Home Nasional

Sulteng Belum Data Calon Penerima Kartu Pra-Kerja

345
Ilustrasi. (Foto: Ist)

Palu, Metrosulawesi.id – Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) belum mendata calon penerima kartu pra-kerja. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulteng, Arnold Firdaus, mengungkapkan pihaknya belum diminta untuk menyiapkan data calon penerima kartu pra-kerja program Presiden Joko Widodo itu.

“Kartu pra-kerja program pemerintah pusat, belum ada turun ke daerah. Kami belum diundang untuk sosialisasi,” ungkapnya kepada Metrosulawesi, Kamis, 12 Desember 2019.

Arnold mengaku program kartu pra-kerja diketahuinya hanya lewat berbagai media cetak dan online. Menurutnya program ini masih terus dimatangkan pemerintah pusat melalui beberapa kementerian terkait.

Namun demikian, Sulteng memiliki gambaran calon penerima kartu pra-kerja berdasarkan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pascabencana, TPT Sulteng saat ini kata dia sekitar 3,14 persen.

“Angka pengangguran terbuka kita sedikit menurun dari 59.000 menjadi 57.000 sekarang,” terang Arnold.

Berdasarkan informasi yang didapatkan Arnold, tidak semua pengganguran mendapat kartu pra kerja. Salah satu persyaratan yang wajib terpenuhi yakni penerima kartu pra-kerja harus usia 18 tahun keatas.

“Jadi meski pengangguran tidak otomatis dapat, harus usia 18 tahun dan mengikuti pelatihan di BLK,” tandas Arnold.

Dari Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan kartu pra-kerja rencananya akan diluncurkan secara nasional pada Agustus 2020. Desember ini, pemerintah akan menyelesaikan Peraturan Presiden (Perpres) Kartu Pra-Kerja. Selanjutnya pada Januari 2020 direncanakan penyelesaian Project Management Office (PMO) atau organisasi yang menentukan dan menjaga standar dalam manajemen proyek Kartu Pra Kerja.

“Dengan Kartu Pra Kerja ini penerima manfaat akan memperoleh pelatihan senilai Rp3 juta – 7 juta dari total anggaran Rp10 triliun seluruhnya pada 2020,” tambah Airlangga.

Sementara itu, Presiden Jokowi menegaskan kartu pra-kerja bukan program untuk menggaji pengangguran. Jokowi menyebut banyak masyarakat yang salah persepsi mengenai program tersebut.

“Terkait implementasi Kartu Pra-Kerja, saya ingin menegaskan lagi bahwa program ini bukan menggaji pengangguran. Sekali lagi bukan menggaji pengangguran. Ini penting saya sampaikan karena muncul narasi seolah-olah pemerintah akan menggaji pengangguran. Tidak. Itu keliru,” kata Jokowi saat membuka rapat terbatas ‘Akselerasi Implementasi Program Siap Kerja dan Perlindungan Sosial’ di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 10 Desember 2019.

Jokowi menjelaskan kartu pra-kerja merupakan program pelatihan vokasi. Program ini ditujukan bagi para pencari kerja dan pekerja yang terkena PHK.

“Jadi kartu Pra-Kerja merupakan bantuan biaya pelatihan vokasi untuk para pencari kerja yang berusia 18 tahun ke atas dan sedang tidak dalam pendidikan formal atau juga untuk para pekerja aktif dan pekerja yang terkena PHK yang membutuhkan peningkatan kompetensi,” ujar dia.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas