Home Parigi Moutong Perintah Gubernur: Tutup Tambang di Moutong

Perintah Gubernur: Tutup Tambang di Moutong

347
BAHAS TAMBANG ILEGAL - Pertemuan anggota DPRD Parigi Moutong dengan Gubernur H Longki Djanggola di ruang kerja gubernur, Kamis sore 23 Januari 2020. (Foto: Metrosulawesi/ Syahril Hantono)
  • Dipastikan Ilegal dan Merusak Ratusan Hektar Sawah

Palu, Metrosulawesi.id – Lumpur dari aktivitas penambangan emas di Desa Lobu, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, telah menutupi ratusan hektar sawah di wilayah itu. Masalah ini disampaikan oleh pihak DPRD Parigi Moutong kepada Gubernur H Longki Djanggola di ruang kerjanya, Kamis sore 23 Januari 2020.

Ketua DPRD Parimo, Sayutin dalam pertemuan itu mengungkapkan hasil peninjauan mereka di lapangan. Dalam peninjauan itu ditemukan bahwa benar apa yang dilaporkan masyarakat petani bahwa ratusan hektar sawah petani sudah tertimbun lumpur dari aktivitas penambangan.

Dia menyebutkan dari 800 hektare sawah, yang tertimbun seluas 500 hektare, dan yang berproduksi sisa 300 hektare. Aktivitas penambangan dilakukan di daerah aliran sungai (DAS), sehingga sawah-sawah di sekitar DAS tertimbun lumpur.

Gubernur H Longki Djanggola memastikan aktivitas tambang di Kecamatan Moutong itu adalah ilegal. Gubernur mengatakan itu setelah mendapat laporan dari Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulteng, Yanmart Nainggolan.

Sebelumnya Yanmart memaparkan kondisi PT Kemilau Nusantara Khatulistiwa (KNK), perusahaan yang ingin mengeksploitasi tambang emas di wilayah Kecamatan Moutong. Dia menyebutkan masih ada persoalan di internal KNK, hingga berbuntut pada pelaporan polisi. Persoalan itu hingga kini belum selesai.

Yanmart juga mengatakan, pihak PT KNK belum memenuhi semua ketentuan dan kewajiban terkait eksplorasi maupun eksploitasi.

”Sehingga sesuai laporan dari pihak DPRD Parigi Moutong itu, berarti penambangan itu ilegal,” kata Yanmart Nainggolan.

Gubernur kemudian menambahkan bahwa status tambang di wilayah Moutong masih status qou karena masih bermasalah secara hukum.

”Karena itu bila ada aktivitas penambangan berarti ilegal,” tegas Gubernur.

Gubernur lantas memerintahkan Kadis ESDM Sulteng untuk membuat surat edaran gubernur yang menyatakan untuk menghentikan semua aktivitas penambangan. Surat itu nanti akan ditujukan kepada pihak KLK dan pihak-pihak terkait lainnya.

”Besok (hari ini) surat itu harus dikirim,” kata Gubernur.

Dalam pertemuan itu Gubernur mengungkapkan kekhawatirannya jika aktivitas penambangan ilegal itu dilakukan oleh warga setempat dan menggunakan bahan kimia. Namun oleh Kadis Lingkungan Hidup Sulteng, Abd Rahim, aktivitas penambangan tidak menggunakan bahan kimia.

Hal ini juga diakui oleh anggota DPRD Parigi Moutong lainnya bahwa pihaknya tidak menemukan adanya penggunaan air raksa atau kimia. Namun dalam aktivitas penambangan telah menggunakan alat berat atau ekskavator.

Terkait dengan penambangan ilegal itu, Gubernur meminta pemerintah setempat serta para anggota dewan dan pihak-pihak terkait melakukan pendekatan terhadap masyarakat di wilayah tambang. Pihak pemerintah provinsi, lanjut Gubernur akan menangani masalah ketentuan dan kewajiban yang harus dipenuhi pihak KNK, sehingga dampak lingkungannya bisa diatasi.

Reporter: Syahril Hantono
Editor: Udin Salim

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here