Home Sulteng Disnakertrans Komitmen Maksimalkan Pengawasan

Disnakertrans Komitmen Maksimalkan Pengawasan

80
Joko Pranowo. (Foto: Dok Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.id – Dinas  Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulteng terus berkomitmen melakukan pembinaan dan pengawasan tenaga kerja serta perusahaan di wilayahnya. Hal ini diungkapkan Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Sulteng, Joko Pranowo.

“Meski jumlah pengawas masih terbatas, kita tetap akan memaksmilkan sumber daya manusia yang ada,” ungkapnya kepada Metrosulawesi belum lama ini.

Joko mengatakan jumlah pengawas tenaga kerja yang ada saat ini se-Sulawesi Tengah hanya 30 orang. Jumlah tersebut seyogianya sangat kurang dengan keberadaan perusahaan di daerah ini yang mencapai 3.000 lebih.

“Idealnya 3.000 perusahaan itu diawasi 50 pengawas karena satu orang maksimal mengawasi 60 perusahaan saja,” ujar Joko.

Sebelumnya, Joko mengimbau pekerja/buruh dan pihak perusahaan harus menjalin harmonisasi.

“Tujuannya agar saat ada permasalahan bisa diselesaikan secara internal antara pekerja dengan perusahaan. Tapi tentu kita tidak berharap ada permasalahan,” ungkap Joko di Palu, Rabu, 8 Januari 2020.

Hingga 2019, tercatat pekerja atau buruh di berbagai kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah mencapai 108.084 orang. Para buruh tersebut bekerja disejumlah perusahaan di kabupaten/kota se-Sulteng.

Dari jumlah itu, tenaga kerja asing atau TKA yang berkerja di Sulteng hanya 5.220 orang. Adapun jumlah perusahaan di daerah ini telah mencapai 3.045 yang bergerak diberbagai bidang seperti jasa, industri, perdagangan, dan lainnya. Seluruh tenaga kerja tersebut berada dalam pengawasan Disnakertrans dibantu pihak terkait.

Sementara itu, sepanjang tahun 2019, Disnakertrans Sulteng menangani 80 kasus perselisihan hubungan industrial. Kasus ini ditangani oleh Disnakertrans melalui Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan. Joko mengungkapkan kasus perselisihan hubungan industrial yang ditangani berasal dari kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah.

“Ada beberapa kabupaten/kota keterbatasan mediator sehingga kami di provinsi diminta menangani. Soalnya kalau ditahan sementara ada ribuan aduan tentu tidak akan bisa tertangani,” ungkap Joko.

Dia merincikan 80 kasus yang ditangani terdiri atas mediasi 13 kasus, bipartit 2 kasus, anjuran 46 kasus, PHK 47 kasus, perselisihan hak 22 kasus, kepentingan 10 kasus, perselisihan hak dan PHK 1 kasus ditambah yang masih dalam proses sebanyak 19 kasus.

“Kasus pelimpahan yang dominan terbanyak dari Morowali, Kota Palu, dan beberapa kabupaten lainnya,” tandas Joko.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Yusuf Bj

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here