Home Ekonomi K3L Jadi Acuan Larangan Edar Minyak Curah

K3L Jadi Acuan Larangan Edar Minyak Curah

72
Pedagang menjual minyak curah goreng di Pasar Masomba Kota Palu. (Foto: Fikri Alihana/ Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.id – Berdasarkan faktor dari hasil pertimbangan sesuai dengan K3L (Kesehatan, Keselamatan, Keamanan dan Lingkungan), Pemerintah akan melarang minyak goreng curah untuk diedarkan dan diperjualbelikan di pasar. Pelarangan itu akan berlaku mulai 1 Januari 2020 di seluruh Indonesia.

Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Rojak Simon Manurung menjelaskan bahwa semua itu tidak bisa ternilai karena hasil sudah dipertimbangkan oleh pemerintah.

“Jadi, kalau pun dari sisi ekonomi ada penambahan biaya terkait kemasannya, maka jika dibandingkan dengan penggunaan minyak curah pasti berdampak pada kesehatan otomatis akan lebih mahal lagi,” ujarnya, Selasa, 8 Oktober 2019 di Palu.

Ia mengatakan seluruh minyak goreng tidak boleh lagi dipasok dalam bentuk curah atau wajib dijual dalam kemasan berlabel. Hal itu lantaran minyak goreng curah yang hanya berkemasan plastik bening dianggap berbahaya bagi masyarakat.

“Berarti bila telah diberlakukan artinya perdagangan Indonesia Minyak goreng sudah dalam bentuk kemasan. Ini juga seiring dengan pemberlakuan wajib SNI di lebel kemasannya oleh pemerintah,” jelasnya.

Rojak Simon Manurung. (Foto: Fikri Alihana/ Metrosulawesi)

Menurutnya, semua itu dilakukan agar supaya konsumen lebih mengetahui minyak goreng ini memiliki kandungan apa saja. Sehingga, jika terjadi permasalahan pemerintah dapat mengetahui siapa perusahaan yang melakukan produksi.

“Dari sisi konsumen juga akan terlindungi dan dari pemerintah lebih mudah melakukan pengawasan karena sudah jelas informasinya siapa yang memproduksi minyak goreng tersebut. Yang pasti pemerintah memiliki kebijakan terkait hal itu,” tuturnya.

Ia menyebut tidak jarang harga minyak curah dijual lebih mahal dari minyak kemasan. Untuk itu, pemerintah menetapkan seluruh penjualan minyak goreng wajib dalam bentuk kemasan. Dengan cara seperti itu, dipastikan harganya bisa terkontrol dan terjangkau.

“Minyak goreng kemasan nantinya dijual dengan cara masyarakat membawa masing-masing botol lalu kemudian botol tersebut akan diisi dengan minyak goreng kemasan. Upaya itulah yang pemerintah lakukan untuk menjaga kesehatan masyarakat,” ungkapnya.

Menurutnya, harus ada kesiapan dari pihak industri dalam hal ini distributor. Di karekanan program ini sudah hampir tiga kali penundaan dan pasti terkesan hanya berjalan di tempat. Maka dari itu baru sekarang diberlakukan oleh pemerintah.

“Artinya, jika tidak segera dilaksanakan pasti tidak akan berjalan seperti yang diharapkan. Pak Menteri juga sudah mengumpulkan para produsen bersama asosiasinya dan semua mereka mendukung terkait dengan wajib kemasan,” tutupnya.

Reporter: Fikri Alihana
Editor: Pataruddin

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here