Home Ekonomi Pascabencana, Bisnis Properti Tetap Menggeliat

Pascabencana, Bisnis Properti Tetap Menggeliat

96
Ketua Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Sulawesi Tengah, Musafir Muhaimin, saat ditemui Metrosulawesi di salah satu cafe di Kota Palu. (Foto: Fikri Alihana/ Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.id – Setahun pascabencana yang melanda Kota Palu, Donggala, Sigi, dan Parigi Moutong (Padagimo) 28 September 2018 silam,  bisnis perumahan dan properti di wilayah Sulawesi Tengah menggeliat.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Sulawesi Tengah, Musafir Muhaimin, saat ditemui Metrosulawesi di salah satu Cafe di Kota Palu, Rabu (16/10/2019). Menurutnya, semua anggota REI atau sebanyak 86 perusahaan masih aktif melaksanakan pengembangan perumahan di beberapa wilayah.

“Termasuk, hal ini juga sudah didukung pihak perizinan yang telah mengeluarkan penetapan wilayah zona rawan bencana. Bahkan, kami sudah melakukan pembangunan sampai data yang masuk kurang lebih 1.105 unit rumah hingga bulan ini. Untuk pembangunan di wilayah Sigi ada di Kalukubula, Tinggede, Baliase. Sedangkan, di Kota Palu ada di wilayah Tondo, Kawatuna, dan sebagian di Petobo,” katanya.

Sementara itu, ia mengungkapkan kendala yang dihadapi ialah kuota Kredit Perumahan Rakyat (KPR) FLPP subsidi dari Kementrian sudah habis karena terbatas mulai bulan September 2019 . Maka, alternatif bagi para deplover adalah dengan program KPR Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) atau kredit kepemilikan rumah bersubsidi yang merupakan program kerja sama  antara Bank BTN dengan Kementerian PUPR.

“Itu yang diberikan bersama dengan subsidi uang muka kepada masyarakat yang telah mempunyai tabungan untuk pembelian rumah tapak dan pembangunan rumah swadaya. Bank yang menyediakan KPR FLPP semuanya habis. Kemarin kami ketemu dengan Bank Sulteng kuota yang mereka punya hanya 150 unit juga habis,” ujarnya.

Lanjut dia, sambil menunggu tambahan kuota KPR subsidi dari pemerintah yang telah dijanjikan senilai Rp2 triliun sampai akhir 2019. Sedangkan, ia menjelaskan skema BP2BT untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tersebut merupakan hasil kerja sama Pemerintah dengan Bank Dunia dan saat ini tengah disosialisasikan kepada pengembang.

“Berbeda dengan skema subsidi lainnya, BP2BT meringankan subsidi uang muka hingga 40% atau dengan jumlah maksimal Rp40 juta untuk pembelian rumah tapak dan pembangunan rumah swadaya. Kita tunggu saja realisasinya dari pemerintah. Semoga kita bisa laksanakan di Sulawesi Tengah,” katanya.

Tingkat bunga skema ini disesuaikan dengan suku bunga kredit di tingkat pasar. Selain itu, segmen penghasilan pemohon BP2BT dapat sampai dengan Rp6,5 juta untuk rumah tapak dan Rp8,5 juta untuk rumah susun, sedangkan FLPP dan SSB maksimal Rp4 juta. Pihaknya berharap pemerintah daerah dapat melibatkan pihak Real Estate Indonesia (REI) dalam pembangunan Hunian Tetap (huntap).

“Pascabencana, sekitar bulan Mei 2019 teman-teman pengembang baru mulai eksis kembali dan dari 1.105 sudah terealisasi sekitar 60% atau 500-600 unit rumah yang terbangun. Kami berharap target penyaluran KPR bisa tercapai dengan diluncurkannya skema BP2BT,” harapnya.

Reporter: Fikri Alihana
Editor: Pataruddin

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here