Home Sulteng

Dua Perusahaan Sawit Diminta Stop Bangun Pabrik

707
Puluhan warga yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Lampasio dan Ogodeide bersama perwakilan perusahaan kelapa sawit dari PT. Citra Mulia Perkasa (CMP) dan PT. Total Energi Nusantara (TEN), Selasa 3 Desember 2019 mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi B DPRD Tolitoli. (Foto: Aco Amir/ Metrosulawesi)

Tolitoli, Metrosulawesi.id – Puluhan warga yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Lampasio dan Ogodeide bersama perwakilan perusahaan kelapa sawit dari PT. Citra Mulia Perkasa (CMP) dan PT. Total Energi Nusantara (TEN), Selasa 3 Desember 2019 mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi B DPRD Tolitoli.

RDP yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Tolitoli Aziz Bestari ST MM didampingi Sekretaris Komisi B I Nyoman Muliada SE untuk mendengarkan atas apa yang menjadi kekecewan warga terhadap kedua  perusahaan tersebut.

Selain itu, anggota dewan juga ingin mendengarkan penjelasan dari pihak perusahaan sawit yang berencana akan menebitkan sertifikat HGU  di atas lahan yang masih tumpang tindih.

Dalam sidang RDP tersebut kordinator aksi Forum Masyarakat Lampasio dan masyarakat Ogodeide, Marwan  mengutarakan yang menjadi kekecewaan warga sikap perusahaan perkebunan kelapa sawit yaitu PT.Citra Mulia Perkasa (CMP) dan PT Total Energi Nisantara (TEN) yang terkesan mengabaikan atas apa yang selama ini menjadi hak petani yaitu berupa  tidak adanya  kejelasan soal pembagian hasil panen buah sawit dari  lahan plasma yang diklaim milik mereka (petani). Selain itu, petani merasa dirugikan oleh pihak perusahaan yang.belum membayar ganti rugi pembelian lahan.

Kekesalan warga semakin menjadi saat mendengar bahwa pihak perusahaan akan menerbitlan sertifikat  hak guna usaha (HGU) di atas lahan warga yang belum tuntas dibayar ganti ruginya oleh perusahaan.

Buntut dari kekecewaan warga terhadap perusahaan, maka ada beberapa poin yang menjadi tuntutan peserta aksi di antaranya  stop proses HGU sebelum semua persoalan lahan dan posisi kebun  plasma clean n clear. Perusahaan juga  diminta untuk menghentikan pembangunan pabrik kelapa sawit  yang tidak memiliki izin dan berada di atas areal persawahan. Berikutnya, perusahaaan diminta hentikan alih fungsi lahan pertanian menjadi kebun sawit serta membentuk kembali tim verifikasi dan identifikasi agar semua persoalan lahan antara petani dan perusahaan sawit bisa clear.

Menamggapi tuntutan petani pada RDP,  Syarif Badar selaku humas perusahaan tersebut mengatakan perusahaan sawit telah memiliki amdal. Adapun jika perusahaan diminta untuk tidak meneruskan pembangunan pabrik sawit maka  perusahaan bersedia memberhentikannya, jelas Syarif Badar.

Sementara itu Nyoman mengingatkan kepada perusahaan untuk tidak menerbitkan sertifikat HGU sebelum persoalan lahan plasma milik warga belum diselesaikan oleh perusahaan sawit serta meminta perusahaan sawit berhenti untuk membangun pabrik. Sebab jika pabrik itu berdiri dan  beroperasi dikhawtirkan limbahnya akan merusak areal persawahan petani. Hal senada ditekankan oleh wakil ketua DPRD Tolitoli Aziz Bestari yang meminta agar perusahaan sebelum menerbitkan sertifikat HGU harus menyelesaikan kewajibanya kepada petani agar tidak terjadi polemik di masyarakat petani.

Reporter: Acco Amir
Editor: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas