau Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) atau Tax Ratio di Sulteng hanya mencapai masing-masing 3,55 persen dan 2,36 persen. Padahal Kementerian Keuangan memproyeksikan secara riil bahwa Tax Ratio Sulteng sangat berpotensimencapai13,6 persen (Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Sulteng; 2020). Hal ini mengindikasikan bahwa dengan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi di Kawasan Timur Indonesia (KTI) mencapai 7,15 persen, seharus mendorong optimalisasi peningkatan PAD, namun terhambat oleh minimnya ide, inisiasi, pola pikir, kapasitas dan kemampuan SDM.

Selain itu, semua kabupaten/kota dan Provinsi Sulteng mengalami fenomena “ilusi fiskal” yakni Dana Transfer di atas yang mencapai 89,31 persen tersebut diharapkan oleh Pemerintah Pusat mampu menciptakan pertumbuhan berkualitas dan multiplier effect di Sulteng berupa penciptaan lapangan kerja. Sayangnya, analisis Cash Flow Pemerintah Pusat di Sulteng menunjukkan bahwa di Tahun 2019, setiap Rp 4,833 triliun yang masuk ke Sulteng (Cash inflow) diikuti oleh Dana yang keluar Sulteng sebesar Rp 24,374 triliun sehingga daerah kita mengalami defisit sebesar Rp 19,536 triliun. Seandainya Dana Pembangunan berputar seluruhnya di Sulteng, maka roda perekonomian akan atraktif. Oleh karena itu, kita harus menghargai penduduk Sulteng yang melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) patuh membayar kewajibannya pada negara. Setiap tahunnya, kontribusi 3,054 juta jiwa penduduk Sulteng terhadap Pendapatan Daerah mencapai Rp 1.525.624,- per jiwa, sedangkan kontribusi PNBP dan PAD mereka pada Pendapatan Daerah masing-masing mencapai Rp 461.289 per jiwa dan Rp 402.682,- per jiwa (Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Sulteng; 2020).

Pada kesempatan Musrenbang RKPD Tahun 2021 ini, selaku DPRD Provinsi Sulteng, kami mengharapkan perhatian pada perangkat daerah pendidikan dan kesehatan sebagai pelaku utama berperan dalam peningkatan daya saing.Kita bersyukur bahwa di Tahun 2019, secara rata-rata Rasio Realisasi Belanja Pendidikan terhadap Total Belanja se Sulawesi Tengah telah mencapai 22,39 persen. Hal ini berarti bahwa Belanja Pendidikan telah melampaui amanah Undang-Undang yakni 20 persen. Demikian pula dengan Rasio Realisasi Belanja Kesehatan terhadap Total Belanja telah mencapai 26,41 persen jauh di atas 10 persen. Namun, bila dibedah lebih jauh, patut disayangkan bahwa masih ada daerah yang Belanja Pendidikannya berturut-turut hanya mencapai 6,73 persen yakni Kabupaten Buol dan 14,14 persen yakni Kabupaten Sigi, serta Belanja Kesehatan Provinsi Sulteng hanya17,05 persen (Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Sulteng; 2020). Bila dibedah lebih jauh lagi berapakah Belanja Pendidikan dan Belanja Kesehatan tersebut benar-benar bersentuhan langsung pada pendidikan dan kesehatan masyarakat? Temuan lapangan di Sulteng hanya sekitar 6 persen (Mahfud; 2018).

Pada kesempatan Musrenbang RKPD 2021 ini kami mengingatkan, oleh karena kita berada dalam masa Pandemi Covid-19, marilah mentradisikan kita berpikir yakni “Berpikir Kemungkinan Terburuk” dampak Pandemi bagi Sulawesi Tengah terutama bagi 3.054.023 jiwa penduduk. Jika pada masa Krisis Moneter Tahun 1997, dipicu oleh Krisis Kembar (krisis Perbankan dan krisis keuangan) dan kejadiannya meregionalisasi di Asia saja di mana kita diselamatkan oleh sektor informal, sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan oleh Sektor Pertanian dalam arti luas khususnya sub sektor perkebunan cacao, sementara pada masa Pandemi Covid-19 ini, dipicu oleh Krisis Kesehatan mengglobal, di mana baik Sektor Informal dan UMKM sangat terdampak dan dapat menjadi pemicu Staglasi yakni Stagnasi dan Inflasi. Oleh karena itu, marilah kita di Sulteng bersiap menghadapinya. Pertanian utamanya Tanaman Pangan dan Perikanan akan menjadi satu-satunya penyelamat. Kita patut mencamkan bahwa bahwa “lebih baik tidak ada uang, daripada tidak ada beras, jagung, dan ikan”. Marilah kita mengantisipasi keadaan ini dengan berpikir bahwa belum tentu saat ini menjadi titik puncak Pandemi ini yakni pada Juni. Kami menaruh harapan besar pada petani, pekebunan, peternakan, nelayan bersama Perangkat Daerah terkait karena Sektor Pertanianlah menjadi satu-satunya penyelamat dari Pandemi Covid-19 dari ancaman Krisis Pangan Pangan yang sewaktu-waktu bila tidak diantisipasi menjadi krisis sosial. Kita Patut mendoakan agar para petani, pekebun, nelayan, peternak tidak terdampak. Saat ini, beras impor kita berasal dari Vietnam dan Thailand. Vietnam telah melarang ekspor beras dan Thailand hanya akan mengekspor beras yang akan mendekati kedaluwarna. Kita patut mengkaji strategi mensubsidi atau mengratiskan bibit dan pupuk bagi petani kita di Sulteng.

“Memadukan Kepentingan Memenangkan Kehidupan Mensejahterakan Rakyat Sulawesi Tengah” pasti akan terwujud melalui Sinergitas dan Kerja Sama yang menjadi kata kunci kita dalam menghadapi berbagai masalah pembangunan di Sulteng.

(*Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, intisari Pokok-Pokok Pikiran DPRD Sulteng Dalam Musrenbang RKPD Sulteng Tahun 2021)

Ayo tulis komentar cerdas