Home Sulteng Sekprov Minta Pupuk Subsidi Diawasi Ketat

Sekprov Minta Pupuk Subsidi Diawasi Ketat

141
FOTO BERSAMA - Sekretaris Daerah, Mohamad Hidayat Lamakarate, foto bersama usai pembukaan rapat KP3 Provinsi Sulteng di Palu, Kamis, 29 Agustus 2019. (Foto: Michael Simanjuntak/ Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.id – Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Provinsi Sulawesi Tengah menggelar rapat di Palu, Kamis, 29 Agustus 2019. Rapat KP3 ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulteng, Mohamad Hidayat Lamakarate, yang juga selaku Ketua KP3 Provinsi Sulteng.

Dalam kesempatan ini, Hidayat meminta anggota KP3 provinsi dan kabupaten/kota se-Sulteng mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi secara ketat. Itu karena masih ditemukan oknum yang menyalahgunakan pupuk subsidi.

“Ada yang tidak berhak menerima pupuk subsidi, malah dapat. Akibatnya yang seharusnya menerima berteriak karena tidak dapat. Lagi-lagi faktor yang menentukan bagaimana mengawasi semua peredaran barang-barang bersubsidi, termasuk pupuk,” ujar Hidayat.

Dampaknya kata dia, petani sulit meningkatkan produktivitas hasil panen karena terpaksa harus membeli pupuk nonsubsidi. Itu karena biaya produksi menjadi melonjak dan berakibat berkurangnya pendapatan dari hasil panen.

Pengawasan pupuk bersubsidi dikatakan menjadi tugas bersama, secara khusus jajaran KP3 agar penyalurannya tepat sasaran. Pendistribusian pupuk subsidi harus dipastikan sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. Regulasi HET pupuk dan pestisida bersubsidi ditercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2013.

Petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi yakni harus memiliki kartu tani yang memuat jenis pupuk yang dibutuhkan, dan luas lahan. Namun dalam kenyataan yang ada, penyaluran di lapangan tidak mengacu ketentuan. Ditemukan pupuk bersubsidi dijual dengan harga tinggi melampaui HET.

“Ini yang harus diawasi betul dalam pelaksanaannya untuk memastikan penyaluran dan pendistribusian tepat sasaran. Mutu pupuk subsidi yang beredar juga harus dipastikan aman terhadap manusia dan lingkungan,” tandas Hidayat.

HET pupuk bersubdi ditetapkan sesuai jenis yaitu urea Rp1.800/kg, SP-36 Rp2.000/kg, ZA Rp1.400/kg, NPK Rp2.300/kg dan organik Rp500/kg. Saat ini, Sulteng masih memiliki ribuan ton stok pupuk bersubsidi.

Data KP3 Provinsi Sulteng, stok pupuk bersubsidi terbanyak yaitu urea 8,535 ribu ton, ZA 2,399 ribu ton, SP-36 sebanyak 449 ribu ton, NPK 5,064 ribu ton dan organik 844 ribu ton. Pembukaan rapat KP3 turut dihadiri perwakilan Kementerian Pertanian dan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Provinsi Sulteng, Trie Iriany Lamakampali.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Udin Salim

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here