Home Artikel / Opini

Benarkah Indonesia di Ambang Resesi Ekonomi?

169
Moh. Ahlis Djirimu. (Foto: Ist)

OLEH: Moh. Ahlis Djirimu*

PEKAN terakhir Maret 2020 hingga saat ini, di saat secara global hampir semua negara di dunia ini dilanda pandemi COVID-19, benarkah resesi ekonomi akan tiba di Indonesia? Resesi atau kelesuan ekonomi dimaknai sebagai fenomena yang terjadi bercirikan adanya penurunan pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi riil bernilai negatif selama dua kuartal berturut-turut atau lebih dari setahun. Dalam kategori kelesuan ekonomi yang lebih parah dikenal dengan istilah depresi seperti pada dekade 1930an di Amerika Serikat, bahkan stagnasi maupun stagflasi (Stagnasi+Inflasi). Dalam kondisi lesu, terjadi penurunan secara serempak kegiatan ekonomi seperti lapangan kerja, investasi maupun keuntungan korporasi. Resesi pernah dialami Indonesia pada Tahun 1982.Saat itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 1,9 persen. Setahun sebelumnya, sebagai anggota organisasi negara-negara pengekspor minyak bumi (OPEC), Indonesia baru menikmati bonanza minyak kedua Tahun1981 yang ternyatamewariskan resource curseatau kutukan sumber bagi Indonesia. Fenomenaini jelaskan akan menimbulkan efek rambatan (contagion effect) pada sendi kehidupan ekonomi berbagai negara di dunia ini.

Bagi kalangan awam, konteks resesi harus dipahami betul agar dapat memperoleh informasi utuh, simetris dan menjadi konsumsi akademisi maupun masyarakat, serta memenuhi lima indikator resesi.

Indikator pertama datangnya resesi adalah terjadinya ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi.Banyak kalangan meramalkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi akan meleset dari target pemerintah yang diperkirakan mencapai 5,3 persen, bahkan perkiraaan sementara akan mengalami kontraksi sebesar 4,5-4,8 persen di Tahun 2020. Laju pertumbuhan tersebut dapat saja lebih rendah lagi mencapai 2,3 persen bila skenario penanganan COVID-19 meleset dari skenario pemerintah.Hal ini tentu berimbas pada mekanisme produksi dalam negeri, tetapi belum tentu pada pengeluaran konsumsi Rumah Tangga, apalagi jelang Ramadhan dan Idul Fitri di mana pertumbuhan ditopang oleh konsumsi Rumah Tangga.

Indikator kedua adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi selama dua kuartal berturut-turut. Hasil siaran pers bersama antara Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Dana Moneter Internasional (IMF) membahas COVID-19 berkaitan dengan masalah ekonomi menyertainya menyatakan bahwa dunia sudah berada dalam resesi. Namun, belum tentu masing-masing negara memasuki resesi. Bank Dunia, IMF, International Financial Institutions (IFIs) sedang berusaha memobilisasi cadangan finansial yang ada untuk membentengi perang melawan pandemi COVID-19. IMF telah membantu menangani COVID-19 di Madagaskar sebesar US$ 165,99juta dan di Rwanda sebesar Rp 109,4 juta. Baik Bank Dunia maupun IMF mendesak negara-negara donor untuk memprioritaskan belanja kesehatan. Sebagaimana serangan wabah ini pada manusia yang memiliki kesehatan bawaan, negara-negara yang memiliki masalah ekonomi bawaan akan menderita lebih parah daripada negara yang ekonominya relatif sehat seperti Indonesia. Negara-negara yang ekonominya relatif sehat adalah negara-negara yang laju pertumbuhan ekonominya positif, inflasi rendah, angka kemiskinan di bawah 1 digit, rasio hutang luar negeri terhadap PDB di bawah 60 persen, debt service ratio (DSR) di bawah 30 persen, serta defisit APBN terhadap PDB di bawah 3 persen dan keseimbangan primernya positif. Saat ini, lebih dari 190 negara bila mengajukan pinjaman untuk pengamanan likuiditas kepada IMF. Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian dunia benar-benar tertekan oleh pandemi COVID-19. Namun, WB, IMF, IFIs lebih mengfokuskan diri mengatasi Pandemi COVID-19 ketimbang mengatasi resesi yang belum tentu semua negara akan mengalaminya.Saat ini, penulis menyatakan bahwa perekonomian Indonesia akan mengalami perlambatan yang cukup panjang yakni antara 4,5-4,8 persen di Tahun 2020, walaupun jauh lebih rendah dari laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada saaat krisis Subprime Morgage yakni 6,1 persen pada Tahun 2008, namun dari sisi kerentanan ekonomi, gejolak ekonomimerupakan hal yang biasa sebagai konsekuensi logis integrasi ekonomi dan keuangan Indonesia dalam perekonomian dunia. Pada sisi potensi loss, Tiongkok adalah mitra dagang utama Indonesia dan memang tidak dapat dipungkiri, Indonesia akan kehilangan sekitar Rp 127 triliun dalam PDBnya. Hal ini akan terjadi bila pertumbuhan ekonomi Tiongkok menurun 1 persen, maka ekonomi Indonesia akan terpengaruh sekitar 0,3 persen karena proporsi ekspor Indonesia di pasaran Tiongkok mencapai 16-17 persen.

Indikator ketiga adalah resesi akan terjadi bila nilai impor lebih besar ketimbang nilai ekspor.Data BPS menunjukkan pada Februari 2020, ekspor Indonesia mencapai 13,94 miliar dolar US atau 2,24 persen dibandingkan Januari 2020. Dari jumlah tersebut, US$ 13,12 miliar adalah ekspor non migas atau meningkat 2,38 persen dibandingkan Januari 2020. Secara kumulatif, selama periode Januari-Februari 2020, ekspor Indonesia mencapai US$ 27,57 miliar. Hal yang patut menggembirakan adalah tujuan ekspor non migas Indonesia terdiversifikasi yakni menuju Tiongkok sebesar US$ 1,87 miliar, Amerika Serikat US$ 1,63 miliar, Jepang mencapai US$1,14 miliar yang proporsinya secara keseluruhan pada tiga negara tujuan utama ekspor Indonesia mencapai 35,32 persen. Sedangkan ekspor kita menuju Uni Eropa (27 negara) mencapai US$ 1,1 miliar. Hal ini berarti indikator kedua dan ketiga berjalan beriringan berdampak positif bagi perekonomian Indonesia.

Pada sisi tujuan Ekspor non migas Indonesia, 15,47 persen ekspor non migas Indonesia memenuhi pasaran Tiongkok sebagai tujuan ekspor utama, diikuti oleh pasaran Amerika Serikat yang proporsinya mencapai 12,58 persen. Sedangkan tujuan ekspor pasaran Jepang dan India masing-masing 8,79 persen dan 7,72 persen. Proporsi tujuan ekspor non migas Indonesia di pasaran ASEAN dan Uni Eropa masing-masing mencapai 23,01 persen dan 8,54 persen.

Sebaliknya, pada Februari 2020, impor Indonesia mencapai US$ 11,60 miliar atau menurun 18,79 persen dibandingkan Januari 2020. Dari jumlah tersebut, baik impor migas maupun impor non migas mengalami penurunan dari Januari 2020 masing-masing 12,05 persen dan 19,77 persen. Impor migas mencapai US$ 1,75 miliar dan impor non migas mencapai US$ 9,85 miliar. Seperti halnya ekspor, ada tiga negara pemasok barang impor Indonesia yakni Tiongkok, Jepang, Singapura. Selama periode Januari–Februari 2020, Tiongkok menempati peringkat pertama pemasok barang ke Indonesia yang bernilai US$ 5,92 miliar atau proporsinya sebesar 26,76 persen. Jepang berada pada posisi kedua sebagai importir Indonesia sebesar US$ 2,38 miliar atau mencapai 10,77 persen, serta impor dari Singapura menenpati urutan ketiga mencapai US$ 1,48 miliar atau proporsinya mencapai 6,67 persen. Impor nonmigas dari ASEAN mencapai US$ 4.713,2 atau proporsinya sebesar 21,29 persen, sedangkan impor dari Uni Eropa mencapai US$ 1.965,0 juta atau proporsinya sebesar 8,88 persen.

Selama Januari-Februari 2020, impor non migas Indonesia dominan berasal dari Tiongkok mencapai US$ 5,9 miliar atau proporsinya mencapai 26,76 persen dari total impor Indonesia, diikuti oleh impor dari Jepang mencapai US$ 2,38 miliar atau proporsinya mencapai 10,77 persen. Sedangkan impor dari berbagai belahan benua lain seperti ASEAN, Uni Eropa dan Amerika Serikat berturut-turut mencapai US$ 1,97 miliar, US$ 4,71 miliar, dan US$ 1,16 miliar atau proporsinya berturut-turut mencapai 21,29 persen, 8,88 persen, dan 5,22 persen.

Proporsi impor tersebut sekitar 75,22 persen merupakan bahan baku dan penolong, 15,70 persen adalah impor barang modal serta 9,08 persen adalah barang konsumsi. Tingginya kandungan impor bahan baku dan penolong menjadi faktor minus bagi kinerja perdagangan Indonesia karena impor tersebut menjadi input bagi industri manufaktur tujuan ekspor. Impor bahan baku ini memberikan tekanan perekonomian Indonesia karena menggerus cadangan devisa di luar cadangan emas sehingga memberikan sentimen negatif pada kinerja sisi perdagangan luar negeri Indonesia.   

Secara umum, pada Februari 2020, neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus sebesar US$ 2.335,9 juta. Hal ini disebabkan oleh adanya surplus sektor nonmigas mencapai US$ 3.267,5 juta, sebaliknya, neraca migas mengalami defisit sebesar US$ 931,6 juta. Selama periode Januari-Maret 2020, neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus sebesar US$ 1.699,2 juta yang disebabkan oleh tingginya suplus sektor non migas mencapai US$ 3.801,8 juta. Sebaliknya, sektor migas mengalami defisit sebesar US$ 2.102,6 juta, sehingga berdasarkan indikator ketiga ini, resesi belum terealisir. Indonesia, pernah mengalami surplus neraca berjalan yakni saat bonanza minyak pertama Tahun 1973, saat Bonanza minyak kedua Tahun 1981. Selain itu, pada periode 1998-2011, Indonesia mengalami surplus neraca berjalan yang cukup lama, sebaliknya, desisit neraca berjalan terdalam terjadi pada Tahun 1983 sebesar US$ 81,05 miliar atau proporsinya 7,8 persen dari PDB setara dengan Rp 73 triliun.

Indikator keempat adalah inflasi atau deflasi yang tinggi. Angka inflasi di Indonesia secara umum mencapai 3-4 persen lebih rendah dari laju pertumbuhan ekonomi rata-rata 5 persen. Selama Januari-Maret 2020, inflasi di Indonesia berturut-turut mencapai  0,39 persen, 0,28 persen dan 0,1 persen.Pada Januari 2020, komponen makanan, minuman dan tembakau menyumbang 0,41 persen dalam inflasi, sebaliknya, transportasi menyumbang deflasi sebesar -0,11 persen dan pendidikan menyumbang deflasi -0,01 persen. Pada Februari 2020, makanan, minuman dan tembakau menyumbang 0,25 persen, sebaliknya, transportasi menyumbang -0,04 persen deflasi. Pada Maret 2020, komponen perawatan pribadi dan jasa lainnya menyumbang 0,06 inflasi, sebaliknya, transportasi menyumbang -0,05 persen  dan komponen informasi, komunikasi, dan jasa keuangan menyumbang -0,01 persen deflasi. Hal ini menunjukkan bahwa tanda-tanda pada Maret 2020 belum terlihat.

Indikator kelima adalah tingkat pengangguran yang tinggi. Data BPS menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka menurun dari 5,34 persen pada Februari 2019 menjadi 5,28 persen pada Agustus 2019. Lapangan kerja yang meningkat penyediaan lapangan kerja adalah sektor akomodasi, makanan dan minuman sebesar 0,5 persen poin, industri pengolahan sebesar 0,24 persen poin dan sektor perdagangan sebesar 0,2 persen poin. Namun, adanya menyebabkan sektor ini memang akan terdampak yang terlihat dari adanya kebijakan merumahkan baik sebagian maupun keseluruhan karyawannya. Hal ini menunjukkan bahwa pada setiap 100 jiwa di Indonesia, maka terdapat 5 penduduk yang menganggur.

Kesimpulannya, pertama, secara relatif ketidakkeseimbangan antara produksi dan konsumsi akan terjadi, tetapi hal ini berlangsung temporer, karena ekonomi Indonesia 60 persen didorong oleh konsumsi masyarakat. Bagi kelas menengah ke atas tentu akan menggunakan tabungannya, tetapi bagi masyarakat kelas bawah Indonesia, Pemerintah saat ini menggunakan bantalan sosial yang diperluas cakupannya seperti PKH, KIS, KIP, Kartu Pra Kerja, cash for work. Kedua, resesi belum akan terpenuhi karena laju pertumbuhan ekonomi berada di atas nol persen. Resesi akan terjadi bila impor lebih besar dari ekspor. Fenomena ini belum terjadi karena diversifikasi perdagangan internasional Indonesia. Keempat, angka inflasi Indonesia baik umum maupun inflasi inti masih dapat dikendalikan oleh Pemerintah melalui kerjasama dengan BI dan nilainya selalu berada di bawah laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tentu saja belum memenuhi kriteria datangnya resesi. Kelima, trend angka pengangguran Indonesia yang menurun menunjukkan signal positif bekerjanya ekonomi Indonesia. Program Kartu Pra Kerja, Stimulus Fiskal, dan triple intervensi BI pada ranah moneter dengan menurunkan dua kali BI7DRR, pelonggaran GWM dan rasio intermediasi makroprudensial, injeksi likuiditas, penggunaan transaksi non tunai lewat Quick Response Indonesian Standard (QRIS) maupun langkah stabilisasi di pasar spot, serta last but not least intervensi BI di pasar Domestic Non Delivery Forward (DNDF) untuk mengatasi penyusutan cadangan devisa menjadi lima jurus bersinergi fiskal dan moneter.

Akhirnya, memaknai datangnya resesi tidak akan cukup hanya dengan data parsial, apalagi membuat premis keliru di masyarakat tanpa disertai data valid dan terupdate, dan hanya berbekal pengetahuan yang tidak cukup.

*Staf Pengajar FEB-Untad dan Anggota Forum Ekonom Kemenkeu.

Ayo tulis komentar cerdas