Home Donggala

Bupati:Pilkades 14 Desember Tidak Sah

1937
Kasman Lassa. (Foto: Dok Metrosulawesi)

  • Terkait Desa Panggalasiang yang Dua Kali Pilkades

Donggala, Metrosulawesi.id – Bupati Donggala, Kasman Lassa menegaskan, pilkades di Desa Panggalasiang yang sah adalah pilkades pertama yakni 7 Desember 2019.  

“Untuk Desa Panggalasiang yang dua kali pilkades (tanggal 7 dan 14 Desember) yang sah itu pilkades pertama. Berdasarkan pleno pertama calon kades yang ditetapkan P2KD (panitia desa)  adalah 4 calon, kemudian BPMD menyampaikan bagi desa yang sudah pleno tak usah hadir mengikuti pilkades kedua ternyata tidak didengar datang semua. Dia bikin sendiri putusan pleno kedua akhirnya pleno pertama dibatalkan,” jelas Kasman Lassa saat ditanya wartawan, baru-baru ini.

“Pilkades Pangalasiang yang pertama sah yang kedua tidak sah, panitia pilkades ditusuk-tusuk dari belakang atau ditekan sehingga muncul pleno kedua dan dua kali pikdaes,” lanjutnya.

Meski demikian,  kata Kasman jika memang berkebetaran disilakan gunakan jalur hukum. Nanti pengadilan yang memutuskan. “Nanti Pengadilan Negeri yang memutuskan kita tunggu saja hasilnya semua calon kades diberi ruang lakukan gugatan,” tuturnya.

Diketahui, Pilkades serentak di 81 desa telah selesai 7 Desember 2019. Saat ini tinggal menunggu waktu pelantikan yang direncanakan 31 Desember mendatang.  Tetapi di tengah perjalanan proses pelantikan, calon kades yang merasa dirugikan diberikan ruang menempuh jalur hukum.

Kasman lassa mengatakan pilkades serentak secara umum berjalan lancar aman tertib dan terkendali.

“Namanya saja pilkades kurang lebih dengan pilkada, pileg dan pilpres. Saat sekarang pilkades sudah masuk tahapan sengketa, dari 81 desa yang melakukan pilkades serentak yang melakukan pelaporan atau gugatan baru desa Tambu, desa Marana,” sebut Kasman Lassa.

Dijelaskan Kasman, dari 81 desa yang menggelar pilkades jika ada calon merasa dirugikan bisa melakukan upaya hukum dengan melapor  ke Pengadilan Negeri, bukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

“Berdasarkan Perbup, calon kades yang merasa dirugikan langsung melapor ke Pengadilan Negeri saja, bukan ke PTUN,” katanya.

Reporter: Tamsyir Ramli
Editor: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas