Home Parigi Moutong Saksi Akui Diminta Tutupi Keanggotaan Tahir di Demokrat

Saksi Akui Diminta Tutupi Keanggotaan Tahir di Demokrat

95
SIDANG - Teradu Anggota KPU Kabupaten Parimo, Tahir saat diminta majelis pemeriksa untuk menjelaskan salah satu alat bukti yang diperlihatkan kepadanya saat sidang kode etik DKPP, Selasa 11 Februari 2020 di Kantor Bawaslu Sulteng kemarin. (Foto: Ist)

Palu, Metrosulawesi.id – Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu (DKPP) menyidangkan dugaan pelanggaran kode etik anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) atas nama Tahir, Selasa 11 Februari 2020 di Kantor Bawaslu Sulawesi Tengah (Sulteng) atas laporan Abdul Majid.

Dalam Sidang kode etik tersebut, majelis pemeriksa yang di ketuai Alfitra Salam, mengkonfrontir Tahir dengan sejumlah saksi yang merupakan pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Parimo. Imam, salah seorang saksi yang dihadirkan membeberkan kebenaran Tahir sebagai kader partai Demokrat setidaknya sampai tahun 2016.

Dalam memberikan ketarangan dihadapan majelis pemeriksa, Imam bersumpah diminta oleh teradu (Tahir) untuk merahasiakan keanggotaan teradu di partai Demokrat, karena saat itu Tahir tengah mengikuti seleksi anggota KPU Parimo.

“Tahir pernah meminta kepada saya untuk menutupi keanggotannya di Demokrat. Sebagai seorang teman saya melakukan itu, bahkan wartawan beberapa kali konfirmasi saya terkait Tahir, saya terus menutupinya,” beber Imam dihadapan sidang etik DKPP sembari bersumpah.

Imam juga menceritakan keikutsertaan Tahir dengan rombongan pengurus DPC Demokrat Parimo saat kegiatan musyawarah cabang serentak oleh seluruh DPC se-Sulteng di Kota Palu tahun 2016. Meskipun tidak melihat langsung keberadaan Tahir di lokasi musyawarah cabang (Swissbel Hotel), tetapi Imam melihat Tahir berada dengan rombongan DPC Parimo di Hotel Roa-ROa. Dimana saat itu, seluruh pengurus Demokrat Parimo menginap di Hotel Roa-Roa.

Di hadapan majelis pemeriksa, Imam meragukan keabsahan surat keterangan pengunduran diri Tahir dari Demokrat di keluarkan tahun 2012. Pasalnya, estetika surat ketarangan itu tidak sesuai dengan surat menyurat partai, dimana dalam keterangan itu tidak mencantumkan kop surat, nomor surat dan alamat kantor.

“Saya merupakan anggota majelis Demokrat Parimo. Dimana untuk urusan surat menyurat, partai Demokrat sangat teratur, pasti ada kop surat, nomor surat dan alamat kantor. Tapi dalam surat keterangan terkait pengunduran diri teradu, semua itu tidak tercantum,” kata Imam, meragukan surat keterangan Tahir.

Tahir dihadapan majelis pemeriksa membantah keterangan yang disampaikan Imam. Dia tidak pernah meminta kepada siapapun untuk merahasiakan keanggotaannya di partai Demokrat saat mencalonkan diri sebagai anggota KPU.

“Kalau cuma bersumpah saya juga bisa bersumpah. Tapi saya tidak pernah meminta saudara Imam untuk merahasiakan keanggotaan saya di Demokrat, karena sejak 2012 saya sudah berhenti sebagai pengurus partai,” tegas Tahir.

Dihadapan majelis pemeriksa, Tahir mengaku tidak tahu mengapa di kepengurusan DPC Demokrat Parimo periode 2016-2021 namanya masuk dalam pengurus sebagai wakil ketua V. Diapun mengetahui hal itu saat sudah terpilih menjadi anggota KPU.

“Adanya informasi tersebut, saya langsung klarifikasi ke partai untuk minta penjelasan. Tetapi hingga sekarang surat saya tidak di balas oleh partai,” ujar Tahir.

Terkait surat keterangan dirinya sudah mundur dari Demokrat yang dikeuarkan partai, Tahir tidak mengetahui mengapa Demokrat tidak memberikan surat yang mempunyai kop surat dan nomor surat.

“Yang pasti surat keterangan itu di tandatangan oleh Plt Ketua DPC Parimo yang saat itu dijabat Moh Nur Dg Rahmatu,” tutur Tahir.

Sementara dalam persidangan, Tahir mengakui semenjak duduk di KPU dirinya sudah mengubah tandatangan. Hal itu membuat salah satu alat bukti berupa surat pernyataan di partai Demokrat dimana dirinya sebagai pengurus partai, tidak diakuinya. Karena menurut Tahir itu bukan tanda tangannya.

“Kapan saudara ubah tanda tangan,” tanya Ketua Majelis Pemeriksa, Alfitra Salam kepada Tahir. Mendapat pertanyaan itu, Tahir menjelaskan perubahan tandatangan itu semenjak dia terpih sebagai anggota KPU.

Usai mendengarkan seluruh keterangan saksi, majelis pemeriksa menunda sidang kode etik hingga sidang berikut.

Reporter: Elwin Kandabu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here