Home Hukum & Kriminal

Sri Utami Minta Kejati Sulteng Usut Kembali

213
USAI SIDANG - Terdakwa mantan Kasatpol-PP Poso, Sri Ayu Utami, berpose sambil tersenyum ke media usai mengikuti sidang tuntutannya di PN Palu, Kamis, 9 Januari 2020. (Foto: Metrosulawesi/ Firmansyah Badjoki)
  • Terdakwa Yakini Bendahara dan PPTK Ikut Terlibat

Palu, Metrosulawesi.id – Terdakwa Sri Ayu Utami meminta keadilan ke pihak penegak hukum pasca putusan vonis atas dirinya 4 tahun penjara di Pengadilan Tipikor Palu, baru-baru ini.

Mantan Kepala Satuan Polisi Pamong-Praja (Satpol-PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Poso, Sri Ayu Utami, kepada Metrosulawesi usai menjalani sidang amar putusan tetap bersikukuh bukan cuma dirinya harus bertanggungjawab terhadap kerugian negara sebesar Rp1 miliar lebih.

Kata dia, Bendahara Pengeluaran, Yati Trice, kini berpindah tugas ke kantor Camat Poso Kota  Utara, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di kantor Satpol-PP, Asni, kini menjabat Kepala Seksi (Kasi) Sarana dan Prasarana (Sapras) Damkar Poso, diakuinya ikut terlibat membantunya mengelola administrasi keuangan dan kegiatan selama masa kepemimpinannya di kantor Satpol-PP dan Damkar Poso tersebut.

“Selaku PA (Pengguna Anggaran) saya tidak membela diri, tetapi hanya meminta keadilan di persidangan ini, sebab mustahil cuma saya sendiri bertanggungjawab Pak (wartawan), karena tugas bendahara dan PPTK itu semuanya dibebankan ke diri saya,” ungkap perempuan yang mantap berhijab ini sambil meneteskan air mata.

Dia mengatakan, keterlibatan dirinya sebagai Pengguna Anggaran (PA) tidak lepas dari peran bendahara dan PPTK, selama mengelola keuangan di kantor Satpol-PP dan Damkar Poso.

Tetapi, kata dia lagi, pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Poso terus berkata lain, seolah tidak melibatkan keduanya. Padahal kerugian negara Rp 1 Miliar yang dimaksud (Kejari Poso) dikembalikan secara patungan oleh 5 orang, diantaranya, Pengguna Anggaran (Sri Ayu Utami), Bendahara Pengeluaran (Yati Trice), PPTK (Asni), Kasubag Keuangan (Sitti Halimah), dan Staff Keuangan (Umar).

“Saya menilai Kejari Poso melindungi bendahara dan PPTK didalam perkara korupsi ini, olehnya saya meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulteng di Palu melakukan pemeriksaan kembali. Sebab ada apa dibalik bendahara dan PPTK tidak dilibatkan, padahal mereka yang merencanakan dan mengelola keuangan secara aktif,” tegasnya.

Reporter: Firmansyah Badjoki
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas