Home Artikel / Opini

Setahun Pascabencana, Bagaimana Bantuan Rumah Rusak?

497
BEKAS TSUNAMI - Sebuah bangunan rumah dua lantai yang berada di kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, yang rusak akibat Gempa Bumi dan terjangan tsunami, Jumat 28 September 2018 lalu. (Foto: Djunaedi/ Metrosulawesi)

Jalan Berliku Dana Stimulan

Satu tahun berlalu, dana stimulan perbaikan rumah rusak akibat bencana di Padagimo (Palu, Donggala, Sigi dan Parigi Moutong) belum mencapai 10 persen. Lambatnya penyaluran dana bantuan itu berawal dari masalah pendataan hingga aturan pokmas. Berikut laporannya.

RUMAH Marni di Jalan Dewi Sartika III, Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, nyaris roboh. Terpaksa ia dan keluarganya mengungsi ke rumah orangtuanya. Selama lima bulan di pengungsian, ia tetap tak bisa tenang. Sebab, perabot ditinggalkan di rumahnya. Ia khawatir rumahnya dijarah seperti dialami warga lainnya pascabencana.

Setelah lima bulan diliputi kekhawatiran, ia akhirnya memutuskan kembali ke rumahnya yang nyaris roboh itu. Meskipun setiap malam, terus dihantui kecemasan.

“Mau tidak mau, kami harus kembali walaupun rasa takut masih ada sampai hari ini,” ujar Marni ditemui Sabtu 14 September 2019.

Tiga pekan lalu, rumahnya mulai direnovasi. Selain Marni, ada 4.000-an korban di Palu, Sigi, Donggala dan Parigi Moutong yang telah menerima dana stimulan. Mereka kini bisa menikmati bantuan perbaikan rumahnya Rp50 juta. Bantuan untuk pembelian bahan bangunan rumah itu diatur dalam Peraturan Menteri Sosial (Permensos) 4/2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana.

Tetapi, tidak bagi 90 ribu lebih keluarga yang sampai saat ini “kering” menunggu dana stimulan dan relokasi ke hunian tetap (huntap). Satu tahun pascabencana, pengungsi se Padagimo tinggal di huntara, kos-kosan, ngontrak rumah, hingga menumpang di rumah keluarga. Bahkan, ada yang masih tinggal di tenda. Lambatnya pencairan dana stimulan ini bermula dari pendataan.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu, Presly Tampubolon mengungkapkan, pendataan awal yang dilakukan instansinya pada masa tanggap darurat masih sebatas jumlah rumah rusak berat, ringan, dan sedang. Selain itu, juga penyebab kerusakan, karena tsunami, likuefaksi, atau gempa bumi.

Pada saat itu, kata dia BPBD kesulitan mendata rumah rusak karena banyak pemilik rumah yang mengungsi hingga berbulan-bulan.

“Kita mau mencari dimana pengungsi,” kata Presly Tampubolon ditemui Metrosulawesi di Palu, Selasa 17 September 2019.

Saat pendataan, kata dia pemilik rumah bukan hanya mengungsi di dalam kota, tetapi ada yang sampai keluar kota. Meski kondisinya begitu, BPBD tetap membuat data di setiap kelurahan. Saat itu, data belum berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor kartu keluarga (NOK).

Walikota Palu kemudian teken Surat Keputusan tanggal 7 Januari 2019 berupa data rumah rusak/hilang terdampak bencana alam gempa bumi, tsunami dan likuefaksi. Itulah data tahap pertama. SK itu mencantumkan sebanyak 42.864 unit rumah rusak yang tersebar di delapan kecamatan di Kota Palu. Selanjutnya, diajukan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta. Ketika data itu disodorkan ke BNPB, tak serta merta disetujui. Datanya tak lengkap.

BPBD Palu lantas diminta agar data dilengkapi dengan nama-nama calon penerima dana stimulan by name, by addres, NIK dan Nomor Kartu Keluarga (NOK). Bukan hanya sekadar jumlah. Selain NIK dan KK, calon penerima dana stimulan juga harus melengkapi dokumen bukti kepemilikan rumah. Sementara korban sudah butuh dana stimulan tersebut. Pemerintah pusat juga sudah meminta data.

Olehnya itu, kata Presly, nama-nama yang sudah terklarifikasi segera dikirimkan.

“Meskipun data base kita sudah ada data jumlah keselurahan, sebab di pusat itu tidak bisa hanya jumlah, tetapi Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kemenkeu meminta by name by addres, maka itulah semua kita lakukan dengan kita kerjakan selama dua minggu,” kata Presly.

Dana stimulan tahap pertama akhirnya cair pada awal April 2019. Selain Palu, juga Sigi, Donggala dan Parigi Moutong. Tapi, dana itu tak langsung bisa digunakan, karena data tahap pertama yang dikirim tadi, tidak akurat.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Tengah mengakui data penerima dana stimulan tahap pertama se Padagimo tidak akurat. Ketidakakuratan terkait kondisi rumah rusak tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.
Kasubbid Rekonstruksi BPBD Provinsi Sulteng, Darussalam, menjelaskan data tahap pertama se Padagimo 4.522 rumah rusak berat yang disetujui, tetapi setelah dilakukan validasi, faktanya tidak seperti yang dilaporkan.

“Data pertama divalidasi tim PUPR, memang ada yang tidak akurat. Setelah kami turun memvalidasi, tim kami menemukan ada yang dilaporkan rusak berat ternyata hanya rusak sedang dan rusak ringan,” jelas Darussalam di Palu, Senin, 23 September 2019.

Dia mencontohkan di Kota Palu, data awal rumah rusak berat 1.500 unit lebih yang dicairkan anggarannya, setelah dilakukan validasi ternyata hanya 400 unit saja yang akurat. Selebihnya, kondisi di lapangan masuk kategori rusak sedang dan rusak ringan.

“Ada juga memang karena di jalur zona merah terpaksa harus direlokasi, tentu tidak dapat dana stimulan lagi,” ucapnya.

Perubahan data calon penerima dana stimulan tahap pertama juga diakui Lurah Balaroa, Rahmansyah. Awalnya, kata dia warganya yang diajukan sebagai penerima dana perbaikan rumah rusak berat sebanyak 49 unit. Tetapi, setelah tim PUPR memvalidasi, hanya 14 unit yang benar-benar masuk kategori rusak berat untuk menerima bantuan tahap pertama itu. Ada rumah yang sebelumnya terdata sebagai rusak berat, turun ke kategori rusak sedang.

“Misalnya yang rumahnya di bibir jurang (dekat likuefaksi) awalnya masuk kategori rusak berat, tapi setelah turun tim, masuk zona (zona merah) karena dekat dengan likuefaksi,” kata Rahmansyah di Palu, Senin 22 Juli 2019.

Presly Tampubolon juga mengakui munculnya masalah pendataan tahap pertama tersebut. Makanya, dana stimulan tahap pertama yang cair sejak awal April 2019 untuk 1.564 unit rumah di Kota Palu, tidak bisa segera dicairkan. Masalah itu muncul karena BPBD Palu kekurangan tenaga pendata. Presly mengungkapkan, sejak Oktober 2018 dalam rapat-rapat besar di tingkat provinsi maupun pusat, ia mengajukan permintaan penambahan asesor untuk menentukan tingkat kerusakan rumah. Asesmen atau pengujian terhadap rumah rusak berat, ringan, harus dilakukan oleh asesor.

“Saya meminta kurang lebih 500 asesor untuk Kota Palu, karena data bangunan hunian Palu lebih 100 ribu. Sementara asesor yang kita miliki di Palu hanya 40 orang, tentunya tidak cukup untuk 46 kelurahan, maka dari itu data sangat sulit cepat terkumpul,” ungkap Presly di Palu, Selasa 17 September 2019. Akibatnya jelas, pencairan dana stimulan molor.

Belum lagi ada persyaratan dana dicairkan melalui kelompok masyarakat (pokmas). Maka, sejak April itu, para lurah di Palu kemudian disibukkan dengan pembentukan pokmas.

“Warga yang terdampak harus dibuatkan suatu organisasi masyarakat, yang kemudian jumlahnya antara 10 hingga 25 orang. Setelah Pokmas ini dibentuk baru akan diuji tingkat kebenaran rumah warga di lapangan apakah rumahnya rusak berat betul, atau seperti apa,” kata Presly.

Presly mengatakan, pokmas yang telah di-SK-kan oleh lurah kemudian dibukakan rekening oleh Pejabat Pembuatan Komitmen (PPK).

“Setelah itu, maka PPK menyalurkan dananya ke dalam berapa orang di pokmas ini. Setelah menerima itu mereka didampingi oleh fasilitator untuk menyusun kebutuhannya untuk dibelanjakan secara bersama-sama, dan membangun bersama-sama,” katanya.

Panjangnya proses pencairan dana stimulan untuk korban bencana alam itu berdampak pada realisasinya. Pusat Data dan Informasi Kebencanaan (Pusdatina) Sulawesi Tengah merilis data tanggal 16 September 2019, dari Rp79,7 miliar dana yang sudah masuk ke rekening BPBD Palu, baru Rp49,7 miliar yang tersalurkan ke pokmas. Baru 77 pokmas yang sudah terisi rekeningnya untuk 994 unit rumah. Padahal, jatah untuk Kota Palu 1.564 unit.

Beda dengan BPBD Parigi Moutong yang sudah merampungkan penyaluran dana stimulan ke pokmas yakni 427 unit. Realisasi di dua kabupaten lainnya, yakni Sigi dan Donggala, sama kasusnya dengan Palu. Sampai September, Sigi baru 1.475 unit dari 1.602 dan Donggala 734 dari 889 unit. Maka, dana yang dicairkan BNPB sejak April 2019 itu, masih ada yang mengendap di rekening BPBD.

Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola memprotes pola pokmas itu. Ia mengaku telah menyampaikan protes kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla agar pencairan dana stimulan bisa cepat diselesaikan.

“Saya protes ke Pak Wapres agar jangan digeneralisir persoalan pemanfaatan dana stimulan. Kita disamakan dengan penanganan di Jogja yang menggunakan pola Pokmas, itu di Jogja. Saya katakan jangan samakan masyarakat Jogja dengan masyarakat Sulawesi karena rata-rata masyarakat Sulawesi pemarah. Masyarakat Jogja sabar, beda sekali kulturnya,” ujar Longki di Palu, Selasa, 17 September 2019.

Gubernur menyampaikan di wilayah terdampak bencana Palu, Donggala, Sigi dan Pargi Moutong (Padagimo) ada 110.214 kategori rumah rusak ringan, sedang hingga berat. Korban yang rumahnya rusak berat dibantu Rp50 juta, rusak sedang Rp 25 juta dan rusak ringan Rp10 juta. Tetapi, sampai September, total dana stimulan yang dicairkan tahap satu baru Rp235 miliar diperuntukkan perbaikan 4.502 unit rumah rusak berat.

Dana stimulan tersebut ditransfer ke rekening Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Padagimo pada awal April 2019. Setelah di rekening BPBD se Padagimo, dana stimulan tidak langsung bisa digunakan karena harus membentuk kelompok masyarakat (pokmas) terlebih dahulu. Karena itulah, kata gubernur, penyaluran dana stimulan berjalan lambat.

Sesungguhnya, pembentukan pokmas yang dipersoalkan gubernur diatur dalam Peraturan Menteri Sosial (Permensos) 4/2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana. Permensos itu tegas menyatakan bahwa harus dibentuk pokmas. (fik/mic/del/zal)

Diusulkan 90 Ribu Unit Rumah

PEMERINTAH Provinsi Sulawesi Tengah merilis data, rumah rusak akibat bencana 28 September 2018 sebanyak 110.214 unit. Rinciannya: 6.504 unit hilang, rusak ringan (47.149), rusak sedang (28.899), dan rusak berat 27.662 unit. Pemerintah daerah juga telah mengusulkan kebutuhan anggaran untuk dana stimulan Rp 2,5 triliun.

Tetapi, sampai September 2019 terealisasi hanya Rp235,5 miliar untuk 4.522 unit rumah rusak berat. Itupun masih rumah rusak berat. Dikurangi dengan yang direlokasi ke hunian tetap sekitar 14 ribu keluarga, maka masih ada 90 ribu lebih, yang belum menerima dana perbaikan rumah.

Di Kota Palu, misalnya. Dana yang telah disalurkan dari BNPB ke BPBD dan seterusnya ke kelompok masyarakat hanya Rp79,7 miliar. Artinya, baru 1.594 unit yang menerima dana itu. Sisanya masih ada 41 ribu.

Kasubdit Rekonstruksi BPBD Sulawesi Tengah Darussalam mengungkapkan, BPBD kabupaten kota telah mengajukan data calon penerima dana stimulan untuk tahap dua, sejak Juni 2019. Data itu diteruskan oleh BNPB ke Kementerian Keuangan. Itu karena data stimulan tahap dua akan menggunakan APBN yang dihibahkan ke pemerintah daerah.

“Dananya nanti akan masuk ke rekening kas daerah masing-masing melalui APBD kabupaten/ kota,” kata Darussalam di Palu, Senin, 23 September 2019.

Informasi terakhir, usulan tersebut sudah diproses di BNPB dan Kemenkeu. Diharapkan dana stimulan tahap dua cair tahun ini.

“Mungkin bulan ini atau bulan depan dana sudah turun ke daerah. Jadi dalam tahun ini bisa cair,” katanya.

Presly Tampubolon mengungkapkan, sekarang BPBD kembali bersiap-siap untuk pencairan dana tahap II yang jumlahnya jauh lebih besar yakni sebanyak 41.146. Rinciannya:rumah rusak berat (4.151 unit), rusak sedang (15.917) dan rusak ringan (21.078). Jika ditotalkan dengan 1.594 yang sudah cair pada tahap pertama April lalu, maka penerima dana stimulan di Palu 42.740 unit.

Tetapi, 41.146 nama-nama calon penerima dana stimulan tersebut belum rampung, masih dilakukan pendataan lanjutan. BPDB Palu saat ini masih membuka kesempatan warga yang belum masuk dalam data.

“Jadi misalnya ada warga melaporkan ke lurahnya bahwa rumahnya belum terdata, maka lurahnya bisa langsung link ke kita (BPBD Palu),” ujarnya.

Berbeda dengan dana stimulan tahap I yang berbasis pada hibah luar negeri sehinga melekat di dinas teknis yakni BPBD. Sedangkan untuk stimulan tahap II, karena bukan lagi hibah luar negeri lagi, tetapi sudah melalui APBN, maka akan masuk dalam struktur APBD.

Tidak semua korban bencana alam yang rumahnya rusak akan menerima dana stimulan. Sebagian akan direlokasi ke hunian tetap (huntap). Pusat Data dan Informasi Kebencanaan (Pusdatina) Sulawesi Tengah merilis data tanggal 16 September 2019, bahwa warga Palu yang akan direlokasi ke huntap sebanyak 12.454 keluarga. Mereka yang direlokasi adalah yang rumahnya terdampak tsunami sebanyak 2.421 dan likuefaksi 5.858, serta zona rawan bencana 5.858 unit.

Sigi butuh 1.000 unit huntap, sedangkan Donggala sebanyak 1.210 unit. Parigi Moutong, nihil. Tetapi, belum ada target kapan warga direlokasi ke huntap. Sebab, pembangunan masih berlangsung. Misalnya di Pombewe, Sigi yang dibangun oleh Yayasan Budha Tzu Chi, belum ada satupun huntap yang selesai dibangun. Sesuai laporan Pusdatina, progres pembangunan 92 unit masih masih 50%. Begitu juga yang dibangun oleh yayasan yang sama di Tondo, Palu baru 400 unit, tetapi yang rampung baru 30 unit.

Kepala BPBD Kota Palu, Presly Tampubolon mengungkapkan korban yang direlokasi ke huntap adalah yang rumahnya masuk di wilayah zona merah likuefaksi dan tsunami, termasuk yang berada di patahan sesar Palu Koro. Dia menjelaskan, ruang yang tidak boleh dihuni adalah di sempadan sesar yakni 10 meter ke kiri, dan 10 meter kanan. Area itu, kata dia sudah dipatok oleh BMKG dan Kementerian ATR. Begitupun di lokasi likuefaksi dan tsunami.

“Patok inilah menjadi pertanda bahwa lokasi itu adalah zona terlarang untuk hunian, dan warga yang tinggal di lokasi zona merah itu harus direlokasi. Kemudian terkait hak-hak tanah di zona merah itu masih tetap menjadi hak masyarakat, sepanjang pemerintah tidak memutuskan hak keperdataan. Jika misalnya pemerintah ganti tanahnya dengan uang berarti sudah diputuskan hak keperdataannya,” katanya.

Tetapi sepanjang itu tidak dilakukan oleh pemeritah, berarti masyarakat masih tetap memiliki hak keperdataanya. Tetapi, lokasi lahan tersebut didesain bukan sebagai hunian.

“Inilah yang sedang dirancang oleh pemerintah dalam memanfaatkan lahan itu bekerja sama dengan Dinas Tata Ruang dan Pertanahan,” ujar Presly.

Gubernur Sulteng Longki Djanggola memastikan, masyarakat yang akan direlokasi ke huntap akan diberikan sertifikat hak milik (SHM). Sertifikat itu diberikan sebagai pengganti tanah/ lahan rumah sebelumnya yang tidak bisa lagi ditempati.

“Jadi perlu saya tegaskan tidak ada penggantian terhadap lahan atau tanah masyarakat yang ditetapkan zona merah. Sebagai gantinya, makanya diberikan huntap sekaligus dengan sertifikat hak milik,” ujar gubernur di kantornya, Selasa, 17 September 2019. (mic/del/zal)

Kinerja Solid Pemkot Palu Pascabencana

SETAHUN yang lalu, 28 September 2018, menyisakan banyak cerita pilu bagi warga Kota Palu. Di saat gerak maju pembangunannya yang massif, Kota Palu harus pasrah menerima bencana gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi. Ya, tiga bencana sekaligus melanda Kota Palu, menelan korban meninggal ribuan jiwa dan puluhan ribu orang harus kehilangan tempat tinggal.

Wali Kota Palu, Hidayat bersama Wakil Wali Kota Palu, Sigit Purnomo Said sadar bahwa kesigapan dan kehadiran Pemerintah Kota Palu membangun semangat untuk bangkit di tengah-tengah masyarakat yang dirundung kesedihan dan rasa kehilangan mendalam menjadi keniscayaan yang harus dilakukan. Ditambah lagi kondisi infrastruktur yang porak poranda, kebutuhan logistik yang mendesak untuk dipenuhi, menjadi cobaan Pemerintah Kota Palu untuk segera menemukan solusinya. Tidak mudah, namun setahap demi setahap, progres pembangunan di Kota Palu hingga setahun pascabencana ini bisa dirasakan masyarakat.

Dari data yang diperoleh, pada masa Tanggap Darurat 1 dan 2, 29 September 2018 hingga 26 Oktober 2018, ada empat sumber pembiayaan bagi penanganan bencana yang disediakan oleh Pemkot Palu yakni Biaya Tak Terduga (BTT)/APBD sebesar Rp. 1.576.676.728, Dana Siap Pakai (DSP)/BNPB senilai Rp. 250.000.000, APBD Kota Palu (pergeseran anggaran) Rp.21.376.482.933, dan sumber pihak ketiga Rp. 3.200.000.000.

Enam bulan pascabencana, Pemerintah Kota Palu menyakini bahwa kebutuhan logistik sangat diperlukan masyarakat. Karena itu, melalui APBD-nya, Pemkot Palu mengggelontorkan anggaran logistik bagi pengungsi Rp. 36.129.448.800 bagi 42.666 jiwa pada medio Oktober hingga Desember 2018. Dilanjutkan pada medio Januari hingga Maret 2019 sebesar Rp. 25.334.954.000 bagi 40.738 jiwa. Logistik yang dibagikan kepada pengungsi berupa beras, telur, ikan kaleng, ikan asin, sayur mayor, minyak goreng dan gula pasir. Pada masa tanggap darurat ini pun Pemkot Palu menggelontorkan melalui APBD-nya sebesar Rp.15 milyar untuk rehabilitasi jalan dalam Kota Palu wilayah barat dan timur.

Pada masa transisi darurat 1, 2 dan 3, Pemerintah Kota Palu juga menggelontorkan anggaran APBD untuk melakukan ragam pembangunan infrastruktur, diantaranya Akses Jalan Penghubung Hunian Tetap (huntap) sebesar Rp100 miliar, Pembuatan Penahan Longsor Pekuburan Massal TPU Poboya Rp.75.000.000, Penanganan Kesehatan sebesar Rp.1.056.408.000, Pembangunan MCK sebesar Rp.1.400.000.000, Penerangan Jalan dan Jaringan Listrik Shelter Pengungsi senilai Rp.3.225.000.000, Penyediaan Kayu dan Flooring Shelter Pengungsi sebesar Rp.692.500.000, Penyediaan Air Bersih senilai Rp.1.500.000.000, penyediaan seragam sekolah gratis bagi peserta didik terdampak Rp. 310.000.000, dan Pengadaan Meja Belajar Lipat bagi sekolah terdampak sebesar Rp.300.000.000.

Saat ini, Pemerintah Kota Palu gencar melakukan realisasi Dana Stimulan, Dana Santunan Duka dan Dana Jaminan Hidup bagi pengungsi, dan ketersediaan Hunian Tetap (Huntap). Pemerintah Kota Palu telah melakukan realisasi Dana Stimulan sebesar Rp43 miliar dari jumlah alokasi tahap 1 sebesar Rp83, 15 miliar untuk 1.594 unit rumah rusak berat. Sedangkan untuk santunan duka bagi korban meninggal (Tahap 1) sebanyak 1.382 orang, dimana per orang diberikan santunan sebesar Rp. 15 juta, Pemerintah Kota Palu telah melakukan realisasi sebesar Rp. 20,73 miliar.

Selanjutnya, dana Jaminan Hidup (Jadup) sebesar Rp. 600.000 per orang yang siap salur sebesar Rp. 16,11 miliar, total pengungsi sebanyak 40.137 jiwa, namun data pengungsi yang siap menerima jadup sebanyak 26.855 jiwa.

Selain itu, Pemerintah Kota Palu pun melakukan gerak cepat menyediakan Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap) bagi pengungsi atau penyintas yang kehilangan tempat tinggal atau lokasi tanahnya tidak bisa untuk membangun kembali karena masuk dalam wilayah zona merah. Dari data yang diperoleh, jumlah titik Hunian Sementara (Huntara) yang dibangun oleh Kementerian PUPR dan NGO berada di 51 lokasi dengan jumlah bilik atau kamar 5.208. Jumlah penghuni Huntara yang terdata saat ini sebanyak 7.325 KK, sehingga Kota Palu masih kekurangan 2.117 bilik.

Jerih payah Pemkot Palu dalam menyediakan Huntap juga patut diapresiasi. Wali Kota Palu, Hidayat mengistilahkan, dari hasil “ngamen” dirinya pada beberapa lembaga pemerintah dan non pemerintah, Kota Palu mendapatkan Huntap sebanyak 1.813 unit, dari 5.504 unit Huntap yang dibutuhkan. Huntap tersebut adalah tali kasih dari Yayasan Buddha Tzu Chi sebanyak 1.500 unit, Apeksi sebanyak 11 unit, AHA Center (Sumbangan Pemerintah Filipina dan Brunei Darussalam) sebanyak 75 unit, Mayapada Group sebanyak 100 unit dan dari Pemerintah Kota Palu sebanyak 127 unit.

Sabtu pekan ini, tepat setahun pascabencana. Soliditas masyarakat pun sangat diharapkan dalam mendukung kinerja Pemerintah Kota Palu. Kesampingkan perbedaan, jalin erat sikap toleransi, kekeluargaan, dan gotong royong menuju Kota Palu yang lebih baik. (bj)

Reporter: Fikri Alihana, Moh Fadel, Michael Simanjuntak, Yusuf Bj dan Syamsu Rizal
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas