Home Politik PPDI Sulteng Tuntut Keadilan di Pilkada 2020

PPDI Sulteng Tuntut Keadilan di Pilkada 2020

161
Yusuf. (Foto: Metrosulawesi/ Syamsu Rizal)

Palu, Metrosulawesi.id – Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Sulawesi Tengah, Yusuf meminta penyelenggara pemilu memperlakukan secara adil para penyandang disabilitas.

Pemilihan sebelumnya, penyandang disabilitas masih kesulitan akses sehingga banyak yang tidak bisa menyalurkan hak konstitusi sebagai warga negara. Selain itu, kata Yusuf masih banyak yang tidak masuk dalam daftar pemilih.

Dia mengungkapkan, pada Pemilu 2019, hanya 4 ribuan penyandang disabilitas yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) di Sulteng. Padahal, kata Yusuf, PPDI Sulteng mendata, ada 9.000-an penyandang disabilitas se Sulteng, 7 ribu di antaranya memiliki hak suara pada Pemilu 2019.

Misalnya penyandang disabilitas di Parigi Moutong jumlahnya 1.000, tapi yang masuk dalam DPT Pemilu 2019, hanya 200-an. Begitu juga di daerah lainnya di Sulteng.

“Oleh karena itu, kami meminta kepada KPU agar data pemilih lebih baik lagi di Pilkada 2020,” kata Yusuf ditemui di Palu, Selasa 25 Februari 2020.

Selain masalah pendataan pemilih, informasi kepemiluan juga belum tersosialisasi dengan baik kepada penyandang disabilitas. Keterbatasan tuna netra dan tuna rungu wicara misalnya, mesti disentuh dengan pendekatan khusus sehingga informasi kepemiluan bisa sampai dengan benar.

Selanjutnya, setelah mendapat informasi kepemiluan, akses ke tempat pemungutan suara harus diberi kemudahan. Aksesibilitas, kata dia penting, khususnya pengguna kursi roda.

“Kesulitan ke TPS, di dalam TPS juga kotak suaranya jangan di tempat tinggi karena akan menyulitkan pengguna kursi roda. Itu yang menjadi harapan kami agar bisa terakomodir pada Pilkada 2020,” ujar Yusuf.

Belum lagi penyandang tuna netra yang perlu dijamin kerahasiaannya saat mencoblos di TPS.

“Netra ini rentan, butuh surat suara yang menjamin kerahasiaan. Begitu juga rungu wicara, punya hambatan lain yang berbeda,” jelasnya.

Namun, dia bersyukur bahwa saat ini KPU Sulteng dan KPU Kota Palu telah membuka ruang diskusi bagi penyandang disabilitas. Pada rapat koordinasi pemutakhiran data pemilih yang dilaksanakan KPU Sulteng dan dihadiri Dinas Dukcapil se Sulteng, PPDI Sulteng turut dilibatkan.

“Dengan KPU provinsi dan KPU Kota Palu sudah sangat baik, provinsi sudah membuka ruang dengan mengundang kami. Begitu juga KPU Kota Palu sudah sering bekerja sama dengan PPDI. Bahkan ada yang pernah menjadi relawan demokrasi, ada juga yang menjadi PPK. Tinggal bagaimana kabupaten yang lainnya,” jelas Yusuf.

Dia mengingatkan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas menjamin hak yang sama, maka yang diperlukan adalah kepedulian pemerintah.

“Kita berharap partisipasi disabilitas dalam memilih pada Pilkada 2020 bisa lebih meningkat lagi,” ujarnya.

Terkait penyandang disabilitas, Komisioner KPU Sulteng Halima mengimbau kepada jajarannya di KPU kabupaten kota agar berkoordinasi dengan lembaga atau komunitas penyandang disabilitas.

“Berikan akses agar teman-teman disabilitas meningkatkan partisipasi pada pemilihan serantak 2020,” ujar Halima pada rakor koordinasi KPU Sulteng di salah satu hotel di Kota Palu, Senin-Rabu (24-26 Februari 2020).

Rakor bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) se Sulteng dihadiri KPU kabupaten kota.

“Bangun kerja sama dengan stakeholder agar pemutakhiran data pemilih bisa berjalan dengan lancar,” katanya.

Terpisah, Komisioner KPU Sulteng Sahran Raden mengatakan, pemilihan anggota DPRD Sulteng pada Pemilu 2019 dari 4.058 penyandang disabilitas yang masuk dalam daftar pemilih, 3.478 di antaranya datang ke TPS. Sehingga, tingkat partisipasi yang datang ke TPS untuk pemilihan angggota DPRD Sulteng 88,17 persen. Selanjutnya, pada Pilkada 2020, pihaknya akan melaksanakan berbagai kegiatan yang menyentuh penyandang disabilitas.

“KPU Provinsi Sulteng akan menyentuh para pemilih disabilitas dengan berbagai ragam pendidikan pemilih, termasuk mendata kembali dalam kegiatan pemutakhiran data pemilih untuk memasukan mereka dalam DPT,” kata Sahran Raden.

Reporter: Syamsu Rizal

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here