Home Ekonomi Sejak Dibangun, Citraland Sudah Mitigasi Bencana

Sejak Dibangun, Citraland Sudah Mitigasi Bencana

261
TAHAN GEMPA - Inilah kompleks, Citraland Palu. Perumahan elit yang dibangun dengan konsep Waterfront City ini sudah didesain tahan bencana. Terbukti, pada saat gempa dan tsunami menghantam Palu 28 September 2018 lalu, nyaris tidak berdampak di perumahan ini. (Foto: Ist)
  • Pemecah Ombaknya Mereduksi 60 Persen Kekuatan Tsunami

Palu, Metrosulawesi.id – Pengembang perumahan Citraland Palu mengatakan, sejak awal dibangun, kompleks perumahan elit itu sudah melakukan rekayasa teknis untuk mitigasi bencana. Itulah sebabnya, pada bencana yang terjadi pada 28 September 2019 lalu, perumahan itu nyaris tak berdampak gempa maupun tsunami.

“Saya berterima kasih kepada Pemkot, jika nanti ada penertiban. Namun, kami tidak merasa melanggar sepadan pantai. Sebab Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum diterbitkan,” kata Manajer Teknik Citraland Palu, Harto menjawab Metrosulawesi, di kantornya, Jumat 6 September 2019.

Pernyataannya itu sekaligus menanggapi pemberitaan sebelumnya, yang menyebutkan Perumahan Citraland melanggar garis sepadan pantai, karena dibangun tidak jauh dari bibir pantai.

Selama ini kata Harto, pihaknya mengikuti proses penyusunan revisi RTRW, melalui Focus Group Discussion (FGD).

“Di FGD revisi RTRW, kami telah mengajukan usulan bahwa untuk penetapan zona agar disesuaikan dengan aturan Keputusan Presiden (Keppres). Artinya ada pengertian garis sepadan dan batas sepadan,” kata Harto kepada Metrosulawesi di kantornya, Jumat, 6 September 2019.

Menurut Harto, Citraland telah melakukan rekayasa teknis untuk mitigasi bencana, baik itu mitigasi gempa maupun tsunami, sementara jika untuk liquefaksi kemarin Citraland kerjasama dengan Prof Paulus yang merupakan ahli liquefaksi dan hasilnya untuk wilayah Citraland Palu potensi liquefaksinya rendah.

“Olehnya itu kita fokus pada mitigasi gempa dan tsunami, dari awal desain perumahan Citraland sudah ada faktor beban gempa, dapat dikatakan pada 28 September 2018 saat terjadi gempa itu sangat minor, sehingga berdasarkan hal tersebut kita juga punya keyakinan bahwa desain yang diajukan oleh konsultan sudah teruji,” jelasnya.

Kemudian kata Harto, masalah tsunami brig koter atau pemecah ombak Citraland bisa mereduksi sekira 60 persen kekuatan tsunami.

“Jadi kita sudah melaksanakan peningkatan kekuatan brig koter di pinggir pantai, sehingga dari sisi mitigasi gempa dan tsunami kita sudah lakukan,” ungkapnya.

Harto mengatakan, dalam proses revisi RTRW pihak Citraland telah memasukkan ke panitianya, bahkan setiap kali FGD pihaknya ikut. Dan kelihatanya usulan Citraland diakomodir bahwa peta Zona Rawan Bencana (ZRB) IV itu, ada bersyarat kemudian harus ada rekayasa.

“Memang batas garis sepadan 100 meter, hanya saja penetapan Citraland masuk ZRB IV yang mana, apakah bersyarat atau harus ada rekayasa teknisnya, atau sama sekali tidak boleh dibangun. Kemudian juga pada waktu itu usulan kami sudah masuk ZRB IV itu, sehingga jika melihat dampak yang ada kelihatannya kita sudah melakukan itu tentang mitigasi dan lainnya,” ujarnya.

Harto mengatakan, jika memang nanti harus ada rekayasa dan mitigasi bencana, Citraland sudah siap, karena mitigasi Citraland yang paling menentukan, karena elevasi tanah di tepi pantai, dibikin empat meter di atas permukaan laut. Hal ini menyelamatkan Citraland dari kejadian tsunami tahun lalu.

Harto menegaskan, bangunan perumahan Citraland jangan diistilahkan melanggar, jika melanggar tentunya harus ada panduannya terhadap aturan apa. Dan saat ini aturannya belum ada, karena masih diproses melalui RTRW.

“Jika ada aturan baku baru bisa dikategorikan melanggar atau tidak, bahkan usulan kami kemarin diakomodir dengan panitia revisi RTRW. Kemudian dari sisi teknis, kami juga melakukan mitigasi, tidak semata-mata asal bangun,” ungkapnya.

“Kami di sini tidak melakukan pelanggaran apapun, karena izin site plan kami sudah resmi yang disahkan oleh Pemerintah, kecuali yang kami bangun tidak sesuai dengan izin. Jadi tolong dipertegas kami melanggar itu seperti apa. Namun jika memang sudah diterbitkan menjadi Perda, maka semua orang harus taat dengan Perda itu,” katanya.

Harto mengatakan, saat ini belum ada Perda definitif yang berlaku mengatur hal itu. Olehnya itu pihaknya belum menangkap yang dimaksudkan melanggar itu seperti apa. Sebab, bangunan perumahan Citraland sesuai izin site plan, kemudian setelah gempa izinnya itu sudah resmi.

Harto mengatakan, secara teknis dampak dari gempa di Citraland relatif minor. Kemudian mitigasi terhadap gempa, tsunami sudah dilakukan. Jika secara teknis telah dilakukan tentunya ada referensi untuk menetapkan ZRB tadi. Mungkin daerah yang tidak ada mitigasinya masuk kategori yang tidak boleh dibangun.

Reporter: Moh Fadel
Editor: Udin Salim

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here