Home Artikel / Opini Antisipasi Peningkatan Volatilitas Kurs Rupiah

Antisipasi Peningkatan Volatilitas Kurs Rupiah

93
Moh. Ahlis Djirimu. (Foto: Ist)

Oleh: Moh. Ahlis Djirimu*

KRUGMAN, Obstfeld, Melitz (2014) mengetengahkan bahwa ada dua faktor berpengaruh pada necara berjalan yakni kurs riil dan pendapatan perkapita di negara pengimpor. Hampir dua dekade setelah krisis moneter di Asia, negara-negara Asia beralih dari sistem yang menganut kurs tetap menuju pada kurs fleksibel. Namun, kurs mengambang terkendali selalu diasosiasikan dengan dolar Amerika membutuhkan biaya mahal intervensi yang menggerus cadangan devisa yang mengakibatkan defisit neraca berjalan sehingga menimbulkan menurunnya kepercayaan asing atas kemampuan bayar Indonesia. Adanya traumatis krisis Asia mendorong negara-negara Asia Timur melakukan kerjasama moneter di Asia. Bentuk kerjasama tersebut berupa riset dan antisipasi krisis, aplikasi secara kolektif mata uang yang dipatok terhadap dolar amerika atau yen atau penggunaan sekeranjang mata uang utama.

Sesudah krisis Asia, para ekonom mendukung solusi dua arah yaitu sistem kurs tetap, pergerakan sempurna modal dan pengelolaan secara independen kebijakan keuangan yang dapat dicapai secara simultan. Tujuan solusi ini menyatakan bahwa hanya sistem kurs tetap adalah satusatunya sistem moneter yang dapat berkesinambungan dalam lingkungan di mana mobilitas modal sempurna dan mengambang bebas atau kurs yang dipatok seperti currency board system (CBS) atau dolarisasi yang cocok di Asia Timur. Sistem kurs yang terdapat di tengah-tengah antara kurs tetap dan kurs bebas sangat rentan terhadap krisis moneter dan perbankan. Dalam proses pencarian sistem moneter alternatif yang tepat di Asia, khususnya dari stabilitas, ketertarikan pada penyatuan moneter Asia (AMU) juga merupakan solusi yang tepat. Peluncuran penyatuan ekonomi dan moneter model Eropa oleh negara-negara Asia dipandang sebagai usulan yang tidak realistik walaupun para pemimpin Asia tertarik dengan ide yang sama. Namun, fluktuasi mata uang regional khususnya terhadap USD sangat mengganggu target-target ekonomi dan kinerja jangka pendek perekonomian negara-negara Kawasan Asia Timur, khusus Indonesia berupa gejolak kurs atau fluktuasi kurs tidak terlepas dari pilihan kebijakan Indonesia di bidang moneter internasional.

Konsekuensi dari pilihan Indonesia pada rezim kurs mengambang tentu punya akibat yang memang sudah dapat diperkirakan. Jadi wajar jika kondisi ini akan berlangsung terus, inilah yang disebut sebagai kerentanan makroekonomi (macroeconomic vulnerability) saat Indonesia memilih memberlakukan rezim kurs mengambang. Hal ini tidak berarti bahwa pilihan pada rezim kurs tetap merupakan pilihan tanpa konsekuensi.

Fenomena volatilitas kurs ini sebenarnya merupakan hal yang biasa dalam pasar keuangan global. Secara teoretis, pertama, fluktuasi kurs rupiah ini tidak terlepas dari pilihan Indonesia dalam pemberlakuan sistem kurs dalam impossible trinity atau segitiga Mundell. Indonesia menurut konsep Mundell tidak dapat mencapai tiga tujuan kebijakan moneter sekaligus yakni independensi kebijakan moneter, stabilitas kurs, dan integrasi pasar keuangan dunia. Independensi kebijakan moneter dan stabilitas kurs bertumpu pada pengendalian arus modal, stabilitas kurs dan integrasi pasar keuangan dunia bertumpu pada penyatuan moneter, sedangkan integrasi pasar keuangan dan independensi kebijakan moneter bertumpu pada sistem kurs mengambang. Seperti beberapa negara Asia lainnya yakni Korea Selatan, Filipina, Thailand, Indonesia hingga saat ini lebih memilih integrasi dalam perekonomian global dan independensi kebijakan moneter. Pilihan rezim kursnya adalah kurs bebas.

Tentu saja melepaskan pilihan stabilitas nilai tukar dan integrasi ekonomi dunia serta pilihan antara stabilitas kurs dan independensi kebijakan moneter. Konsekuensinya, stabilitas kurs diserahkan pada mekanisme pasar sehingga kondisinya seperti saat ini yang berlangsung sejak pemulihan pasca krisis Asia 1997.

Kedua, fluktuasi kurs atau tepatnya kurs yang tervolatiled seperti saat ini juga merupakan konsekuensi derasnya arus modal masuk ke Indonesia sebagai konsekuensi dari integrasi ekonomi Indonesia dalam perekonomian Global. Hanya saja berbeda dengan saat masa krisis Asia. Jika pada masa krisis Asia, arus masuk modal berupa financial investment bersifat jangka pendek atau hot money yang sewaktu-waktu hengkang ke negara lain dan menimbulkan sudden stop. Saat ini arus modal masuk didominasi oleh FDI khususnya pada bidang infrastruktur. Namun, adanya perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok, Perang Dagang Amerika Serikat dan Uni Eropa, risiko geopolitik khususnya di Timur Tengah, instabilitas ekonomi di Amerika Latin mendorong kelesuan dan ketidakpastian ekonomi global termasuk ketidakpastian pasar keuangan global tetap tinggi.

Aliran modal masuk setelah mencapai puncaknya pada 2015 lalu menurun mulai meningkat lagi pada 2017 hingga saat ini. Volatilitas aliran modal masuk mendorong volatilitas kurs rupiah.

Semenjak 2014, perbedaan suku bunga dan perubahan nilai tukar on the spot melebar antara 4-10 persen. Konsekuensinya, risiko investasi semakin tinggi di negara emerging market yang mengganggu credit rating Indonesia yang berada pada triple B outlook positif, sesuatu kinerja yang pernah dicapai pada dua puluh tahun yang lalu.

Saat ini memang terjadi perlambatan ekonomi seiring dengan berfluktuasinya kurs rupiah terhadap dolar Amerika bahkan sempat mencapai titik terendah sejak krisis Asia 1997. Fenomena ini membawa kekhawatiran akan adanya capital outflow yang dapat menimbulkan Indonesia terjerembab ke dalam krisis. Kekhawatiran ini sangat berlebihan karena fenomena ini terjadi juga di negara lain. Penguatan dolar Amerika Serikat bukan hanya terhadap rupiah, tetapi terhadap hampir semua mata uang global. Misalnya, pada periode Januari-Oktober 2015, terjadi capital outflow sebesar US$1,3 milyar, tetapi di pasar obligasi negara transaksi pembelian bersih mencapai US$5 milyar, artinya capital inflow lebih besar dari pada capital outflow dan investor di pasar obligasi membenamkan modalnya dalam jangka panjang. Pada sisi lain, Pemerintah berhasil menurunkan rasio utang dari 100 persen terhadap PDB pada Tahun 2000 menjadi tinggal 25 persen pada 2015 dan lalu naik ke tingkat sekitar 28 persen pada Tahun 2018 hingga saat ini. Defisit neraca berjalan saat Tahun 2015 mencapai 3 persen yang dapat dikurangi melalui investasi asing langsung (FDI) sebesar 2 persen dari PDB.

Hingga September 2015, FDI telah mencapai US$21,3 milyar yang diperkirakan hingga akhir tahun ini akan mencapai US$28 milyar. Tingginya FDI ini akan merupakan solusi tepat bagi pengurangan defisit transaksi berjalan karena bersifat jangka panjang. Tanpa sengaja, 40 persen FDI ini ditanamkan pada sektor jasa dan tersier termasuk infrastruktur bersamaan dengan besarnya alokasi dana infrastruktur dalam APBNP 2015 yang mencapai Rp600 trilyun yang hingga saat ini, infrastruktur pada tetap menjadi prioritas pembangunan. Peningkatan FDI ini terjadi terus hingga Tahun 2018. Pada triwulan IV 2019, realisasi investasi mencapai Rp 208,3 triliun sedangkan realisasi investasi pada periode Januari-Desember 2019, mencapai Rp 809,6 triliun atau 102,2 persen dari target.

Strategi menyelesaikan permasalahan investasi yang mangkrak di Indonesia merupakan salah satu strategi promosi untuk menarik minat investor. Saat ini, BKPM telah menyelesaikan persoalan 9 dari 21 proyek investasi yang mangkrak pada 2019. Proyek tersebut senilai Rp 708 triliun karena terhambat persoalan tehnis. Dari sisi domestik, dominasi perputaran keuangan pada sektor infrastruktur justru tidak menimbulkan dampak inflasi di dalam negeri.

Di Tahun 2001, Jeffrey A. Frankel menyatakan ‘no sigle currency regime is right for all countries at all time’. Tidak ada satupun rezim kurs yang tepat semua negara pada waktu yang sama. Semenjak runtuhnya sistem Bretton Woods di Tahun 1970 rezim kurs telah beralih dari rezim stabil menjadi rezim volatilitas kurs. Kurs ini semakin berfluktuasi tinggi seiring dengan integrasi ekonomi dunia dalam sistem keuangan yang sangat terbuka. Arsitektur keuangan dunia mengalami perubahan.

Negara yang dalam arsitektur keuangannya masih mengandalkan lembaga perbankan sebagai satusatunya sumber keuangan akan semakin rapuh dibandingkan dengan negara yang mengandalkan berbagai sumber keuangan seperti pasar obligasi, pasar surat hutang, pasar saham maupun arus modal asing jangka panjang.

Volatilitas kurs atau berfluktuasinya kurs mata uang suatu negara yang berlangsung sangat tinggi dan cepat, tidak hanya mempengaruhi satu indikator makroekonomi suatu negara, tetapi mempengaruhi semua indikator makro ekonomi hingga mengganggu proses stabilisasi ekonomi berbagai negara di dunia ini. Kebijakan pendalaman pasar keuangan mutlak diperlukan. (*Dosen Fakultas Ekonomi Untad)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here