Home Hukum & Kriminal JPU Tuntut Sri Utami 6 Tahun Penjara

JPU Tuntut Sri Utami 6 Tahun Penjara

96
SIDANG TUNTUTAN - Terdakwa kasus korupsi Poso, Tri Ayu Utami, sedang mendengarkan tuntutan dari JPU di Pengadilan Negeri (PN) Palu. (Foto: Metrosulawesi/ Firman Badjoki)
  • Kasus Korupsi di Kantor Satpol-PP Poso

Poso, Metrosulawesi.id – Mantan Kepala Kesatuan Pamong-Praja (Kasatpol-PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Poso, Sri Ayu Utami, juga terdakwa kasus korupsi itu dituntut 6 tahun subsider 6 bulan penjara, di Pengadilan Negeri (PN) Palu.

Terdakwa pemotongan gaji honorer, dan pembangunan Pos Damkar itu, selain dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) kurungan penjara, terdakwa juga ikut dibebankan mengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp 800 juta, dan jika tidak dipenuhi, akan ditambah 1 tahun penjara lagi. Bahkan, rumah atau harta benda terdakwa dapat disita sebagai pengganti kerugian Negara tersebut.

Dalam dakwaannya, JPU, Yeski Wohan SH, mengatakan, ada dua hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Pertama, kata dia, terdakwa tidak mengakui dan merasa bersalah atas perbuatannya. Sementara yang meringankan, karena terdakwa belum pernah menjalani hukuman.

“Hal-hal yang memberatkan terdakwa karena terdakwa tidak merasa bersalah, sementara hal-hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum,” ungkap Yeski dalam persidangan yang dipimpin Hakim Ketua, Ermawati SH MH, di PN I Palu, belum lama ini.

Sementara pengacara terdakwa, Mohamad Taufik D Umar SH, kepada wartawan mengatakan, akan terus melakukan upaya-upaya hukum secara maksimal.

Taufik juga meyakini tidak terjadi kerugian dalam perkara yang sedang di belanya tersebut.

“Kami akan tetap mengupayakan pembelaan hukum secara maksimal, apalagi selama persidangan JPU tidak mampu menunjukan dimana letak kerugian negaranya,” tegasnya.

Saat disinggung soal hitungan Inspektorat Poso atas kerugian Negara, dengan tegas langsung disanggahnya. Menurut Taufik, yang dapat menghitung terjadinya kerugian negara bukan Inspektorat, melainkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tengah.

“Yang memiliki kewenangan dan bisa menentukan terjadinya kerugian negara bukan Inspektorat melainkan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK,”  pungkasnya.

Reporter: Firman Badjoki
Editor: Yusuf Bj

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here