Home Sulteng 91,63 Persen Warga Sulteng Miliki Jamkes

91,63 Persen Warga Sulteng Miliki Jamkes

74
JALIN KERJA SAMA - Gubernur Sulteng Drs H Longki Djanggola menandatangani kerjasama antara Pemprov Sulteng dengan BPJS Kesehatan dan sejumlah Pemkab se Sulteng, di Gedung Polibu Kantor Gubernur, Senin 23 Desember 2019. (Foto: Humas Pemprov)

Palu, Metrosulawesi.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menjalin kerjasama dengan sejumlah Pemkab se Sulteng dan BPJS Kesehatan. Penandatanganan kesepahaman itu dilakukan di gedung Polibu Kantor Gubernur, Senin 23 Desember 2019.

Pada kesempatan itu, Gubernur Sulteng, Drs H Longki Djanggola mengatakan, berdasarkan data, di Sulteng kini ada sebanyak 2.720.942 jiwa atau 91,63 persen dari jumlah penduduk telah memiliki jaminan kesehatan (Jamkes).

“Diharapkan jumlah tersebut dapat terus meningkat sehingga nantinya seluruh penduduk Provinsi Sulawesi Tengah telah memiliki jaminan kesehatan,” kata Gubernur Longki.

Gubernur menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas penandatanganan perjanjian kerja sama kepesertaan program jaminan kesehatan nasional bagi penduduk di kabupaten/kota se Sulteng.

Hal tersebut menurut gubernur, sebagai bukti komitmen dari seluruh jajaran pemerintahan di Provinsi Sulteng, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam memberikan kepastian jaminan kesehatan kepada masyarakat yang tentunya dapat meningkatkan kualitas hidup manusia untuk SDM yang lebih maju.

“Sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional, serta Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial, bahwa penduduk Indonesia harus memiliki jaminan sosial. Salah satunya jaminan kesehatan,” sebut gubernur.

Peningkatan jumlah cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional lanjut gubernur, tentunya harus diiringi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ke masyarakat.

Untuk mewujudkan hal tersebut harus ada sinergi dan harmonisasi antara semua pihak terkait diantaranya: Pertama, BPJS kesehatan harus berperan aktif memberikan sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung terkait prosedur pemanfaatan pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat. Serta berkoordinasi secara intensif dengan pemda, OPD terkait, dan fasilitas kesehatan untuk memastikan pelayanan kesehatan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Kedua, Dinas Kesehatan mengawasi fasilitas kesehatan baik tingkat pertama maupun lanjutan ( puskesmas dan rumah sakit ) untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada seluruh masyarakat

Ketiga, Dinas Sosial mempercepat proses verifikasi dan validasi data sehingga semua masyarakat miskin dan tidak mampu dapat didaftarkan sebagai peserta penerima bantuan iuran (PBI) APBN.

Keempat, Dinas Tenaga Kerja, memastikan para pemberi kerja untuk memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh pekerjanya.

Begitupun stakeholder lainnya agar dapat menjalankan perannya dengan optimal.

“Saya harap, agar butir-butir komitmen yang sudah disepakati dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Selain itu juga harus disosialisasikan dengan baik supaya masing-masing pihak mengetahui di posisi mana dia harus berperan dan siapa subjek atau objek yang harus ditangani,” pungkas gubernur.

Senada disampaikan Deputi, Dasrisal Ak. Dirinya memberikan apresiasi atas terlaksananya penandatanganan MoU jaminan kesehatan tahun 2020 serta terjadinya kerjasama yang baik di tahun 2019.

Dirinya juga memberikan apresiasi atas capaian Provinsi Sulawesi Tengah pada angka 91,65% atau 2.720.942 jiwa yang telah melebihi rata-rata nasional.

Pihak Deputi juga menyampaikan masyarakat dapat menyelesaikan iuran yang bertujuan antara lain: Pertama, program akan berjalan terus. Kedua, keuangan fasilitas kesehatan dapat berlangsung dengan baik. Ketiga kualitas pelayanan akan meningkat dengan standar layanan dan yang keempat alat kesehatan, obat-obatan serta sarana pendukung lainnya dapat dilengkapi. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here