Home Artikel / Opini

Menguji Dampak Covid-19 pada Kinerja Sisi Eksternal Indonesia

126
Moh. Ahlis Djirimu. (Foto: Ist)

Oleh: Moh. Ahlis Djirimu*

ORGANISASI Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan menurun akibat dampak COVID-19 yang menjadi terburuk sejak 2009. OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia menurun dari 2,9 persen di Tahun 2019 menjadi kisaran 2,4 persen pada 2020. Perlambatan ini sebagai konsekuensi terganggu pasokan mata rantai produksi industri manufaktur dunia yang didominasi oleh industri manufaktur Tiongkok sebagai ekonomi nomor dua di dunia yang memegang kendali 20 persen perekonomin dunia. Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan bahwa Tiongkok sebagai episentrum COVID-19 akan mengalami penurunan pertumbuhan dari 6 persen di Tahun 2019 menjadi 5,6 persen di Tahun 2020. Hal ini wajar karena sebagai pabrik raksasa dunia, perekonomian Tiongkok akan terganggu minimal hingga akhir kuartal pertama 2020. Kinerja sisi eksternal Indonesia dapat diukur dari kinerja perdagangan dan kurs rupiah.

Pertama, pada sisi perdagangan internasional, gejolak ekonomi Tiongkok jelas akan mempengaruhi perekonomian belahan dunia lain termasuk Indonesia. Hal ini terjadi karena pasar utama Indonesia adalah Tiongkok yang terjalin melalui hubungan dagang yang sangat erat. Akibatnya, permintaan Tiongkok melesu, sehingga ekspordiperkirakan akanmeredup mulai Maret 2020.Padahal ekspor Indonesia di pasaran Tiongkok sedang atraktif hingga Februari 2020. Konsekuensinya, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 akan terkoreksi menjadi 4,2-4,6 persen.

Pada Februari 2020, ekspor Indonesia mencapai 13,94 miliar dolar US atau 2,24 persen dibandingkan Januari 2020. Dari jumlah tersebut, US$ 13,12 miliar adalah ekspor non migas atau meningkat 2,38 persen dibandingkan Januari 2020. Secara kumulatif, selama periode Januari-Februari 2020, ekspor Indonesia mencapai US$ 27,57 miliar. Hal yang patut menggembirakan adalah tujuan ekspor non migas Indonesia terdiversifikasi yakni menuju Tiongkok sebesar US$ 1,87 miliar, Amerika Serikat US$ 1,63 miliar, Jepang mencapai US$1,14 miliar yang proporsinya secara keseluruhan pada tiga negara tujuan utama ekspor Indonesia mencapai 35,32 persen. Sedangkan ekspor kita menuju Uni Eropa (27 negara) mencapai US$ 1,1 miliar.

Pada sisi regional, Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan Kalimantan Timur menjadi provinsi yang akan terpukul akibat COVID-19. Selama Januari-Februari 2020, ekspor Jawa Baratmencapai US$ 4,72 miliar atau merepresentasikan 17,32 persen dari ekspor Indonesia. Selanjutnya diikuti oleh ekspor Jawa Timur mencapai US$3,30 miliar atau proporsinya mencapai 11,95 persen dan ketiga ekspor Kalimantan Timur mencapai US$ 2,51 miliar atau kontribusi ekspor Kaltim dalam ekspor Indonesia mencapai 9,9 persen. Pada sisi tujuan Ekspor non migas Indonesia, 15,47 persen ekspor non migas Indonesia memenuhi pasaran Tiongkok sebagai tujuan ekspor utama, diikuti oleh pasaran Amerika Serikat yang proporsinya mencapai 12,58 persen. Sedangkan tujuan ekspor pasaran Jepang dan India masing-masing 8,79 persen dan 7,72 persen. Proporsi tujuan ekspor non migas Indonesia di pasaran ASEAN dan Uni Eropa masing-masing mencapai 23,01 persen dan 8,54 persen.

Sebaliknya, pada Februari 2020, impor Indonesia mencapai US$ 11,60 miliar atau menurun 18,79 persen dibandingkan Januari 2020. Dari jumlah tersebut, baik impor migas maupun impor non migas mengalami penurunan dari Januari 2020 masing-masing 12,05 persen dan 19,77 persen. Impor migas mencapai US$ 1,75 miliar dan impor non migas mencapai US$ 9,85 miliar. Seperti halnya ekspor, ada tiga negara pemasok barang impor Indonesia yakni Tiongkok, Jepang, Singapura. Selama periode Januari–Februari 2020, Tiongkok menempati peringkat pertama pemasok barang ke Indonesia yang bernilai US$ 5,92 miliar atau proporsinya sebesar 26,76 persen. Jepang berada pada posisi kedua sebagai importir Indonesia sebesar US$ 2,38 miliar atau mencapai 10,77 persen, sertaimpor dari Singapura menenpati urutan ketiga mencapai US$ 1,48 miliar atau proporsinya mencapai 6,67 persen. Impor nonmigas dari ASEAN mencapai US$ 4.713,2 atau proporsinya sebesar 21,29 persen, sedangkan impor dari Uni Eropa mencapai US$ 1.965,0 juta atau proporsinya sebesar 8,88 persen.

Selama Januari-Februari 2020, impor non migas Indonesia dominan berasal dari Tiongkok mencapai US$ 5,9 miliar atau proporsinya mencapai 26,76 persen dari total impor Indonesia, diikuti oleh impor dari Jepang mencapai US$ 2,38 miliar atau proporsinya mencapai 10,77 persen. Sedangkan impor dari berbagai belahan benua lain seperti ASEAN, Uni Eropa dan Amerika Serikat berturut-turut mencapai US$ 1,97 miliar, US$ 4,71 miliar, dan US$ 1,16 miliar atau proporsinya berturut-turut mencapai 21,29 persen, 8,88 persen, dan 5,22 persen.

Proporsi impor tersebut sekitar 75,22 persen merupakan bahan baku dan penolong, 15,70 persen adalah impor barang modal serta 9,08 persen adalah barang konsumsi. Tingginya kandungan impor bahan baku dan penolong menjadi faktor minus bagi kinerja perdagangan Indonesia karena impor tersebut menjadi input bagi industri manufaktur tujuan ekspor. Impor bahan baku ini memberikan tekanan perekonomian Indonesia karena menggerus cadangan devisa di luar cadangan emas sehingga memberikan sentimen negatif pada kinerja sisi perdagangan luar negeri Indonesia.

Untungnya, secara umum, pada Februari 2020, neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus sebesar US$ 2.335,9 juta. Hal ini disebabkan oleh adanya surplus sektor nonmigas mencapai US$ 3.267,5 juta, sebaliknya, neraca migas mengalami defisit sebesar US$ 931,6 juta. Selama periode Januari-Maret 2020, neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus sebesar US$ 1.699,2 juta yang disebabkan oleh tingginya suplus sektor non migas mencapai US$ 3.801,8 juta. Sebaliknya, sektor migas mengalami defisit sebesar US$ 2.102,6 juta.

Kedua, kinerja nilai tukar mata uang rupiah. Hingga hari pertama pekan terakhir Maret ini, rupiah berfluktuasi. Pada sesi senin sore, 30 Maret 2020, berada pada tingkat Rp 16.338,-per US$ 1, melemah sebesar 1,04 persen ketimbang sesi Jum’at, 27 Maret 2020 sebesar Rp 16.170,- per US$ 1 pada rentang transaksi di kisaran Rp 16.155-Rp 16.415,-. Sebaliknya, pada sesi Jum’at, 27 Maret 2020, rupiah menguat sebesar 0,83 persen dibandingkan sehari sebelumnya yakni Rp 16.305,- per US$ 1. Puncak depresiasi rupiah terjadi pada 23 Maret 2020 yang saat itu rupiah mengalami depresiasi sebesar 3,85 persen dibandingkan hari terakhir pekan sebelumnya pada level Rp 15.960,- per US$ 1 pada rentang transaksi di kisaran Rp 15.975-Rp 16.625. Sedangkan IHSG pada 23 maret 2020 ditutup pada level 3.989,52 atau melemah 4,90 persen terhadap penutupan sehari sebelumnya yakni 4.194,94. Mayoritas bursa saham dan mata uang negara utama di Asia ditutup melemah beriringan dengan turunnya saham bursa efek Wall Street Amerika Serikat sebagai konsekuensi COVID-19. Goncangan harga saham dan mata uang ini diperberat drawnya 47-47 voting Rancangan Undang-Undang Stimulus ekonomi usulan senator Partai Republik, Mitch McConell sebesar US$ 2 triliun mengatasi COVID-19.

Di dalam negeri, anggaran Kementrian/Lembaga akan mengalami realokasi untuk menangkal COVID-19 mencapai Rp 62,3 triliun sebagai dampak perpanjangan waktu darurat COVID-19. Bank Sentral Eropa (ECB) mengeluarkan kebijakan keringanan bagi bank-bank di zona Euro untuk menunda pembayaran dividennya hingga Oktober 2020. ECB telah mengeluarkan batas atas pembelian obligasi negara zona euro sehingga memungkinkan mereka mencetak lebih banyak uang guna memenuhi likuiditas pasar. Sayangnya, pasar masih melihat risiko tingginya fatalitas kematian akibat COVID-19 di Italia dan Spanyol menyebabkan pembatasan operasi bisnis.

Di Asia, beberapa negara meluncurkan jaring pengaman sosial dampak COVID-19. Korea Selatan menganggarkan bantuan langsung tunai (BLT) sebesar 1 juta Won setara dengan Rp 13,4 juta per kepala keluarga mulai April 2020.

Fluktuasi rupiah ini hanya akan berlangsung sesaat sebagai konsekuensi dari COVID-19 dan merupakan konsekuensi logis bagi Indonesia dalam implementasi pilihan prinsip imposible trinity Mundell. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu negara hanya memilih dua dari tiga pilihan kebijakan dan tidak dapat secara simultan mencapai tiga sasaran kebijakan moneter yakni independensi kebijakan moneter, stabilitas kurs, serta integrasi dalam pasar keuangan dunia. Sasaran pertama dan kedua berpangkal pada pengendalian arus modal, sasaran kedua dan ketiga berpangkal pada sistem monetary union, serta sistem ketiga dan pertama berpangkal pada sistem mengambangbebas. Oleh karena Indonesia, Korea Selatan, Filipina, dan Thailand mempunyai sasaran yang sama yakni independensi kebijakan moneter dan integrasi dalam perekonomian global, maka negara-negara tersebut membiarkan mata uangnya tervolatile menuju titik keseimbangan baru. Pada akhirnya benar statement Jeffrey Frankel (2000), “No Single Currency Regime is Right for All Countries or at All Times”. (*Staf pengajar FEB-Untad)

Ayo tulis komentar cerdas