Home Ekonomi Larangan Edar Minyak Goreng Curah Gerus Pendapatan Pedagang

Larangan Edar Minyak Goreng Curah Gerus Pendapatan Pedagang

148
Seorang pedagang yang menjual minyah goreng curah di Pasar Inpres Manonda, Kota Palu. (Foto: Fikri Alihana/ Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.id – Keputusan pemerintah melarang peredaran minyak goreng curah 1 Januari 2020 mendapat tanggapan dari kalangan pedagang di Pasar Manonda, Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Idris, salah satu pedagang di Pasar Inpres Manonda mengakui jika minyak curah dilarang untuk diperjualbelikan otomatis akan mengurangi omset pendapatan. Sedangkan, penghasilan yang didapatnya kebanyakan dari penjualan minyak curah.

“Kalau bisa pemerintah jangan melarang minyak curah. Karena akan berpengaruh sangat besar bagi pedagang kecil. Terutama penghasilan kami per hari pasti berdampak. Kami berharap janganlah merugikan masyarakat kecil dan jelas sudah banyak yang komplain masalah ini,” pintanya, Kamis (10/10/2019).

Ia mengungkapkan dirinya berjualan minyak curah sudah sekitar puluhan tahun. Namun, sampai hari ini belum ada masyarakat yang melakukan protes terkait hal tersebut. Sedangkan, harga minyak curah yang dijualnya berkisar antara Rp5 ribu sampai dengan Rp18 ribu per botol.

Pedagang lain juga mengungkapkan hal serupa. Norma, pedagang yang sehari-hari menjual telur dan minyak curah ini mengeluhkan dengan peraturan dari pemerintah yang sebelumnya diberitakan telah menetapkan per 1 Januari 2020 mendatang, distribusi minyak curah di seluruh Indonesia dilarang.

“Yang pasti kebijakan itu akan memutuskan rezeki para pedagang karena kami juga membeli dari pedagang lain. Untuk jumlah omset yang saya dapat Rp200 – Rp400 ribu per hari. Kalau dilarang beredar untuk minyak curah pasti pendapatan kami berkurang,” sebutnya.

Sementara itu, Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Direktorat Jenderal (Ditjen) Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Rojak Simon Manurung mengatakan, kesehatan konsumen menjadi alasan utama pemberlakuan larangan distribusi minyak curah tahun depan.

“Jadi pemberlakuan kemasan wajib minyak goreng kan, tentu pertimbangannya faktor K3L (Kesahatan, Kemanan, Keselamatan dan Lingkungan), karena kalau curah itu kan riskan terkontaminasi,” kata Rojak Simon Manurung kepada media di Kota Palu, Selasa (8/10/2019).

Menurut Rojak, Pemerintah telah memikirkan soal dampak terhadap pengeluaran para pedagang. Namun, atas pertimbangan matang, Pemerintah lebih memilih melindungi kesehatan masyarakat selaku konsumen dari pada pendapatan pedagang.

Ia mengatakan, minyak goreng curah sangat jelas tidak sehat untuk dikonsumsi, bahkan berbahaya dikonsumsi dalam jangka panjang, karena tidak menggunakan kemasan. Tidak jarang, pedagang menggunakan botol plastik bekas air mineral atau sejenisnya saat dijajakkan kembali. Jika sudah sakit disebabkan mengkonsumsi barang yang tidak sehat, maka biaya untuk sembuh pasti lebih mahal.

“Jadi, semuanya itu kan sudah dipertimbangkan, kalau terkait dengan itukan (kesehatan) tidak bisa ternilai. Jadi, kalaupun dari sisi ekonomi mungkin ada penambahan biaya terkait dengan harus pakai kemasan, kan untuk konsumen juga, bahwa kesehatan itu lebih mahal,” ucapnya.

Ia berharap, saat diberlakukan, seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) termasuk Sulteng sudah harus mengawasi dan melarang peredaran minyak curah dengan melibatkan unsur-unsur pengawas di daerah.

“Kalau sudah diberlakukan, tentunya di seluruh Indonesia terkait perdagangan minyak goreng itu sudah dalam bentuk kemasan. Nah, ini juga seiring dengan pemberlakuan wajib SNI, kalau wajib SNI itu tentu dia harus berkemasan, sehingga ketika ada merek bisa diketahui informasi dari labelnya,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sulteng, Richard Arnaldo, mengatakan, pihaknya siap menyambut regulasi tersebut. Menurutnya, Pemda Sulteng akan bekerja keras dalam hal pengawasan peredaran barang yang sudah dilarang.

“Tentunya itu, sudah masuk pada aturan perlindungan konsumen dan nantinya kita pasti melibatkan Satuan Tugas (Satgas) Pangan yang selama ini sudah bekerja sama mengawasi kondusifitas iklim perdagangan yang sehat di Sulteng, khususnya Palu,” tuturnya.

Reporter: Fikri Alihana
Editor: Pataruddin

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here