Home Sulteng

Omnibus Law Dinilai Solusi Hambatan Perizinan

229
FOTO BERSAMA - Kepala BPHN, Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, didampingi Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulteng, Zulkifli, foto bersama dikegiatan seminar guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam penyusunan omnibus law di Palu, Jumat, 6 Desember 2019. (Foto: Ist)

Palu, Metrosulawesi.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah bekerjasama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham RI menggelar seminar guna  meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam penyusunan omnibus law di Palu, Jumat, 6 Desember 2019.

Kepala BPHN, Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, mengungkapkan wacana omnibus law dimunculkan akibat disharmoni peraturan perundang-undangan terkait perizinan diberbagai sektor. Benny menilai gagasan omnibus law untuk menyelesaikan hambatan perizinan berusaha.

“Oleh karena itu, salah satu alasan untuk membuat omnibus law adalah untuk menyatukan dalam satu undang-undang terhadap semua amandemen undang-undang yang timbul dari satu keputusan kebijakan,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, kondisi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, terutama menyangkut perizinan dan investasi banyak tumpang tindih disana sini. Maka penyelesaian permasalahan regulasi yang tumpang tindih dan disharmoni, tidak bisa lagi diselesaikan dengan cara harmonisasi.

“Harus dilakukan terobosan hukum menyelesaikan permasalahan tumpang tindih melalui konsep yang dikenal dengan omnibus law,” tandas Kepala BPHN.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulteng, Zulkifli, mengharapkan agar terdapat pemahaman yang sama dalam mengatasi ruwetnya problematika regulasi di Indonesia.

Menurutnya, jika diterapkan maka konsep omnibus law memiliki beberapa kelebihan dalam menyelesaikan sengketa regulasi misalnya mengatasi konflik peraturan perundang-undangan secara cepat, efektif dan efisien.

“Tentu juga menyeragamkan kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun didaerah untuk menunjang iklim investasi, pengurusan perizinan lebih terpadu, efisien dan efektif, mampu memutus rantai birokrasi menjadi sederhana, dan lain sebagainya,” ucap Zulkifli.

Seminar hukum ini digelar dalam rangka peningkatan kesadaran hukum masyarakat dilakukan dengan meningkatkan akses terhadap segala informasi yang dibutuhkan untuk terlibat dalam berbagai proses pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pembangunan. Kegiatan turut dihadiri sejumlah kepala divisi di lingkungan Kemenkumham Sulteng, beberapa pejabat administrator dan pengawas, serta para Kepala Unit Pelaksana Teknis Kota Palu dan Donggala.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas