Home Hukum & Kriminal

Benny dan Pendeta Sandy Berdamai

368
SEPAKAT BERDAMAI - Pemohon, Benny Tandra (tengah) bersama termohon Pendeta Sandy Toding foto bersama masing-masing dengan kuasa hukum. (Foto: Ist)

Palu, Metrosulawesi.id – Sengketa informasi Gereja Bethany Palu tampaknya akan berakhir damai. Kesepakatan untuk menempuh upaya perdamaian itu diperoleh dalam sidang mediasi kedua yang berlangsung kantor Komisi Informasi (KI) Sulteng, Kamis 20 Februari 2020.

Ishak Adam SH MH, selaku kuasa hukum pemohon, Benny Tandra yang dihubungi Metrosulawesi, mengatakan, pihaknya mengiyakan upaya damai yang dihasilkan dari persidangan mediasi tersebut.

“Namun kami tetap meminta agar termohon tetap membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dengan syarat-syarat yang jauh lebih mudah,” kata Ishak.

Seperti diberitakan, kasus sengketa informasi ini diajukan oleh Benny Tandra selaku bendahara umum (non aktif) Gereja Bethany Cabang Palu. Sedangkan yang bertindak sebagai termohon adalah Pendeta Sandy Tobing selaku pimpinan Gereja Bethany Palu.

Ishak mengatakan, pada tahap upaya damai tersebut, pihaknya sudah mengurangi syarat-syarat yang diminta. Kali ini katanya, pihaknya hanya meminta termohon untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan, tanpa embel-embel kuitansi atau bukti kas.

“Kami hanya meminta agar termohon memperlihatkan aliran dana di rekening,” katanya.

Sidang mediasi kemarin, tidak berlangsung lama. Pengunjung sidang kali ini pun tidak seperti sebelumnya. Hanya ada beberapa pengunjung yang terlihat menanti di luar ruang sidang yang digelar tertutup itu.

Kasus ini berawal ketika pemohon Benny Tandra tidak mendapat akses untuk memperoleh dokumen-dokumen dari pengelolaan dana Gereja Bethany Palu. Benny mengakui, sudah beberapa kali meminta laporan pertanggungjawaban itu dari bendahara rutin. Namun tidak diindahkan.

“Saya mau buat laporan keuangan tidak bisa. Karena semua dokumen terkait dengan keuangan ada pada mereka. Yakni pada bendahara rutin yang tidak lain adalah orang dari termohon,” jelas Benny.

Terpisah, kuasa hukum termohon, Syafrudin Datu mengatakan, sudah menerima usulan perdamaian tersebut.

“Tapi kami masih harus pelajari dulu. Tidak bisa harus diiyakan begitu saja. Oleh karena itu kami meminta waktu sepekan,” ujarnya.

Sebenarnya kata Syafrudin, urusan laporan pertanggungjawaban keuangan itu adalah domain bendahara umum, dalam hal ini pemohon.

“Itukan tugas dia (pemohon,red). Bukan tugas klien saya, yang nota bene adalah pimpinan di Gereja Bethany. Jadi keliru kalau dia sebagai bendahara meminta kepada pimpinan. Dia yang harus buat,” kata Syafrudin.

Reporter: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas