Home Artikel / Opini Perang Pembayaran Digital

Perang Pembayaran Digital

80
Moh. Ahlis Djirimu. (Foto: Ist)

Oleh: Moh. Ahlis Djirimu*

HADIRNYA teknologi digital mengubah perilaku manusia baik sebagai konsumen dan tenaga kerja, karyawan, guru, dokter, mahasiswa, ibu rumah tangga, terutama berpikir efisien, cepat dan tanggap pada perubahan zaman. Pada pertengahan Desember tahun lalu, saya berada di Kemendikbud. Dari kampusnya di Ciputat, anak sulung saya butuh kalkulator minta di Gosend saja. Jum’at sore pekan lalu, anak saya beli buku di toko alat kesehatan dan buku kedokteran tanpa harus mobilisasi dari Ciputat ke Rawamangun yang makan waktu, ganti bus trans Jakarta dan bermacet ria. Pembayaran online memudahkan semua. Tunggu beberapa jam, bukunya tiba depan pintu kosnya.

Hadirnya digital mengubah segalanya termasuk pola pikir kita. Sektor pendidikan berubah. Kecenderungan ini mengubah perilaku belajar warisan kolonial ke digital atau online learning. Kini belajar tidak perlu di ruang kelas. Para siswa dan mahasiswa cukup mengakses ribuan konten yang ada di Platform Massive Open Online Courses (MOOCs). Hadirnya RuangGuru, Zenius, Quipper berlahan, tetapi pasti menggantikan “bimbel konvensional”. Fenomena ini disebut Edutech atau Edtech.

Pada sisi lain, dunia Kesehatan Digital tidak mau ketinggalan. Saat ini muncul startup yang memberikan solusi kemudahan mengakses layanan kesehatan secara digital. Halodoc telah mengintegrasikan layanan konsultasi dokter dan on-demand medicine bagi para pengguna aplikasinya. Startup berbasis konsultasi kesehatan bermunculan mengikuti Halodoc seperti Alodokter, Klikdokter, Konsula, Zenyum dan sebagainya seperti yang kita lihat di media online, stasiun comuter, dan lain-lain.

Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Tahun 2017 menunjukkan bahwa di perkotaan, generasi milenial (Y), generasi X, baby boom dan pensiunan berturut-turut menggunakan telpon seluler mencapai 94,87 persen, 83,06 persen dan 51,25 persen. Di perdesaan, persentase penggunanya berturut-turut mencapai 87,65 persen, 70,08 persen, dan 36,13 persen. Secara keseluruhan, penggunaan telpon seluler pada ketiga generasi berturut-turut mencapai 91,62 persen, 77,02 persen, 43,72 persen.

Di setiap kesempatan, kita selalu disuguhi dalam setiap belanja, transportasi online maupun aktivitas ekonomi lainnya dengan “satu kata” tadinya luar biasa menjadi terbiasa. Kata itu adalah “cashback”. Satu penyedia jasa pembayaran digital menuliskan bannernya: Hore Gajian….Cashback 60%…Wing-Stop..The Flavor Experts…Crunchy Wings..with “OVO”. Pada samping banner jasa digital payment ”Gopay” tidak mau ketinggalan: Gopay 20% Cashback. Adanya banner seperti ini tanpa kita sadari sedang terjadi Perang Digital antar penyedia jasa pembayaran digital. Suatu ketika, saat diskusi Economic Outlook 2020 di Kantor Price Waterhouse Cooper (PWC) di Jakarta, Mohammad Qodari pernah bilang pada penulis: pak hanya cashback andalannya, setelah cashback hilang, konsumen Indonesia mungkin jenuh pindah penyedia jasa pembayaran digital lain. Hal ini menunjukkan betapa kita orang Indonesia hanya termotivasi perang cashbacknya atau perang discount saja.

Selain itu, sistem pembayaran digital dimudahkan pula dengan adanya fitur “Paylater”. Tagline #Beli Hari Ini, BayarNanti menjadi kecenderungan baru di Indonesia. Konsumen dapat berbelanja melalui “berhutang dulu” yang dibayarkan dalam jangka waktu tertentu kemudian. Tahun lalu, konsumen mulai aware dengan hadir metode pembayaran baru ini. Data Market Outlook 2020 oleh Yuswohady et al (2020) menyebutkan bahwa beberapa penyedia jasa pembayaran digital melalui tagline #Beli Hari ini Bayar Nanti berada pada Top of Mind Paylater Application. OVO berada di peringkat pertama mencapai 51,9 persen diikuti oleh Gojek sebesar 49,9 persen, Shopee 34,8 persen,

Traveloka 31,7 persen, Pegipegi 7,6 persen, Bukalapak 0,2 persen, al Okulaku 0,2 persen serta Kredivo dengan tagline buy now pay later berada pada 0 persen.

Untuk mengantisipasi permasalahan berkaitan metode pembayaran digital seperti di atas, terutama adanya kenyataan antara opportunity digital dan memitigasi risiko, beberapa hal yang perlu diperhatikan: pertama, diperlukan interlink yang kuat antara keuangan digital dengan ekonomi digital. Kedua, dunia perbankan perlu didorong untuk bertranformasi digital secara end to end. Ketiga, memperkuat kolaborasi bank dengan fintech. Keempat, memerlukan penguatan regulasi, entry-policy, pelaporan dan pengawasan yang selaras dengan tuntutan era digital. Kelima, adanya keterbukaan ekonomi perlu memperhatikan prinsip national interest, serta keenam memperluas akseptasi digital. Antisipasi risiko meliputi cyber risk, shadow banking, risiko sistemik, persaingan usaha. Tentu saja secara kelembagaan, BI, OJK, Kementrian Keuangan sesering mungkin bersinergi mengantisipasi adanya perubahan ini. (*Lektor Kepala Bidang Ekonomi Internasional pada Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan FEB-Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here