Home Sulteng

Gubernur Kukuhkan Pengurus BMA Sulteng

307
Gubernur H Longki Djanggola saat mengukuhkan pengurus harian Badn Musyawarah Adat (BMA) Provinsi Sulteng, Jumat, 20 Desember 2019. (Foto: Syahril Hantono/ Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.id – Provinsi Sulteng resmi memiliki lembaga yang membawahi semua lembaga adat di Sulteng. Namanya, Badan Musyawarah Adat (BMA) Sulteng. Pengurus BMA Sulteng periode 2019-2024 resmi dikukuhkan oleh Gubernur H Longki Djanggola di Souraja, Jumat, 20 Desember 2019.

Pengurur harian BMA Sulteng yang terpilih melalui musyawarah adat pada Oktober 2019 lalu diketuai dr Nani Djanggola. Dia didampingi H Ardiansyah Lamasitudju sekretaris.

Dalam menjalankan program kerjanya, pengurus BMA Sulteng dilengkapi 4 wakil ketua, wakil sekretaris, bendahara, dan wakil bendahara. Organisasi ini juga dilengkapi dengan 7 bidang serta anggota.

Gubernur serta unsur Forkopimda Sulteng ditempatkan sebagai pelindung dalam organisasi ini. Selain itu ada dewan pengarah, dewan Pembina, dewan penasehat, dan dewan pakar.

Ketua Umum BMA Sulteng, Nani Djanggola dalam sambutannya menyampaikan akan melaksanakan amanat organisasi dengan sebaik-baiknya, dalam pemajuan kebudayaan di Sulteng. Dia meminta dukungan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota untuk mewujudkan amanat tersebit.

‘’Kami meminta pemerintah provinsi, kabupaten dan kota mendukung dalam menjalankan amanat ini, untuk pemajuan kebudayaan. Kami akan berbuat sebaik-baiknya untuk masyarakat Sulawesi Tengah,’’ kata Nani Djanggola.

Gubernur H Longki Djanggola mengatakan, adat istiadat di masyarakat merupakan modal kerja untuk menjalankan program pembangunan. Karena itu adat istiadat itu harus dilestarikan, sehingga diperlukan lembaga adat untuk mempertahankan nilai-nilai budaya di masyarakat.

Gubernur juga mengatakan keberadaan BMA sangat penting dalam menopang keberagaman adat di Sulteng  serta membantu pemerintah dalam hukum adat. Terkait hukum adat, menurut Gubernur perlu adanya ketentuan tertulis yang mengatur batasan yang jelas. Karena di beberapa daerah hukum adat masih berupa lisan, belum secara tertulis.

Reporter: Syahril Hantono

Ayo tulis komentar cerdas