Home Parigi Moutong Menyoal Lumpur Penambangan Emas di Moutong, DPRD Parimo Akan Panggil Pihak Perusahaan

Menyoal Lumpur Penambangan Emas di Moutong, DPRD Parimo Akan Panggil Pihak Perusahaan

134
BERI KETERANGAN - Ketua DPRD Parigi Moutong, Sayutin Budianto, saat wawancarai sejumlah wartawan, Senin 13 Januari 2020. (Foto: Metrosulawesi/ Zulfikar)

Parimo, Metrosulawesi.id – Aktivitas penambangan emas di Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) mendapat perhatian dari DPRD Parimo. Mereka akan meninjau langsung tambang emas yang lumpurnya disebut-sebut meluber ke areal pesawahan itu.

Ketua DPRD Parimo, Sayutin Budianto mengungkapkan, pihaknya akan menjadwalkan kunjungan ke Moutong untuk melihat langsung kondisi persawahan petani yang hingga saat ini digenangi lumpur akibat dari penambangan ilegal.

“Karena lumpur tambang tersebut sudah mengganggu produktivitas lahan sawah milik petani di Moutong. Untuk itu Komisi III dan II yang berkompeten dalam hal ini, akan melakukan rapat internal,” katanya kepada wartawan, Senin 13 Januari 2020.

Tidak hanya rapat internal, pihaknya sekaligus juga akan mengundang pimpinan PT Kemilau Nusantara Khatulistiwa (PT KNK) untuk menghadiri rapat kerja dengan DPRD. Di forum itu nantinya akan dibahas soal kondisi lahan pesawahan yang terkena lumpur.

“Rapat dengar pendapat dengan pihak perusahaan itu akan digelar pada Februari mendatang,” kata Sayutin.

Sayutin mengatakan, agenda kerja pada Januari ini sudah terjadwal sangat padat. Oleh karena itu pertemuan untuk membahas masalah tambang di Moutong terpaksa dijadwalkan pada Februari.

“Saya selaku Ketua DPRD Parimo akan menghadap Badan Musyawarah (Bamus) untuk menetapkan satu jadwal di bulan Februari itu, untuk mendatangkan pihak KNK serta masyarakat yang melakukan penambangan emas di Moutong,” katanya.

Dalam rapat tersebut katanya, akan dibihas untuk mendapatkan solusi yang terbaik, agar sawah petani tidak tergenang lumpur dari aktivitas penambangan.

Seperti diketahui kata Sayutin, yang berwenang soal pertambangan itu adalah pihak Pemerintah Provinsi. Namun penambangan emas yang dilakukan PT KNK itu berdampak pada persawahan. Sawah milik petani menjadi tidak Produktif.

“Oleh karena itu, kami DPRD Parimo setelah melakukan rapat dengan Komisi III DPRD dan pihak KNK, sekaligus akan melakukan audiens dengan Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas ESDM Provinsi Sulteng. Kami minta pihak DPRD Provinsi untuk mendampingi kami ke Dinas ESDM Provinsi Sulteng,” terang Sayutin yang juga Ketua DPD Partai Nasdem itu.

Reporter: Zulfikar
Editor: Udin Salim

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here