Home Palu

Iuran Naik, Peserta BPJS Pilih Turun Kelas

248
SOSIALISASI - Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palu, Hartati Rachim mensosialisasikan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 pada Media Gathering di salah satu kafe di Palu, Rabu 11 Desember 2019. (Foto: Syamsu Rizal/ Metrosulawesi)

  • Pemda Diminta Anggarkan Aparat Desa dan Honorer

Palu, Metrosulawesi.id – Iuran BPJS Kesehatan yang bakal naik hingga 100 persen mulai berdampak di Palu. Meskipun kenaikan iuran nanti diterapkan pada 1 Januari 2020 mendatang, tetapi sudah banyak peserta yang memilih pindah kelas perawatan.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palu, Hartati Rachim mengakui, sudah ada peserta PBPU/BP perorangan atau dikenal dengan segmen mandiri yang meminta turun kelas perawatan karena terkait dengan iuran. Tetapi, kata dia sampai saat ini jumlahnya tidak signifikan.

Diketahui, mulai 1 Januari 2010 peserta mandiri untuk kelas I wajib membayar iuran bulanan Rp160ribu/jiwa/bulan. Sebelumnya, masih Rp80 ribu. Misalnya, jika anggota keluarga lima orang, maka dengan aturan baru, harus menyetor iuran BPJS Kesehatan Rp800 ribu per bulan.

Begitu juga kelas II yang sebelumnya Rp51.000 naik menjadi Rp110.000. Sedangkan kelas III dari Rp25.000 menjadi Rp 42.000. Kenaikan iuran tersebut diatur dalam Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 dan mulai berlaku 1 Januari 2020.

Meski begitu, peserta bisa mengantisipasinya dengan turun kelas perawatan menyesuaikan kemampuan membayar iuran setiap bulan. BPJS pun memberikan kemudahan bagi peserta yang hendak turun kelas. Hartati Rachim mengatakan, terkait rencana kenaikan iuran tersebut, pihaknya telah menyiapkan layanan khusus bagi yang hendak pindah kelas. Peserta bisa turun dua tingkat dari kelas perawatan yang lama.

“Ada kebijakan menjelang kenaikan iuran pada 1 Januari 2020. Walaupun belum cukup satu tahun menjadi peserta, bisa pindah kelas,” kata Hartati Rachim pada Media Gathering di salah satu kafe di Palu, Rabu 11 Desember 2019.

Layanan khusus itu, kata dia dibuka sejak 9 Desember 2019 dan akan berakhir pada 30 April 2020 mendatang. Jika lewat dari 30 April 2020, maka berlaku ketentuan umum bahwa peserta hanya bisa melakukan perubahan kelas perawatan jika sudah terdaftar minimal satu tahun.

Karena itu, Hartati menyarankan kepada peserta yang hendak pindah kelas agar segera melapor ke BPJS Kesehatan atau bisa juga melalui aplikasi Mobile JKN. Peserta yang menunggak iuran juga bisa pindah kelas, tetapi tungakan iuran harus tetap dibayar.

Layanan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada peserta, khususnya segmen mandiri yang ingin pindah kelas. Tapi, ada syaratnya di antaranya peserta terdaftar sebelum 1 Januari 2020 dan perubahan diajukan untuk satu keluarga.

Kepala Bidang Perluasa Peserta dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Cabang Palu, Fera Rusanti menambahkan, sampai saat ini di Kantor Cabang Palu, peserta yang mengajukan turun kelas perawatan belum mencapai 5 persen.

Bagi yang benar-benar tidak mampu membayar iuran, Fera menyarankan agar melapor ke pemerintah setempat. Jika memenuhi syarat, bisa saja dimasukkan dalam peserta bantuan iuran (PBI) atau iurannya ditanggung oleh anggaran daerah (APBD).

Selain peserta segmen mandiri, kenaikan iuran juga berlaku bagi pekerja penerima upah yang terdiri atas pejabat negara, ASN, TNI, Polri, pekerja swasta, BUMN, maupun BUMD, kepala desa, dan perangkat desa. Bedanya, jika sebelumnya pemberi kerja membayar 3 persen dan pekerja 2 persen dari total iuran, maka dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 berubah menjadi 4 persen dibayar oleh pemberi kerja dan 1 persen peserta.

Khusus buruh, yang berdampak atas kenaikan iuran ini hanya penerima upah Rp8 juta sampai Rp12 juta perbulan. Oleh karena itu, di wilayah kantor cabang Palu tidak signifikan. Sebab, buruh dengan gaji sebesar itu mimim.

“Buruh perusahaan lokal hanya 1 persen yang digaji Rp8-Rp12 juta,” ungkap Fera.

Aparat Desa dan Honorer

BPJS Kesehatan Cabang Palu terus mendorong pemerintah daerah agar menganggarkan iuran untuk semua kepala desa dan aparat desa, serta termasuk honorer daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019.

Iuran BPJS Kesehatan untuk kepala desa dan perangkatnya tidak boleh menggunakan dana desa apalagi masuk sebagai penerima bantuan iuran (PBI) APBN. Kewajiban iuran BPJS Kesehatan bagi aparat desa dan honorer, sudah semestinya dianggarkan dalam APBD.

“Implementasi untuk perangkat desa belum optimal. Kami harap pemda siapkan anggaran untuk perangkat desa maupun honorer daerah,” kata Hartati Rachim.

Fera Rusanti mengungkapkan, sampai saat ini Kabupaten Parigi Moutong yang telah menyediakan anggaran yang cukup besar untuk iuran kepala desa dan perangkatnya dalam APBD.

“80 persen perangkat desa Parigi Moutong telah tercover,” kata Fera Rusanti.

Sedangkan Donggala, baru tiga desa. Adapun kabupaten lainnya di wilayah kantor cabang Palu belum menganggarkan iuran BPJS Kesehatan untuk aparat desa dalam APBD. Diketahui daerah yang termasuk wilayah BPJS Kantor Cabang Palu yani Palu, Donggala, Sigi, Parigi Moutong, Poso, Tolitoli dan Buol. Sedangkan daerah lainnya di Sulteng masuk wilayah kerja cabang Luwuk.

Pada kesempatan itu, BPJS Kesehatan mensosialisasikan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019. Plh Deputi Direksi Wilayah Sulutenggo Malut, Dasrial yang hadir pada Media Gathering itu menjelaskan pentingnya penyesuaian iuran BPJS Kesehatan yang kemudian dituangkan dalam Perpres tersebut.

Reporter: Syamsu Rizal
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas