Home Palu

KPU Sulteng Berikan Kuliah Pemilu ke Mahasiswa

356
KPU Sulteng menggelar Kuliah Kelas Pemilu yang diikuti puluhan mahasiswa mahasiswa Jurusan Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuludin, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, di salah satu warkop di Jalan Haji Hayyun, Palu, Selasa 29 Oktober 2019. (Foto: Ist)

  • Bahas Politik, Pemilu Lokal, dan Pemerintahan Daerah

Palu, Metrosulawesi.id – Anggota Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Tengah, Sahran Raden memberikan kuliah kepemiluan kepada puluhan mahasiswa Jurusan Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuludin, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. Kuliah kelas pemilu itu digelar di salah satu warkop di Jalan Haji Hayyun, Palu, Selasa 29 Oktober 2019.

Sahran Raden mengatakan, kuliah kelas pemilu sebagai bagian dari Audiens Rumah Pintar Pemilu, salah satu program penyelenggara pemilu. Tujuannya, mengedukasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilkada.

Sahran Raden, dalam materinya menyampaikan pandangan tentang politik, pemilu lokal, dan pemerintahan daerah. Dia mengemukakan, pentingnya masyarakat memahami politik dan pemilu di Indonesia.

“Memahami politik dan pemilu, kita dapat mengagregasikan dan menyalurkan aspirasi politik serta opini dan kontribusi kita pada bangsa. Dengan memahami politik dan pemilu, kita dapat menyalurkan hak konstitusional dan hak asasi manusia untuk ikut serta dalam pemerintahan,” kata Sahran Raden mengawali materinya.

Kepada mahasiswa, Sahran Raden, penulis sejumlah buku tentang hukum, politik dan kepemiluan ini, juga menyebutkan istilah pemilu lokal. Istilah itu kemudian memantik diskusi dari peserta.

Menurut Sahran Raden, istilah pemilu lokal dan pemilu nasional tidak ada dalam UUD RI 1945. Pasal 22E sebatas menyebut frasa “pemilihan umum”.

“Jadi bila menggunakan istilah ‘pemilu lokal’ tidaklah bertentangan dengan konstitusi. Karena tafsir atas frasa ‘pemilihan umum’ tidak menjadi ekstensif menjadi pemilu nasional,” jelas Sahran Raden yang dosen IAIN Palu.

Menurutnya, pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal serentak dianggap sebagai sistem yang ideal. Tetapi, lanjutnya harus ada pemikiran baru untuk menerobos putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemilu serentak dan Pasal 22E UUD 1945.

“Sebab, putusan MK hanya menentukan pemilihan presiden, DPR, DPD, DPRD secara serentak, tidak untuk pemilihan kepala daerah secara serentak,” ujar Sahran Raden yang kini menempuh pendidikan S3 Ilmu Hukum.

Karena itu, dia mengemukakan gagasan agar pemilu serentak dilakukan bertingkat dan terpisah. Artinya, pemilu nasional (pusat) serentak untuk memilih presiden dan wakil presiden, DPR, dan DPD. Lalu, pemilu lokal (daerah) serentak untuk memilih gubernur, bupati/walikota, dan DPRD.

“Hal ini untuk menunjang pelaksanaan otonomi seluas-luasnya,” paparnya.

Dia melanjutkan, gagasan pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal karena lebih sederhana jika dibandingkan konsep pemilu serentak menurut putusan MK. Dia beralasan pemisahan pemilu serentak dapat menumbuhkan proses demokrasi di tingkat daerah tanpa terpengaruh proses demokrasi di tingkat nasional.

“Wacana publik akan menutup perkembangan yang terjadi di tingkat daerah. Tetapi, kalau pemilu serentak dipisah daerah memiliki waktu cukup memikirkan daerahnya, jauh lebih fokus,” katanya.

Reporter: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas