Home Palu

DPRD Palu Sepakat Bentuk Pansus Rehab Rekon

140
Mutmainah Korona. (Foto: Ist)

Palu, Metrosulawesi.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu sepakat membetuk panitia khusus (pansus) pengawasan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam di Kota Palu. Semua fraksi di DPRD Kota Palu merespon keinginan pembentukan Pansus yang digulirkan Fraksi NasDem.

Adapun fraksi-fraksi tersebut selain NasDem yaitu Golkar, Gerindra, Amanat Indonesia, PDIP, Demokrat, Hanura, PKB dan PKS. Anggota Fraksi NasDem DPRD Kota Palu, Mutmainah Karona, mengatakan pembentukan Pansus itu akan dimasukkan dalam Badan Musyawarah (Bamus) pada persidangan awal Tahun 2020.

Neng, sapaan akrabnya, menambahkan, pentingnya pansus tersebut dibentuk, mengingat banyaknya persoalan dalam proses penanganan bencana alam di Kota Palu serta melihat kebutuhan pembangunan kembali dan pemulihan pascabencana yang tidak hanya bersumber dari APBD, namun juga dari APBN dan APBD provinsi, lembaga donor dan bantuan masyarakat serta dunia usaha.

“Kehadiran pansus bisa mengagendakan beberapa hal diantaranya membedah secara keseluruhan semua kebutuhan pembiayaan dalam dokumen rencana rehab rekon Kota Palu tahun 2019-2021, sehingga analisa kebijakan program dalam proses penanggulangan bencana alam tidak parsial yang hanya memfokuskan pada pengawasan dana APBD Kota Palu,” ujarnya di Palu, Selasa, 19 Desember.

Selain itu kata dia, mengecek dan mengonsultasikan berbagai program dari APBN Kementerian, BNPB dan ABPD Provinsi untuk dijadikan sebagai rujukan dalam proses pengawasan kebijakan masa rehab rekon Kota Palu.

Selanjutnya, mengundang lembaga donor dan dunia usaha yang mempunyai program pemulihan dan pembangunan kembali di Kota Palu untuk mempresentasekan program dan sebaran wilayah intervensi program agar tidak terjadi tumpah tindih program dan benar-benar berdasarkan pada dokumen rencana rehab rekon.

“Memberi pelibatan aktif masyarakat utamanya korban terdampak dalam proses pengawalan secara partisipatif agar proses penanggulangan bencana alam berjalan sesuai dengan harapan masyarakat,” tuturnya.

Selain itu, kata dia, memastikan tidak adanya tumpang tindih berbagai kebijakan dan program yang dibiayai APBD, APBD provinsi, APBN, BNPB, lembaga donor, masyarakat atau dunia usaha.

“Pansus juga mengusulkan audit kebencanaan di akhir masa rehab rekon pada tahun 2021 untuk bisa melihat progress kebijakan,” tandas Neng.

Reporter: Michael Simanjuntak

Ayo tulis komentar cerdas