Home Donggala Bappeda: Rp10,8 Triliun dari Donggala Dibelanjakan di Palu

Bappeda: Rp10,8 Triliun dari Donggala Dibelanjakan di Palu

133
Rustam Efendi. (Foto: Metrosulawesi/ Tamsyir Ramli)

Donggala, Metrosulawesi.id – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Donggala Rustam Efendi merasa sedih melihat kondisi pembangunan Kabupaten Donggala utamanya di bidang ekonomi yang “terpuruk”.

Tapi, di sisi lain, kata mantan Kadis Dikjar ini, selama setahun Kabupaten Donggala urutan kelima penyumbang pemasukan terbesar ke Provinsi.  Salah satu penyebabnya, kata dia karena Donggala hanya ramai dengan PNS yang dari Kota Palu dan mereka tidak berbelanja di Donggala.

“Asal komiu tau data BPS Rp10,8 triliun uang Donggala dibelanja di Palu selama satu tahun atau setara 7,9%, artinya Donggala urutan kelima dari 12 kabupaten penyumbang dana ke provinsi,” kata Rustam Efendi saat ditemui di ruang kerjanya Rabu (19/2/2020).

“Saya setiap berbicara di DPRD atau dimana saja dibilang banyak bicara. Nah memang tugas saya sebagai bagian perencaan harus banyak berbicara dengan konsep,”kata Rustam Efendi.

Dia menjelaskan, banyak konsep yang ia telah telorkan misalnya Donggala Nasugi Masagena, tetapi tidak ada komitmen untuk menjalankan sehingga angka kemiskinan meningkat menjadi 18,40%, pendapatan asli daerah 4 %.

Rustam mengatakan, salah bentuk konsepnya adalah Donggala Nasugi  Masagena menghidupkan Perumda, memangkas anggaran pemeliharaan mobil dinas, memangkas tunjangan pegawai (TP), dan menghilangkan pengadaan biaya fotokopi (administarsi) yang mencapai Rp1 miliar lebih per tahun dan terpenting pembelajaan pegawai pemerintahan di Donggala jangan lari ke Palu.

“Saya tertarik dengan konsep Ibu Risma Walikota Surabaya yang menerapkan konsep memberdayakan masyarakatnya sehingga perputaran ekonomi terasa,  Ibu Risma memberdayakan ibu-ibu dengan kuliner kemudian ia menekanankan seluruh pegawainya berbenlanja dengan ibu-ibu tersebut bukan belanja ke tempat lain, kita di Donggala punya Perumda kenapa tidak dimaksimalkan memberdayakan masyarakat kita? Jawabannya sederhana karena kita tidak cinta dengan Donggala jadi semuanya uang lari ke propinsi,” sebutnya.

“Dana 40 M setahun untuk kendaraan dinas BBM dan servis harus ditangung sendiri jangan bebani APBD, dana TP pegawai yang misalnya 1 juta lebih kalau kita potong 50 ribu saja untuk memberdayakan kuliner Donggala, masyarakat Donggala yang bamasak kita tinggal makan saja setiap harinya. Coba komiu kali pegawai 2000 ribu lebih kali 50 ribu berapa uang  taputar di Donggala? Pun begitu dengan sistem surat menyurat yang anggaran kertas samapai 1 miliar lebih kita ganti dengan sistem elektronik. Semua punya HP gunakan aplikasinya biar tengah malam surat sampai beban APBD tidak ada,” jelasnya.

Reporter: Tamsyir Ramli
Editor: Syamsu Rizal

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here