Home Donggala

Kasus Korupsi Kapal, Kuasa Hukum: Bukan Temuan BPK

373
Wawan Ilham SH. (Foto: Tamsyir Ramli/ Metrosulawesi)

Donggala, Metrosulawesi.id – Kuasa Hukum Sekdis Perhubungan dan PPTK Wawan Ilham SH menegaskan kliennya akan kooperatif menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Donggala.

“Untuk sekarang BAP klien saya belum ada, tapi saya tegaskan mereka (klien) akan kooperatif menjalani pemeriksaan lajutan jaksa,”katanya saat ditemui di kantor Kejaksaan Negeri Donggala kemarin (11/12)

Dijelaskannya kasus yang menimpa kliennya tidak termasuk dalam temuan BPK atau inspektorat, namun hak penyelidikan dan penyidiakn memang dimilki oleh kejaksaan.

“Nanti dilihat di pengadilan saja buktinya siapa yang bersalah, kejaksaan atau pun kepolisian memang memiliki hak untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, tapi saya tegaskan kasus yang disangkakan ke kliennya saya bukan temuan BPK atau inspektorat,”jelasnya.

Diberitakan sebelumnya Kajari Donggala melalui Kacabdis Sabang Erfandi Rusdy Quilem SH, MH  menahan Sekretaris Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Donggala Elfis Karim.

Mantan Plt Kadis Perhubungan ini ditahan terkait kasus pengadaan dua unit kapal perintis di Kecamatan Sojol tahun anggaran 2015 yang diduga merugikan keuangan negara sebesar 400 juta rupiah.

“Diperiksa 3 jam. Tersangka langsung di tahan sekitar pukul 16.00 WITA di Lapas Petobo,” ujar Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Donggala di Sabang, Erfandy Rusdy Quiliem, SH. MH, Senin 2 Desember 2019, malam.

Erfandy mengatakan, selain Elfis, pihaknya juga menahan Ilham Sakidi, Kepala Seksi Angkutan Khusus dan Barang pada Dishub Donggala.

“Ilham merupakan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)) proyek tersebut,” tambah Erfandy.

Kedua tersangka dikenakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Reporter: Tamsyir Ramli
Editor: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas