Home Sulteng

11.403 Jiwa Terancam Tak Dapat Jadup

967
Ansar - Ridwan Mumu. (Foto: Michael Simanjuntak/ Metrosulawesi)

  • Dinsos: Dana Jadup Hanya Sisa Rp6,333 Miliar

Palu, Metrosulawesi.id – Sekitar 11.403 jiwa penyintas bencana di Palu, Sigi, dan Donggala (Pasigala) terancam tidak mendapatkan bantuan Jaminan hidup (Jadup). Itu karena sisa dana Jadup saat ini sebagaimana diungkapkan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Sulteng, Ansar, hanya tinggal Rp6,333 miliar.

“Dana yang tersedia sisa itu, nanti tinggal di sana (pemerintah pusat, red) diambilkan uang dari mana,” ungkap Ansar kepada Metrosulawesi, Rabu, 18 Desember 2019.

Dia membeberkan total anggaran dana Jadup di Kementerian Sosial (Kemensos) RI untuk Pasigala hanya Rp43,200 miliar. Sementara penyintas bencana Pasigala yang diusulkan mendapatkan bantuan Jadup sebanyak 88.208 jiwa dengan rincian Palu 28.349 jiwa, Sigi 55.000 jiwa, dan Donggala 4.859 jiwa.

Dari usulan tersebut yang sudah menerima Jadup baru sebanyak 66.249 jiwa dengan rincian Kota Palu 26.005 jiwa, Sigi 39.809 jiwa, dan Donggala 435 jiwa. Itu artinya masih ada 21.959 jiwa yang belum mendapatkan Jadup.

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 4 Tahun 2015, nominal Jadup yang akan diberikan Rp600 ribu per jiwa. Dengan anggaran yang hanya tersisa Rp6,333 miliar, penyintas yang kemungkinan bisa bakal mendapatkan dana Jadup hanya 10.556 jiwa.

Kepala Dinsos Provinsi Sulteng, H. Ridwan Mumu, mengungkapkan Kemensos telah menyampaikan sisa anggaran Jadup kepada pemerintah kabupaten/kota Pasigala. Data yang diusulkan ke Kemensos merupakan hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota Pasigala.

“Data yang diusulkan itu melebihi dana yang ada, makanya kementerian sudah memanggil kepala Dinas Sosial Kota Palu, Sigi, dan Donggala. Keputusannya kami tidak tahu, silakan ditanya ke Dinsos Kota Palu, Sigi, dan Donggala,” ujar Ridwan.

Ridwan mengaku sebagai perpanjangan tangan Kemensos, pihaknya telah menuntaskan kewajiban dalam menyampaikan usulan data penerima Jadup. Adapun untuk pencairan menjadi urusan pemerintah pusat melalui Kemensos.

“Persoalan data sudah beres, malah yang Palu, wali kota sendiri yang membawa langsung ke Kemensos,” ucapnya.

Mantan Kepala Biro Humas dan Protokol Setdaprov Sulteng itu mengimbau masyarakat yang merasa masuk dalam data verifikasi dan validasi disilakan mengecek rekening masing-masing. Sebab penyaluran Jadup dilakukan melalui transfer bank dari Kemensos langsung kepada penerima by name by addres.

Ridwan juga mengimbau masyarakat yang ingin komplen atau sekadar mendapatkan informasi terkait Jadup harus menanyakan langsung ke Dinsos kabupaten/kota masing-masing. Tujuannya agar informasi yang didapatkan masyarakat korban bencana benar-benar valid sebagaimana adanya.

“Menuntut bukan sama kami, menuntutnya sama pemerintah kabupaten/kota Palu, Sigi, dan Donggala,” pungkas Ridwan.

Reporter: Michael Simanjuntak, Moh Fadel
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas