Home Donggala

Dana Hibah Pilkada KPUD Donggala 2018 Tahap Penyidikan

462
Kajari Donggala, Yuyun Wahyudi. (Foto: Ist/ Dok. sr. com)
  • Kajari Donggala Akui Ada Oknum Catut Nama Penegak Hukum

Donggala, Meteosulawesi.id – Kepala Kejaksaan Negeri Donggala, Yuyun Wahyudi menekannkan kasus dugaan penyalagunaan Dana Hibah Pilkada 2018, masih tahap penyidikan dan  belum ada penetapan tersangka.

Demikian dikatakan Yuyun Wahyudi, kepada Metrosulawesi.id, Minggu (12/04/2020), memberikan klarifikasi terkait pemberitaan yang menyebutkan perkara Dana Hibah Pilkda 2018 sudah menetapkan tersangka.

“Tidak benar sudah ada penetapan tersangka. Perkara itu masih tahap penyidikan. Kalaupun ada penetapan tersangka harus ada izin dari pimpinan. Dan yang menangani kasus tersebut adalah Palupi, Kasi Pidsus bukan Deni,’’ tegas Wahyudi.

Diakui Kajari Donggala,  saat ini  modus menjual nama penegak hukum dengan mencatut nama sudah sering dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Sekrang ini mencatut nama penegak hukum sering terjadi. Anggota saya (Deni) dicatut namanya oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.  Kasus KPUD pasti akan selesai. Silahkan  hubungi Kasi Pidsus saya untuk menanyakan proses penanganan perkara Dana Hibah Pilkada 2018,’’ ujar Wahyudi.

Sementara itu, Kasi Pidsus Kejari Donggala, Palupi Wiryawan,  yang dihubungi via ponsel,  menjelaskan  kasus Dana Hibah Pilkada 2018, masih ditaganinya dalam tahap penyidikan dan telah sudah dan telah melakukan pemeriksaan  sejumlah pihak terkait.

“Sabar saja, perkara Dana Hibah Pilkada KPUD tahun 2018 masih dalam proses penyidikan,’’ urainya singkat.

Untuk diketahui, bantuan Dana Hibah Pilkda 2018 sebesar Rp. 30 M, hasil pemeriksaan awal tahun 2019, pihak KPUD Donggala diduga belum“mengembalikan” sisa dana hibah sebesar Rp. 1,3M, tetapi ditengah perjalanan angka tersebut meningkat menjadi Rp. 1,9 M. (*)

Reporter: Tamsyir Ramli

Ayo tulis komentar cerdas