Home Sulteng Desa Harus Dikelola Berbasis Digitalisasi

Desa Harus Dikelola Berbasis Digitalisasi

71
Hasanuddin Atjo. (Foto: Dok)

Palu, Metrosulawesi.id – Pengelolaan desa saat ini harus berbasis digitalisasi menyesuaikan era industri 4.0.  Sejumlah negara juga berlomba menyesuaikan sistem pengelolaan pemerintahan dengan tuntutan perubahan. 

“Perubahan harus dimulai dari  tingkat pengelolaan pemerintahan yang tertinggi, sampai dengan yang terendah yaitu pemerintahan desa,” ujar Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sulteng, Hasanuddin Atjo, Selasa, 3 Maret 2020.

Dia mengungkapkan penerapan digitalisasi telah menjadi salah satu fokus sejumlah negara maju. Maju dan sejahteranya sebuah negara bergantung kepada kemajuan dan kesejahteraan  masyarakat desanya. Ada berbagai ukuran kesejahteraan masyarakat yang bisa  menjadi  acuan, ukuran atau referensi.

“Pendapatan per kapita  masyarakat atau PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) adalah salah satu instrumen yang bisa menjadi indikator kesejahteraan,” ungkap Hasanuddin.

Dengan mengutip pernyatan mantan Wapres RI, Budiono, diterangkan bahwa dari sisi pendaparan untuk dapat dikategorikan sejahtera bila PDRB minimal 6.000 dolar US atau Rp84 juta/kapita/tahun.  Adapun saat ini PDRB masyarakat baru mencapai 4.000 dolar US atau sekitar Rp56 juta. 

“Semakin ke Timur Indonesia dan semakin ke desa nilai PDRB itu semakin jauh dibawah Rp56 juta /kapita/tahun,” terang mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulteng itu.

Hasanuddin melanjutkan hasil assement lembaga auditor berkelas Internasional, Price Waterhouse Cooper (2017),  bahwa PDRB masyarakat Indonesia  di tahun 2045,  bertepatan dengan 100 tahun merdeka atau tahun emas sekitar 23 ribu dolar US atau setara Rp322 juta/kapita/tahun (kurs Rp14.000 per dolar US).

Saat ini di desa tersedia semua sumberdaya alam, manusia dan capital yang disediakan oleh pemerintah. Disisi lain, desa juga tempatnya masalah sosial yang krusial mulai kualitas sumberdaya manusia, kemiskinan; pengangguran, dan ketimpangan. 

“Boleh dikatakan bahwa desa tertimpa pepatah lama, ‘Mati di lumbung Padi’. Artinya meskipun kaya dengan sumberdaya, namun masyarakatnya belum  dapat memanfaatkan  maupun menikmatinya,” ucapnya.

“Suka-tidak suka,  mau tidak mau penerapan  digitalisasi dalam perencanaan dan pembangunan desa harus segera dimulai.  Bila tidak, maka harapan  untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang inklusive, yang berkualitas tinggal menjadi sebuah kenangan,” tambah Hasanuddin. 

Dia melanjutkan contoh desa cerdas atau smart village dengan program atau kegiatan  yang juga smart, seperti smart farming, smart tourism, smart handycraf di setiap kabupaten maupun kota harus segera dimulai. Tantangannya bahwa kepala desa dan perangkatnya harus familiar dengan teknologi informasi.

“Karena itu, pementaan terkait dengan kompetensi dan kapasitas kepala desa dan perangkatnya menjadi salah satu kebutuhan. Desa yang berada di klasmen atas menjadi prioritas untuk menjadi contoh desa cerdas,” pungkas Hasanuddin.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Yusuf Bj

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here