Home Politik Dikusi Publik di Poso, Dua Indikator Kualitas Pemilu

Dikusi Publik di Poso, Dua Indikator Kualitas Pemilu

127
KPU Poso melaksanakan diskusi publik audiens Rumah Pintar Pemilu, di salah satu kafe di Kota Poso, Rabu 16 Oktober 2019. (Foto: Ist)

Poso, Metrosulawesi.id – Setidaknya dua indikator kualitas pemilu yang dapat diukur yakni menyangkut partisipasi pemilih dan kualitas calon. Dua indikator itu dipaparkan oleh Anggota KPU Sulawesi Tengah Sahran Raden pada diskusi publik audiens Rumah Pintar Pemilu, di salah satu kafe di Kota Poso, Rabu 16 Oktober 2019.

Diskusi yang dilaksanakan KPU Poso itu, mengangkat tema “Peningkatan Partisipasi Masyarakat Menentukan Kualitas dan Integritas Pemilu”. Selain Sahran Raden, pembicara utama lainnya dalam diskusi adalah Anggota KPU Sulawesi Tengah, Samsul Y Gafur; Rektor Unsimar, Suwardhi Pantih; dan Anggota Bawaslu Poso, Cristian Oruwo. Diskusi dipandu moderator Wilianita Selviana, Anggota KPU Poso.

Sahran Raden menjelaskan, indikator kualitas pemilu yang pertama adalah menyangkut partisipasi pemilih. Menurutnya, semakin tinggi tingkat partisipasi pemilih yang disertai dengan kesadaran dan kejujuran dalam menentukan pilihan tanpa paksaan menunjukkan kualitas pemilu.

“Tingkat partisipasi pemilih di Sulteng pada Pemilu 2019 mencapai 83,90%,” kata Sahran Raden, Ketua Divisi Sosialisasi, Parmas dan SDM KPU Sulawesi Tengah.

Tetapi, pada saat yang sama, tingginya partisipasi itu juga harus dibarengi dengan rendahnya surat suara tidak sah.

”Suara tidak sah untuk Pilpres 1,8%, DPR 2%, DPRD Provinsi Sulteng 2,40%,” lanjut Sahran Raden.

Indikator kualitas pemilu yang kedua adalah kualitas Calon. Ukurannya, kata Sahran Raden adalah partai politik dalam memberikan atau mencalonkan kandidatnya yang berkualitas, tanpa menggunakan politik uang. Sehingga, lanjutnya melahirkan calon pemimpin yang berintegritas dan memiliki elektabilitas yang tinggi. Selain itu, calon yang terpilih memeroleh pengakuan yang kuat dari masyarakat dengan kualitas demokrasi yang tak diragukan.

Sahran Raden juga memaparkan indikator integritas Pemilu. Dia melihatnya dari berbagai aspek. Pertama, tentang kepercayaan publik. Menurut Sahran Raden, publik perlu diyakinkan terhadap informasi teknis kepemiluan bahwa penyelenggara memang benar melaksanakan teknis pemilu sesuai dengan UU dan konstitusi.

“Banyak lembaga survey dengan hasil penelitiannya mengapresiasi terhadap kepercayaan masyarakat terhadap KPU dalam menyelenggarakan pemilu. Misalnya riset SMRC, survei terhadap 1.426 responden temuan mayoritas publik memercayai integritas KPU sebagai penyelenggara pemilu dalam menyelenggarakan pemilihan presiden,” kata Sahran Raden.

Jauh lebih banyak yang menilai KPU mampu menyelenggarakan pemilu sesuai undang-undang yang berlaku. Dari surveinya, responden yakin KPU mampu menyelenggarakan pemilu sesuai aturan undang-undang. Responden yakin KPU dapat menyelenggarakan pilpres sesuai aturan. Hasilnya, 80 persen responden menyatakan sangat yakin dan hanya 11 persen yang menyatakan kurang atau tidak yakin. Kemudian, 9 persen menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

“Dari hasil survei ini masih diyakini bahwa penyelenggara Pemilu 2019 adalah penyelenggara yang dipercaya masyarakat untuk menyelenggarakan teknis pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” papar Sahran Raden.

Kedua, aspek profesionalisme. Dikemukakan bahwa kinerja penyelenggara pemilu yang profesional berpeluang mengurangi jumlah gugatan sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kerja profesional yang dimaksud adalah menjalankan tugas sesuai aturan, menunjukkan integritas tinggi dan menegakkan transparansi dalam setiap tahapan.

“Dalam konteks demikian, memang taruhan pemilu berintegritas adalah kerja profesionalisme penyelenggara pemilu, memahami tugas dan wewenangnya, kerja cermat dan bahkan konsisten dan komitmen yang tinggi terhadap kualitas hasil pemilu,” ujar Sahran Raden.

Reporter: Syamsu Rizal

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here