Home Sulteng Buruh di Sulteng Tolak Omnibus Law

Buruh di Sulteng Tolak Omnibus Law

274
MENOLAK OMNIBUS LAW - Massa aksi protes RUU Omnibus Law saat menyampaikan protes dan tuntutan mereka di depan Gedung DPRD Sulawesi Tengah, Senin 20 Januari 2020. (Foto: Metrosulawesi/ Tahmil Burhanuddin)

Palu, Metrosulawesi.id – Sejumlah organisasi buruh di Sulawesi Tengah menyatakan menolak Rencana Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Menyikapi RUU sapu jagat itu, serikat buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersatu (Gerak Bursa) Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) Sulawesi Tengah melakukan aksi damai dengan mendatangi Kantor Gubernur serta Gedung DPRD Sulawesi Tengah pada Senin 20 Januari 2020 kemarin.

Dalam unjuk rasa tersebut, massa aksi mengajukan empat tuntutan besar serta dua isu lokal. Yaitu: meminta agar klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dari RUU Cipta Lapangan Kerja, menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan, menolak upah perjam, dan mendorong agar dibentuk tim khusus klaster ketenagakerjaan.

Selain itu, mereka juga meminta agar perusahaan pelanggar hak-hak normatif buruh segera ditindak tegas secara transparan dan efisien, serta mendesak agar pemerintah menempatkan pegawai mediator di Dinas Tenaga Kerja di setiap kabupaten dan kota.

“Adapun alasan KSBSI aksi ke jalan untuk melakukan protes terhadap Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja,” ungkap koordinator lapangan KSBSI Sulteng Risman Laula dalam orasinya.

Ada lima hal yang diprotes oleh buruh terkait Omnibus Law. Yakni: serikat buruh tidak dilibatkan dalam pembahasan RUU Cipta Lapngan Kerja tersebut, padahal RUU tersebut membahas isu-isu ketenagakerjaan.

“Bentuk hubungan kerja yang berlaku haruslah dalam bentuk PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) dan PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu). Hubungan kerja ini harus diberlakukan dalam era industri digital yang sedang menjamur saat ini,” ungkap orator membacakan salah satu poin protes mereka.

Selanjutnya, para buruh itu juga menyampaikan penolakan diberlakukannya sistem upah per jam. Serikat buruh menganggap upah minimum sebagai safety net harus dipertimbangkan dalam penetapan sistem pengupahan.

Kemudian mereka berharap agar RUU tersebut mempertimbangkan keberlangsungan seluruh program jaminan sosial (BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan) sebagai program wajib bagi seluruh pekerja di perusahaan.

Dan yang terakhir, menurut serikat buruh RUU ini juga harus memastikan terciptanya pekerjaan layak dan upah layak untuk mendukung pendapatan negara melalui pajak.

“Buruh adalah ujung tombak perusahaan, nasib buruh harus diperjuangkan,” teriak orator itu.

Menurut serikat buruh tersebut, seharusnya RUU Cipta Lapangan Kerja harus dapat merampingkan dan menyederhanakan undang-undang yang tumpang tindih dan merupakan penyebab masalah sistem peundang-undangan yang ada.

“KSBSI mendukung program pemerintah dalam pembangunan perekonomian nasional terutama dalam hal penciptaan lapangan kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran,” tandasnya.

Akan tetapi, proses pembuatan RUU Cipta Lapangan Kerja (RUU Cilaka) yang tidak mengikutsertakan serikat buruh dalam proses pembuatan dan pembahasan RUU ini mereka sesalkan. Padahal, menurut serikat buruh, sebagai stakeholder pembangunan perekonomian bangsa posisi serikat buruh sangat strategis dalam memberikan masukan yang komprehensif bagi pemerintah.

Serikat buruh di Sulawesi Tengah pun mengusulkan agar pemerintah segera membuat Omnibus Law khusus ketenagakerjaan.

Selain aksi tersebut, serikat buruh di sejumlah daerah secara serentak juga melakukan aksi serupa terkait RUU Omnibus Law.

Reporter: Tahmil Burhanuddin
Editor: Udin Salim

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here