Home Palu

BPN Akan Terbitkan SHM untuk Penghuni Huntap

417
UNTUK PENYINTAS - Inilah kompleks perumahan hunian tetap (Huntap) Rumah Cinta Kasih Tadulako Kota Palu yang dibangun Yayasan Budha Tzu Chi di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore. (Foto: Metrosulawesi/ Djunaedi)
  • Singgih: Tak Benar Warga Hanya Boleh Tinggal 10 Tahun

Palu, Metrosulawesi.id – Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu, Singgih B Prasetyo mengatakan, BPN (Badan Pertanahan Nasional) akan menerbitkan sertifikat hak milik (SHM) yang akan diserahkan kepada warga penyintas yang menempati hunian tetap (huntap).

“Bahkan dua bulan setelah penyerahan BPN janjikan sertifikatnya,” jelas Singgih saat ditemui di kantornya, Kamis 16 Januari 2020.

Pernyataan itu diungkapnya sekaligus menanggapi kekhawatiran warga penyintas yang akan menghuni Huntap di kompleks Rumah Cinta Kasih Tadulako Kota Palu. Sebelumnya, beredar kabar bahwa huntap di kompleks itu hanya bisa dihuni hingga 10 tahun. Hal itu didasari beredarnya copy perjanjian.

Singgih membantah polemik huntap yang dibangun oleh Yayasan Budha Tzu Chi di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore yang disebut-sebut hanya berjangka 10 tahun. Kata dia, polemik tersebut muncul karena adanya kesalahan redaksi atau penyusunan kata dalam klausul perjanjian yang harus ditandatangani oleh penyintas.

“Memang ada kesalahan redaksi. Tapi tidak benar jika warga hanya boleh tinggal di huntap itu selama 10 tahun,” ungkap Singgih saat ditemui di kantornya, Kamis 16 Januari 2020.

Terkait kesalahan klausul perjanjian itu, Singgih menyebut akan dilakukan perbaikan. Hal ini juga dibenarkan oleh pihak Yayasan Budha Tzu Chi.

“Memang ada kelemahan dalam redaksi perjanjian, tapi akan diperbaiki. Untuk pembangunan berikutnya redaksinya akan diperbaiki,” ungkap Manager External Relation and Partnership Yayasan Budha Tzu Chi Andry saat dikonfirmasi.

Adapun isi klausul yang sebelumnya banyak dikritik dan dipertanyakan oleh Anggota DPRD maupun masyarakat luas yakni pada poin perjanjian pasal 1 ayat 4 dan Pasal 3 ayat 2.

Bunyi pasal 1 ayat 4 yakni “Penghunian adalah jangka waktu yang ditetapkan oleh pihak pertama kepada pihak kedua selama 10 tahun (120 bulan) untuk menghuni unit rumah dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian”.

Kemudian pada pasal 3 ayat 2 “perjanjian penghunian dilakukan untuk jangka waktu 120 bulan terhitung sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2030 (selanjutnya disebut waktu penghunian).”

Isi perjanjian tersebut dianggap menimbulkan berbagai persepsi.

“Namun dalam pasal 6 itu ada penjelasan terkait aturan-aturannya. Memang pasal tersebut harus diperbaiki karena bisa multi tafsir,” jelas Kepala BPBD Kota Palu.

Menurut Singgih, jangka waktu sepuluh tahun yang diatur dalam klausul perjanjian itu dimaksudkan untuk mengikat para penyintas agar tidak menjual atau menyewakan rumah (huntap) mereka kepada pihak lain. Hal ini juga dibenarkan oleh pihak Yayasan Budha Tzu Chi.

“Kita ingin agar huntap tersebut ditempati oleh para penyintas. Jangan sampai dijual atau disewakan kepada orang lain selama 10 tahun,” jelas dia.

Setelah sepuluh tahun, masyarakat terlepas dari kontrak perjanjian tersebut. Huntap yang mereka tempati jadi hak sepenuhnya. Sehingga tidak perlu khawatir terkait informasi bahwa huntap itu hanya bisa ditinggali selama 10 tahun saja.

Reporter: Tamil Burhanuddin
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas