Home Palu

Pembangunan RKB SDN Inpres Kamonji Salah Input Jumlah Kelas

276
Komisi A DPRD Kota Palu saat melakukan Sidak pembangunan SDN Inpres I Kamonji, Jumat 20 Desember 2019. Dalam Sidak itu Komisi A melihat adanya pemborosan anggaran untuk membangun dua RKB dan 2 unit jembatan. (Foto: Ist)

Palu, Metrosulawesi.id – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudapayan (Disdikbud) Kota Palu, Ansyar Sutiadi, membantah tudingan yang dilontarkan Komisi A DPRD Kota Palu terkait pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN Inpres I Kamonji. Ansyar mengklaim pembangunan SDN Inpres I Kamonji melalui perencanaan, hanya terdapat kekeliruan dalam menginput jumlah kelas yang akan dibangun.

Untuk meluruskan informasi yang beredar, Ansyar mengatakan pembangunan RKB SDN Inpres I Kamonji dilaksanakan berdasarkan dokumen perencanaan, yang terjadi adalah kekeliruan dalam menginput jumlah kelas. Seharusnya 4 RKB sesuai dokumen perencanaan, tercantum 6 RKB pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2019.

Menurut Ansyar, untuk membangun 4 RKB membutuhkan anggaran Rp1.884.274.000 namun pada DPA 2019, tercantum sebesar Rp1.297.780.000, sehingga volume pekerjaan harus disesuaikan dengan jumlah dana yang tersedia.

Lanjutnya, berdasarkan hasil lelang pekerjaan pada Unit Layanan Pengadaan (ULP), nilai pekerjaan adalah sebesar Rp1.091.780.000. Anggaran tersebut yang saat ini digunakan untuk membangun dengan sasaran 2 RKB dan 2 unit jamban, agar dapat dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar, termasuk fasilitas tangga menuju lantai II.

“Demikian informasi tentang pembangunan RKB pada SDN Inpres 1 Palu kami sampaikan sehingga dapat menjawab informasi yang tidak benar,” tutur Ansyar Sutiadi, Sabtu 21 Desember 2019.

Menanggapi penjelasan Kadisdikbud Kota Palu, Ketua Komisi A DPRD Kota Palu, Mutmainah Korona menegaskan, alokasi anggaran Rp1.091.070.669,- untuk pembangunan 2 RKB dan 2 unit jamban itu terlalu besar disituasi kota Palu yang membutuhkan banyak pembangunan insfrastruktur lainnya, apalagi pasca bencana alam ini.

“Setiap kami melakukan asistensi teknis dengan mitra OPD Komisi A, hanya teranggarkan ratusan juta rupiah untuk program yang penting. Sementara di sisi lain, pemborosan anggaran juga terjadi (pembangunan SDN Inpres I Kamonji),” tegas Mutmainah, Sabtu 21 Desember 2019.

Menurut perempuan berjilbab ini, Banyak cara membangun insfrastruktur dengan tidak harus meraup alokasi anggaran yang besar. Artinya efesiensi anggaran harus diterapkan seperti komitmen Wali kota Palu untuk mempercetap reformasi birokrasi di jajaran pemerintahannya.

“Menurut kami respon pak Kadis sangat normatif seperti tak merasa ada problem dengan progran yang telah direalisasikan. Yg pasti Komisi A tidak serta merta menerima alasan ini kemudia tidak ditindak lanjuti. Kami akan meminta pihak kejaksaan ikut memeriksa proyek pembangunan ini,” tegasnya.

Reporter: Elwin Kandabu

Ayo tulis komentar cerdas