Home Sulteng Longki: Pemindahan Ibu Kota Untungkan Sulteng

Longki: Pemindahan Ibu Kota Untungkan Sulteng

116
MUSRENBANG RPJMD - Gubernur Sulteng H. Longki Djanggola saat memberikan sambutan pada Musrenbang yang membahas rancangan Perubahan RPJMD Sulteng 2016-2021 di Gedung Pogombo, Jumat 30 Agustus 2019. (Foto: Humas Pemprov)
  • Rancangan Perubahan RPJMD Sulteng 2016-2021 Dimusrenbangkan

Palu, Metrosulawesi.id – Peluang Sulteng untuk mendapatkan keuntungan dari perpindahan ibukota negara ke Kalimantan Timur (Kaltim), menjadi salah satu isu yang dibahas dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tentang rancangan perubahan RPJMD Sulteng 2016-2021. Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Pogombo, Jumat 30 Agustus 2019.

“Rancangan (P-RJPMD) sekaligus menjawab permasalahan dan isu strategis dalam rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024,” tutur Gubernur Drs. H. Longki Djanggola, M.Si saat membuka Musrenbang P-RPJMD Provinsi Sulteng 2016-2021, di gedung Pogombo, Jumat 30 Agustus 2019.

Gubernur Longki mengatakan, keputusan memindahkan ibukota negara ke Kaltim, adalah salah satu isu strategis yang masuk dalam pembahasan perubahan, karena dampaknya diyakini menguntungkan bagi Sulteng yang bertetangga dengan Kaltim.

Ditambah lagi posisi Sulteng yang diapit antara ALKI II di Selat Makasar dan ALKI III di perairan Maluku sangat strategis dalam mendukung konektivitas tol laut.

“Ini bisa menjadikan Sulawesi Tengah jembatan penghubung ke kawasan timur seperti Maluku Utara, Maluku dan Papua dengan mengembangkan jalan tol Tambu Kasimbar,” urai gubernur.

Gubernur yakin Sulteng bisa berperan memperkecil disparitas kawasan barat dan timur seiring penetapan ibukota baru di Kaltim.

Tidak hanya itu, Gubernur Longki pun berharap Sulteng dapat memasok kebutuhan ibukota baru yang sedang mempersiapkan infrastruktur, termasuk pangan, tenaga kerja, energi dan sebagainya.

Perubahan RPJMD Sulteng tersebut diperlukan. Salah satu alasannya karena bencana gempa, tsunami dan likuifaksi yang melanda empat kabupaten dan kota di Sulteng pada September lalu.

Perubahan RPJMD tersebut disetujui oleh Mendagri lewat persetujuan Dirjen Bina Pembangunan Daerah sebagai legalitas merombak RPJMD.

Pada rancangan Perubahan RPJMD (P-RPJMD) memuat penyempurnaan program, perubahan target, kinerja daerah dan penambahan sejumlah indikator sebagai dampak dari bencana.

Perubahan struktur perangkat kerja daerah dan regulasi sistematika penyajian dokumen RPJMD dari kemendagri juga turut andil mendorong perubahan.

Terbitnya Perpres 55 tentang kendaraan bermotor bertenaga baterai juga dinilai menjadi berkah investasi bagi Sulteng yang kaya bahan baku pembuatan baterai lithium, seperti nikel di Morowali dan Morowali Utara.

“Saat ini di PT IMIP, Indonesia Morowali Industries Park sedang dibangun pabrik baterai lithium terbesar,” ujar gubernur.

Investasi pabrik tersebut ditaksir mencapai Rp56 triliun. Akan tetapi lanjut gubernur, manfaatnya bagi pundi-pundi pemasukan daerah dirasa belum signifikan, selain hanya berdampak sosial seperti menciptakan lapangan kerja buat masyarakat.

Kebijakan IUI (Izin Usaha Industri) yang kontras dengan IUP menurut gubernur perlu diperbaiki supaya PAD bisa ikut terdongkrak.

“Kami titip ke dirjen bangda hal ini agar dapat ditindaklanjuti,” pintanya mengharap hasil bagi tambang yang lebih adil buat daerah.

Sebelumnya baik Direktur Bina Pembangunan Daerah Dr. Ir. Muh. Hudori, M.Si dan Staf Ahli Menteri PPN Oktorialdi, Ph.d, keduanya menekankan bahwa perubahan RPJMD harus sinkron dengan Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 yang titik beratnya kepada lima hal. Yaitu pembangunan infrastruktur, peningkatan SDM, mendorong investasi, reformasi birokrasi dan penggunaan APBN yang efektif dan efisien.

Pada kesempatan itu, turut disampaikan beberapa capaian makro Sulteng tahun 2018 yang jadi sorotan seperti kemiskinan yang masih lebih tinggi daripada nasional yaitu 13,69% berbanding 5,17%, dan IPM Sulteng yang lebih kecil dari nasional yaitu 68,9% berbanding 71,39%.

Sedang capaian yang diapresiasi seperti pertumbuhan ekonomi mencapai 6,38% atau lebih tinggi dari nasional yang hanya 5,17% dan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,43% atau lebih kecil dari nasional yang berada di kisaran 5,34%.

Turut hadir Bupati Donggala Drs. Kasman Lassa, SH, Bupati Morowali Utara Ir. Aptripel Tumimomor, MT, Wakil Bupati Banggai H. Mustar Labolo, para kepala Bappeda se Sulteng, pejabat-pejabat struktural OPD, akademisi, LSM/NGO, badan usaha dan mitra kerja.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulteng Dr. Alimudin Paada berharap sebelum tanggal 25 September atau masa berakhirnya keanggotaan DPRD, P-RJPMD telah ditetapkan.

“Minggu kedua (September) sudah harus selesai,” katanya.
Ia menargetkan penetapan sebelum pelantikan anggota DPRD Provinsi terpilih. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here