Home Parigi Moutong Ketua DPRD Parimo Dukung Pembentukan Desa Adat

Ketua DPRD Parimo Dukung Pembentukan Desa Adat

198
Ketua DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Sayutin Budianto. (Foto: Metrosulawesi/ Zulfikar)

Parimo, Metrosulawesi.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Parigi Moutong (Parimo), Sayutin Budianto mengungkapkan, ada enam desa yang dihuni oleh Komunitas Adat Terpencil (KAT). Enam desa tersebut diusulkan menjadi kawasan desa adat oleh Pemerintah Kabupaten Parimo ke Kementerian Sosial beberapa waktu lalu.

Dia menyatakan sangat mendukung pembentukan desa adat tersebut. Bahkan, pihaknya hadir saat konsultasi ke Kementerian Sosial itu.

“Jumlah penduduk yang menjadi desa adat minimal 2 ribu jiwa, sehingga dari enam desa terpencil di Parimo, hanya ada dua yang masuk dalam desa adat yakni desa Pebounang Kecamatan Palasa dan desa Ogoalas kecamatan Tinombo,” ungkap Sayutin Budianto selaku Ketua DPRD Parimo, pada sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Rabu 19 Februari 2020.

Lanjut Sayutin, bahwa tidak semua desa yang diusulkan masuk dalam kawasan desa adat. Sebab, yang layak menjadi desa adat atau yang memenuhi syarat adalah desa yang berpenduduk minimal 2 ribu jiwa.

“Tetapi kami sebagai legislatif ini malah menginginkan jangan pakai dasar standarisasi dengan jumlah jiwa. Karena kami menginginkan agar saudara-saudara kita yang ada di desa terpencil yang tingkat pendidikanya masih di bawah kita dorong tidak harus berpatokan pada jumlah penduduknya. Oleh karena itu, kami DPRD Parimo meminta kepada Pemerintah Pusat untuk tidak melihat pada standarisasi penduduk minimal bisa mengamankan mereka untuk menjadi kawasan desa adat. Sehingga secara langsung bisa diintervensi oleh Pemerintah Daerah, Provinsi, maupun Pemerintah Pusat,” terang Sayutin yang juga Ketua DPD Partai Nasdem Parimo itu.

Menurutnya sapaan akrabnya, bahwa kawasan desa adat itu tidak berpengaruh pada fungsi pemerintahan desa yang ada.

“Sebenarnya ini tidak mengganggu dan pemerintahan desa tetap jalan, hanya saja sistem pemerintahanya itu desa adat,” kata Utin, sapaannya.

Utin mengatakan, bahwa fungsi pemerintahan desa tetap berjalan normal, akan tetapi ada perlakuan-perlakuan khusus bagi mereka (KAT) yang diberikan fungsi bagaimana mengembangkan nilai-nilai budaya dan adat istiadat di wilayah tersebut.

“Untuk itu, dalam proses intervensi nantinya akan ada instansi teknis yang ikut dalam membantu proses peningkatan desa adat itu menjadi desa modern,”ujar Utin.

Ketika ditanya terkait isu pembentukan desa adat itu sebagai langkah pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan, Sayutin mengatakan, bahwa melihat tingkat ekonomi KAT yang ada di wilayah Parimo ini malah lebih bagus.

“Hanya saja, mereka yang ada di desa terpencil itu tidak mau memasukan uangnya di bank, dan kalau belanja mereka bawa uang banyak. Meskipun tingkat ekonominya sudah bagus, tetapi cara mereka membangun rumah saja yang masih tradisional. Sehingga masih mempengaruhi data kemiskinan di Parimo. Kalau melihat dari hasil penelitian, mereka punya potensi ekonomi yang luar biasa. Bahkan, kalau kita interfensi dan menjadikan sebagai desa adat mereka ini bisa menjadi desa modern dan bisa melebihi dari desa lain,” pungkasnya.

Reporter: Zulfikar
Editor: Syamsu Rizal

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here