Home Hukum & Kriminal

Bupati Parimo Bersama Dua Tergugat Lainnya Dihukum Bayar Utang Rp230 Juta

294
DR Muslim Mamulai. (Foto: Ist)

Palu, Metrosulawesi.id – Bupati Parigi Moutong (Parimo) Samsurizal Tombolotutu dan dua tergugat lainnya, dihukum untuk membayar pinjaman sebesar Rp230 juta. Demikian antara lain sebagian dari amar putusan yang dibacakan hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Parigi, Jayadi Husain SH MH dalam sidang perkara gugatan sederhana di PN Parigi, Rabu 23 Oktober 2019.

Perkara ini diajukan oleh advokat Dr Muslim Mamulai SH MH dkk, selaku kuasa hukum dari Hantje Yohanis, salah seorang wiraswasta di Palu.

“Jadi dari beberapa tuntutan yang kami ajukan, hanya ada beberapa point yang dikabulkan oleh hakim. Salah satunya adalah para tergugat, dihukum untuk mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp230 juta secara tanggung renteng dan tanpa syarat,” kata Muslim Mamulai kepada Metrosulawesi di kantornya, Kamis 24 Oktober 2019.

Mantan tenaga ahli di Komisi Yudisial RI itu mengatakan, setidaknya ada enam point tuntutan yang diajukan dalam materi gugatan. Dari enam tuntutan, empat yang dikabulkan, dua lainnya ditolak.

“Meski demikian, saya sudah sangat bersyukur. Kenapa? Karena dengan putusan ini, gugatan yang kami ajukan terbukti adanya,” ujarnya.

Point-point tuntutan yang dikabulkan hakim dalam gugatan tersebut, adalah point utama dalam gugatan itu. Misalnya, soal wanprestasi para tergugat. Hakim memutuskan bahwa perbuatan para tergugat terbukti wanprestasi.

Selain bupati Parimo, Samsurizal Tombolotutu sebagai tergugat I, Muslim Mamulai Dkk juga menyeret dua tergugat lainnya, yakni Nico Rantung selaku tergugat II dan Arifin Amat selaku tergugat III.

Muslimin mengatakan, memasukkan dua nama terakhir dalam gugatannya bukan tanpa alasan. Kedua nama tersebut ikut berperan dalam perkara tersebut.

Kasus ini kata Muslimin, berawal pada tahun 2017 tergugat II dan III mengatasnamakan dan atas perintah tergugat I mendatangi kliennya, bermaksud meminjam dana untuk kepentingan bencana di Parigi Moutong. Saat itu tergugat berjanji akan mengembalikan dana tersebut setelah tergugat I terpilih kembali menjadi bupati Parimo periode kedua masa bhakti 2018-2023.

Setelah pembicaraan dan kesepakatan terjadi antara penggugat dan tergugat I, maka tergugat II dan III kemudian datang menemui penggugat untuk meminta dana pinjaman guna keperluan bencana sebesar Rp200 juta, sebagai pinjaman tahap awal.

Masih dalam tahun 2017 kata Muslimin, tergugat II dan III atas sepengetahuan tergugat I, kembali meminta tambahan dana pinjaman sebesar Rp 10 juta. Pada 2018, tergugat II kembali meminta tambahan dana pinjaman sebesar Rp20 juta. Total dana yang dipinjam dari kliennya sebesar Rp230 juta.

“Semua itu atas sepersetujuan tergugat I,” ujar Muslim.

Pihaknya kata Muslim, terpaksa membawa kasus itu ke Pengadilan Negeri Parigi karena para tergugat I, II dan III tidak menunjukkan iktikad baik untuk mengembalikan dana pinjaman tersebut.

“Sesuai kesepakatan ini merupakan perbuatan wasprestasi. Oleh karena itu, wajarlah bila kami menuntut lewat pengadilan,” jelasnya.

Etal: Tak Benar atas Perintah Bupati

Syahrudin Ariestal SH. (Foto: Ist)

Syahrudin Ariestal Douw SH, Kuasa hukum Bupati Parigi Moutong (Parimo), membantah pinjaman uang sebesar Rp200 juta lebih itu adalah atas perintah Bupati Parimo Samsurizal Tombolotutu.

“Tidak benar, pinjaman dana itu atas perintah pak Bupati. Pinjaman dana itu adalah murni pribadi dari pak Arifin untuk menanggulangi bencana kala itu,” kata Syahruddin Ariestal yang akrab disapa Etal itu menjawab pertanyaan Metrosulawesi, Kamis 24 Oktober 2019.

Etal mengaku bahwa memang ia tengah menangani dua perkara di Pengadilan Negeri Parigi yang diajukan Muslim Mamulai dkk. Dua perkara itu, yakni bernomor 15 dan nomor 16.

Dikatakan, perkara nomor 15 dengan nilai gugatan Rp500 juta terhadap kliennya, ditolak oleh hakim Pengadilan Negeri Parigi. Sedangkan perkara gugatan nomor 16 juga untuk kliennya dikabulkan sebagian.

“Memang klien kami pak Arifin mengakui ada pinjaman senilai Rp200 juta lebih. Dan itu klien kami siap mengembalikan,” kata Etal.

Etal mengatakan, pinjaman sebesar Rp200 juta itu murni atas nama Arifin. Dana itu sedianya akan digunakan untuk penanganan bencana. Namun, belum sempat digunakan, tiba-tiba ada temuan dari sebuah pekerjaan yang ditangani penggugat. Nilai temuan itu sama dengan dana yang dipinjam yakni Rp200 juta lebih.

Etal mengatakan, Arifin selaku kepala dinas yang menangani bencana kala itu, langsung berinisiatif mengalihkan dana itu untuk membayar temuan tersebut.

“Kebetulan saat itu hari Jumat, hari terakhir untuk membayar temuan itu, maka pak Arifin dengan niat baiknya langsung membayarkan dana itu untuk menyelesaikan temuan itu,” kata Etal.

Di Pengadilan lanjutnya, rupanya hakim tidak sependapat. Hakim tetap berpendapat kliennya harus mengembalikan dana pinjaman tersebut.

“Jadi tidak ada masalah. Klien kami mengakui itu salah dan klien saya pak Arifin siap mengembalikan dana tersebut,” jelas Etal.

Pinjaman senilai Rp200 juta lebih itu menurut Etal, sama sekali tidak ada hubungannya dengan tergugat I (Bupati Parimo).

“Itu murni pinjaman dari pak Arifin, tidak terkait dengan pak Bupati,” pungkasnya.

Reporter: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas