Home Ekonomi

Bertemu Benny di Sidang, Pendeta Sandy Minta Sepekan

306
SIDANG MEDIASI - Suasana sidang mediasi sengketa informasi antara Benny Tandra (kemeja putih kiri) dan Pendeta Sandy Toding (kemeja putih kanan) masing-masing didampingi kuasa hukum, di kantor Komisi Informasi Sulteng, Kamis 13 Februari 2020. (Foto: Ist)
  • Dari Sengketa Informasi Gereja Bethany Cabang Palu

Palu, Metrosulawesi.id – Sidang sengketa informasi Gereja Bethany Palu memasuki tahap mediasi di kantor Komisi Informasi Sulteng, Kamis 13 Februari 2020. Pemohon, Benny Tandra dan termohon Pendeta Sandy Tobing bertemu dalam sidang mediasi dipimpin hakim mediator Rahim Aco.

Keduanya masing-masing didampingi kuasa hukum. Benny Tandra yang sebelumnya adalah bendahara umum di Gereja Bethany didampingi Ishak Adam SH MH, pun demikian pendeta Sandy Tobing didampingi Syafrudin Datu SH MH.

Pada kesempatan itu, pemohon Benny Tandra melalui kuasa hukumnya Ishak Adam tetap pada tuntutannya semula. Namun terinci dalam tiga item. Pertama, meminta agar termohon menyampaikan salinan laporan pertanggungjawaban laporan keuangan. Laporan keuangan yang diminta mulai dari 2005 hingga 2016.

Tidak sekadar laporan keuangan, pemohon juga meminta agar termohon melampirkan bukti kas masuk atau penerimaan dan bukti kas keluar yang dilengkapi dengan nota/kuitansi sampai dengan 24 November 2019. Termasuk buku kas besar sampai tanggal 24 November 2019.

Kedua, meminta agar termohon menunjukkan salinan atau copy buku rekening bank atas nama Gereja Bethany Cabang Palu 2005- 24 November 2019.

Ketiga, pemohon juga meminta salinan daftar aset Gereja Bethany Cabang Palu, baik yang bergerak maupun tidak bergerak dilengkapi dengan bukti kepemilikan.

Sidang mediasi tersebut berlangsung relatif singkat. Sekitar hanya setengah jam. Sementara itu di luar ruang di lantai 2 kantor KI Sulteng, puluhan pengunjung berdiri ingin mengetahui perkembangan hasil persidangan tersebut. Mereka berasal dari dua kubu. Dari pemohon dan termohon.

Setelah membaca usulan pemohon, termohon pendeta Sandy melalui kuasa hukumnya, Syafrudin Datu meminta diberi waktu sepekan untuk mempelajari usulan perdamaian tersebut. Mendengar permintaan itu, hakim mediator setuju dan menunda persidangan berikutnya pada pekan depan.

Usai persidangan mediasi, Ishak yang dicegat Metrosulawesi mengatakan, tetap pada tuntutan semula. Yakni meminta agar termohon segera membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.

“Kami tetap pada tuntutan awal,” katanya.

Apa yang menjadi tuntutan itu kata Ishak, adalah hal yang biasa. Dan tidak sulit untuk dikabulkan.

Hal senada juga dikemukakan Benny Tandra. Bendahara Umum Gereja Bethany yang dinonaktifkan termohon itu, mengatakan bahwa apa yang diminta adalah hal sederhana.

“Saya cuma minta laporan pertanggungjawaban keuangan. Itu saja. Bukan uang atau yang lainnya,” kata Benny.

Benny mengakui, sudah beberapa kali meminta laporan pertanggungjawaban itu dari bendahara rutin. Namun tidak diindahkan.

“Saya mau buat laporan keuangan tidak bisa. Karena semua dokumen terkait dengan keuangan ada pada mereka. Yakni pada bendahara rutin yang tidak lain adalah orang dari termohon,” jelas Benny.

Terpisah, kuasa hukum termohon, Syafrudin Datu mengatakan, sudah menerima usulan perdamaian tersebut. “Tapi kami masih harus pelajari dulu. Tidak bisa harus diiyakan begitu saja. Oleh karena itu kami meminta waktu sepekan,” ujarnya.

Sebenarnya kata Syafrudin, urusan laporan pertanggungjawaban keuangan itu adalah domain bendahara umum, dalam hal ini pemohon.

“Itukan tugas dia (pemohon,red). Bukan tugas klien saya, yang nota bene adalah pimpinan di Gereja Bethany. Jadi keliru kalau dia sebagai bendahara meminta kepada pimpinan. Dia yang harus buat,” kata Syafrudin.

Sambut Baik

Terkait dengan langkah mediasi itu, Ishak mengaku menyambut baik upaya perdamaian tersebut. Intinya katanya, dalam upaya perdamaian itu, pihaknya selaku pemohon hanya meminta satu hal. Yaitu, termohon harus membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dari 2006 hingga 2016.

“Kami cuma minta satu hal itu. Termohon membuat laporan pertanggungjawaban keuangan,” ujas Ishak menegaskan.

Masih terkait dengan tuntutan itu, pihaknya juga sudah menerima surat dari sejumlah jemaat Gereja Bethany Palu, yang meminta bendahara umum untuk membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.

Di bagian lain, Ishak membantah bila disebut Gereja Bethany tidak berstatus yayasan. Di kop surat yang digunakan pihak Gereja Bethany, tertulis Badan Hukum Gereja: SK Dirjen Bimas Kristen Depag RI tertanggal 17 Januari 2003, lengkap dengan nomor surat keputusannya.

“Jadi tidak benar kalau pak Pendeta Sandy menyebut bahwa Gereja Bethany itu bukan yayasan. Karena di kop surat Gereja Bethany itu tercantum SK Dirjen Bimas Kristen dan ada nomor badan hukum. Jadi jelas Gereja Bethany itu adalah badan hukum non pemerintah,” katanya.

Tidak mungkin SK Bimas Kristen itu keluar tanpa syarat badan hukum.

“Oleh karena itu, jelas Gereja Bethany itu ada dalam bentuk yayasan. Nah, kalau dalam bentuk yayasan, maka jika dia memungut uang dari masyarakat in casu para jemaat, maka dia dikatagorikan badan hukum non pemerintah. Dan karena itu wajib hukumnya menyampaikan dokumen-dokumen laporan pertangungjawaban kepada jemaat. Hal itu, juga diatur dalam AD dan ART Gereja Bethany dan tata etika pelayanan,” jelasnya.

Mengutip isi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi, Ishak mengatakan bahwa pimpinan lembaga yang bertanggung jawab untuk membuat laporan pertanggung jawaban bukan bendahara.

“Siapa yang bertanggung jawab adalah pendeta sebagai pimpinan,” katanya.

Dalam AD/ART kata Ishak, bendahara umum memang bertanggung jawab membuat laporan keuangan. Namun katanya, bagaimana bendahara umum bisa membuat laporan, sementara semua dokumen-dokumen tentang pengelolaan keuangan dipegang oleh bendahara rutin. Karena itu katanya, bendahara umum menyurat ke pimpinan yayasan meminta agar bendahara rutin membuat laporan pertanggungjawaban.

“Tapi apa kenyataannya, bendahara umum malah mendapat surat pemecatan,” kata Ishak.

Sebelumnya, Pendeta, Dr Sandy Tobing yang dikonfirmasi membantah bila disebut pengelolaan dana di Gereja Bethany tidak transparan.

Sandy menjelaskan bahwa Gereja Bethany bukanlah sebuah yayasan.

“Gereja bukan perusahaan go public, sama seperti masjid bukan go public. Juga bukan yayasan. Bethany itu bukan yayasan,” jelasnya.

Sandy mengatakan, laporan pertanggungjawaban keuangan setiap saat diumumkan ke para jemaat. Dia menilai langkah yang dilakukan BT terbalik. Mestinya katanya, bendahara umum melaporkan pertanggungjawaban keuangan ke pimpinan. Bukan sebaliknya, pimpinan menyerahkan laporan pertanggungjawaban keuangan ke bendahara.

Hal senada juga diungkapkan bendahara rutin Gereja Bethany, Marie Kasese. Dikonfirmasi terpisah, Marie mengatakan, pihaknya rutin melaporkan penggunaan dana gereja ke para jemaat.

“Jadi kalau dibilang tidak transparan, itu tidak benar. Kareka setiap tiga bulan ada pertanggungjawaban. Hasil audit yang dilakukan bendahara umum itu disampaikan ke pimpinan,” jelasnya.

Reporter: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas