Home Artikel / Opini Guru (harus) Melek Politik

Guru (harus) Melek Politik

80
Syam Zaini. (Foto: Dok Metrosulawesi)
  • Oleh: Syam Zaini *

POLITIK saat ini menjadi semacam hal yang tabu untuk vulgar dibicarakan, seakan-akan politik sesuatu yang menakutkan, buruk dan tak indah. Ketika berbicara politik terbayang hanya bagi mereka yang kesehariannya bergelut di partai politik. Padahal seyogyanya masyarakat Indonesia itu mengetahui tentang politik itu sendiri, terlebih lagi sebagai guru yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun guru yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) harus melek politik. Tentunya berbeda antara “melek politik” dengan “berpolitik praktis”.

Sebagai bagian anggota masyarakat yang juga warga negara yang baik dan bertanggung jawab dengan keberlangsungan Negara serta mencintai NKRI sebagai komitmen yang tak bisa ditawar-tawar lagi, maka justru sangat tragis jika guru yang nota benenya sebagai “pembangun insan cendikia” tak mau tahu dengan urusan politik dinegeri ini. Melek politik merupakan salah satu bentuk tanggung jawab terhadap dan kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Guru PNS/PPPK yang juga merupakan bagian dari Apartur Sipil Negara (ASN) tentunya memiliki rambu-rambu dalam menempatkan dirinya, karena tidak “sebebas” masyarakat biasa. UU Nomor 5 tahun 2014 sudah mengatur tentang netralitas ASN terkait dengan pemilu dan pemilukada. Azas netralitas ASN diperlukan untuk mewujudkan birokrasi dan tata pemerintahan yang profesional, bersih dan baik.

PGRI yang merupakan organisasi profesi guru Indonesia berkepentingan menyampaikan hal-hal yang menyangkut larangan sebagai guru PNS/PPPK yang notabenenya sebagai anggota PGRI dalam kaitannya dengan pemilu/pemilukada. Dimana saat ini sebagian Provinsi/Kab/Kota  di Indonesia akan melaksanakan pemilukada di tahun 2020. Guru harus melek politik, namun tidak boleh berpolitik praktis. Jika ingin berpolitik praktis, maka ada rambu-rambu yang mengaturnya.

UU ASN mengamanatkan; 1) netralitas adalah salah satu azas dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN (pasal 2 huruf f); 2) Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik (pasal 9 ayat 20).

Netralitas yang dimaksud disini adalah; Tidak memihak, Obyekyif, Adil, Bebas pengaruh, Bebas intervensi, Bebas Konflik Kepentingan.

Guru ASN merupakan milik bangsa, yang notabenenya mengabdi kepada Bangsa dan Negara untuk kebaikan masyarakat Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut PGRI pun memiliki sifat; Independen, Unitaristik dan Non Partisan. Maka sangatlah relevan jika guru ASN yang tergabung di PGRI tidak boleh masuk dalam kancah politik praktis.

Hal inipun ditegaskan oleh SE KemenPANRB dan SE KASN tentang larangan terkait Pemilu/Pemilukada bagi ASN: 1) kampanye/sosialisasi media sosial (posting, share, like, dll); 2) menghadiri/deklarasi calon; 3) ikut sebagai panitia/pelaksana kampanye; 4) ikut kampanye dengan atribut PNS ; 5) ikut kampanye dengan menggunakan fasilitas negara; 6) mengahdiri acara parpol; 7) menghadiri dukungan parpol ke paslon; 8) mengadakan kegiatan mengarah keberpihakan (melakukan ajakan, seruan, himbauan dan pemberian barang); 9)memberikan dukungan ke caleg/calon independen kepala daerah dengan memberikan KTP; 10) mencalonkan diri dengan tanpa mengundurkan diri; 11) membuat keputusan yang menguntungkan/merugikan paslon; 12) menjadi anggota/pengurus partai politik; 13) mengerahkan PNS untuk ikut kampanye; 14) pendekatan ke parpol terkait pencalonan dirinya atau orang lain; 15) menjadi pembicara/narasumber dalam acara parpol; 16) Foto bersama paslon dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan. (Sumber Bawaslu)

Dari keterangan itu nampak jelas guru ASN yang tergabung dalam PGRI tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang, tentunya pun guru-guru ASN PGRI tak boleh di mobilisasi untuk kepentingan politik praktis. Sebagai guru tentunya kita wajib mengetahui politik yang terjadi, jangan sampai ada istilah “korban politik” padahal memang kesalahan dari oknum guru tersebut yang tidak mengindahkan aturan-aturan yang berlaku. Mari kita bersikap netral, guru ASN tidak boleh berpolitik praktis, namun harus mengerti dan sadar akan dibawa kemana negeri ini akibat pilihan politik. Gurulah yang menjadikan politikus-politikus dinegeri ini, mereka saat disekolah dibina diorganisasi OSIS, Eskul dansebagainya, seyogyanya guru lebih “melek politik”.

Tentunya ada beberapa faktor yang menyebabkan ASN tidak bersikap netral, antara lain disebabkan; 1) patronasi politik yang membuat posisi ASN dilematis; 2) kekerabatan; 3) ketidak pahaman terhadap azas netralitas; 4) penegakan netralitas yang lemah; 5) sanksi yang lemah. PGRI sebagai organisasi Profesi, Perjuangan dan Serikat Pekerja tentunya bersikap konsisten memperjuangkan kesejahteraan anggotanya, mengupayakan agar guru PGRI terlindungi, memiliki Undang Undang Perlindungan Guru, sehingga dapat melaksanakan tugas keprofesiannya dengan nyaman dan aman. Sehingga sangat diharapkan guru PGRI “melek politik”, namun tetap menjaga netralitas sebagai ASN dengan tidak berpolitik praktis !! Semoga…. (*Ketua PGRI Prov Sulteng)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here