Home Hukum & Kriminal

LBH-HAM Sulteng, Untuk Masyarakat yang Butuh Bantuan Hukum Gratis

634
DEKLARASI LBH - DR Muslimin Budiman (tengah) didampingi Hartawan Supu SH (kanan) saat deklarasi LBH-HAM Sulteng bersama advokat lainnya di kantornya di Jalan Merpati Palu, Sabtu 21 Desember 2019. (Foto: Ist)

Palu, Metrosulawesi.id – Satu lagi lembaga bantuan hukum hadir di Palu. Namanya, Lembaga Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (LBH-HAM) Sulteng. Deklarasinya dilakukan sejumlah advokat di kantornya di Jalan Merpati Lrg. 2A 21 Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore Kota Palu, Sabtu 21 Desember 2019.

“Berdasarkan akte notaris, sebenarnya LBH-HAM Sulteng ini sudah terbentuk sejak Juli 2017 lalu. Namun, baru kali ini bisa dideklarasikan,” kata Direktur LBH-HAM Sulteng, DR Muslimin Budiman SH MH kepada Metrosulawesi, Sabtu 21 Desember 2019.

LBH-HAM Sulteng kata Budiman, didirikan oleh tiga orang. Selain dirinya, ada Hartawan Supu SH dan Udin Salim SH.

“Kami bertiga tiba-tiba hari itu punya ide untuk mendirikan dan hari itu juga langsung ke kantor Notaris, kala itu pak Andi Suryadi,” jelas Muslimin.

Ada banyak advokat yang tergabung dalam LBH-HAM Sulteng tersebut, baik yang mudah maupun yang sudah mala melintang di dunia kepengacaraan. Di antaranya: Hartawan Supu SH, M Wijaya SH MH, Erasmus CJ Bofe SH, Kevin Aditya SH, Mohamad Safaad SH, AR Manarangga SH, Agus Imron SH, Sam Sam SH, dan sejumlah lainnya.

Kehadiran LBH HAM Sulteng ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang memerlukan pelayanan hukum.

“Lembaga ini non profit. Kita terbuka kepada masyarakat kita yang menghadapi persoalan hukum, terutama yang terkait dengan kasus-kasus pelanggaran HAM,” kata Muslimin.

LBH HAM Sulteng ini dilengkapi sejumlah bidang. Di antaranya: bidang humas, bidang penanganan perkara, bidang operasional, bidang penelitian dan pengembangan, bidang ligitasi, bidang pendidikan dan sosialisasi dan lainnya.

Maksud dan tujuan didirikannya LBH-HAM Sulteng adalah untuk memberikan pelayanan atau mendampingan kepada masyarakat dalam perkara-perkara baik Litigasi maupun Non Litigasi secara cuma-cuma atau non profit.

Sedangkan tujuannya, adalah memperjuangkan hak, kewajiban dan persamaan dalam hukum (equality before the law) bagi setiap warga negara yang ada di Indonesia yang terdampak tindakan pelanggaran hak asasi manusia dalam arti luas.

“Termasuk di dalamnya kekerasan, kesewenang-wenangan, intimidasi, pencaplokan lahan oleh Penguasa/Negara dan lain lain, terlebih khusus bagi masyarakat yang kurang mampu yang termarginalkan dalam mendapatkan Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tentu demi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Undang–Undang Dasar 1945,” jelas Muslimin.

Acara deklarasi pada Sabtu itu berlangsung sederhanan dan kekeluargaan. Deklarasi sekaligus dirangkai dengan membahas program kerja lembaga. Program kerja pertama adalah melakukan koordinasi dengan sejumlah instansi terkait.

“Ada beberapa hal yang perlu kita lengkapi. Salah satunya kita harus mendapatkan bukti terdaftar di Kemenkumham Sulteng,” kata Muslimin.

Untuk mendapatkan ‘legitimasi’ dari Kemenkumham Sulteng, pekan ini sejumlah persyaratan yang diminta mulai dilengkapi. Salah satu di antaranya, adalah profile para pendiri LBH-HAM Sulteng.

Program kedua, sekaligus agenda pertama dalam penanganan perkara adalah mendampingi ahli waris salah satu pemilik tanah yang tanahnya diserobot untuk pembangunan sekolah.

“Kasus ini terjadi sejak 1978. Ahli warisnya sudah beberapa kali menuntut agar Pemkab Poso, tapi tidak diindahkan. Insya Allah ini kasus pertama kita, yang akan kita tangani,” kata Muslimin.

Reporter: Udin Salim

1 COMMENT

  1. terimakasih ternyata masih ada orang2 berpendidikan yang mau membantu kami yg tidak tau hak2 apa yg sdh di ambil org lain…. bisa minta kontak kantornya??

Ayo tulis komentar cerdas