Home Sulteng Peningkatan Kapasitas Kades Harus Prioritas

Peningkatan Kapasitas Kades Harus Prioritas

136
Hasanuddin Atjo. (Foto: Metrosulawesi/ Michael Simanjuntak)

Palu, Metrosulawesi.id – Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulteng, Dr Hasanuddin Atjo, mengatakan peningkatan kapasitas kepala desa (kades) dan perangkatnya serta tenaga pendamping desa harus menjadi salah satu prioritas. 

“Tujuannya adalah agar mereka bisa inovatif, adaptif dan update dengan sejumlah perubahan yang terus bergerak dan sering kali tanpa diketahui alias silent,” ujar Hasanuddin, Rabu, 26 Februari 2020.

Menurut dia, bila ini dapat direalisasikan, maka kabupaten/kota, provinsi dan negara menjadi maju. Kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan yang masih menjadi persoalan diyakini akan menurun.  Demikian pula laju urbanisasi penduduk ke kota akan berkurang karena desa telah memiliki daya tarik dan daya saing.

Sebelumnya, Hasanuddin juga mengusulkan dalam proses rekrutmen kades, bakal calon harus melalui tes atau uji kompetensi dahulu, terutama kemampuan digitalisasi sebelum ditetapkan sebagai calon Kades untuk dipilih warga.

“Pradaban digitalisasi kini sangat penting, karena telah menjadi salah satu kebutuhan untuk menjadi  maju,” ujar Hasanuddin, Senin, 24 Februari 2020.

Dia juga mengatakan kades harus memiliki kapasitas OK-DE yang merupakan akronim dari Observasi, Komunikasi dan Koordinasi, Desain, dan Eksekusi. Empat kapasitas ini harus ditransfer ke semua Kepala Desa dan perangkatnya, demikian pula kepada tenaga pendamping desa.

Dia mengungkapkan sejak tahun 2015 hingga 2020, desa menerima transfer dana desa mendekati angka Rp320 triliun secara nasional. Jumlah itu belum termasuk dana yang bersumber dari kementerian dan lembaga teknis lainnya, serta  dari masing-masing pemerintah daerah. Olehnya, dengan dana yang cukup besar dan fantastis, diharapkan bisa menjadi solusi dan pendorong kuat untuk keluar dari persoalan sosial.

“Kesemuanya  bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat agar bisa keluar dari ‘perangkap’ tingginya  kemiskinan,  pengangguran dan ketimpangan  serta angka  stunting, yaitu pertumbuhan otak anak yang terganggu akibat kurang asupan gizi,” ungkap Hasanuddin.

Kata dia, evaluasi menunjukkan bahwa pemanfaatan dana desa  secara umum belum memberikan manfaat sesuai harapan.  Sejumlah Badan Usaha Milik Desa, Bumdes banyak tidak operasional karena gagal kelola, bahkan sejumlah kades dan perangkatnya terpaksa harus berhadapan dengan masalah hukum yang berujung pidana. Kades yang berhadapan dengan masalah hukum lebih dikarenakan salah eksekusi.  Program disusun cenderung tanpa observasi, komunikasi, dan desain yang baik langsung dieksekusi. 

“Ini sama halnya dengan bermain bola 2×45 menit tanpa analisis situasi, komunikasi antar pemain dan tidak ada desain atau skenario  langsung eksekusi.  Hasilnya hampir dipastikan tidak akan ada goal bahkan bisa kebobolan karena keasyikan menyerang tanpa pola,” ucap Hasanuddin.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Yusuf Bj

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here