Home Donggala Proyek SPAM Donggala Terindikasi Kemahalan

Proyek SPAM Donggala Terindikasi Kemahalan

71
INDIKASI KEMAHALAN - Inilah proyek SPAM dengan biaya Rp5 miliar di desa Mbuvu Kecamatan Banawa Selatan. (Foto: Tamsyir Ramli/ Metrosulawesi)

Donggala, Metrosulawesi.id – BPK RI Perwakilan Sulteng merilis sejumlah temuan proyek infrastruktur di Kabupaten Donggala tahun anggaran 2018. Salah satu temuannya, adalah proyek SPAM senilai Rp5 miliar yang berlokasi di Desa Mbuvu Kecamatan Banawa Selatan.

BPK mengindikasikan ada kerugian negara sebesar Rp438 juta akibat dari pemahalan pengadaan pipa, dan denda keterlambatan sebesar Rp200 juta. Proyek itu dikerjakan oleh PT PJA yang dipinjam oleh salah satu pengusaha berinisial “NG”.

Lebih detail dalam laporan itu, BPK menemukan adanya pemahalan pengadaan pipa HDPE sebesar Rp438 juta. Jumlah pemahalan pipa yang harus dikembalikan ke negara itu belum termasuk denda keterlambatan pekerjaan SPAM Bansel sebesar Rp230 juta. Jumlah denda keterlambatan itu terbilang fantastis. Pasalnya proyek tersebut tak selesai meski sudah memasuki tahun 2019.

Penjaga Bak Air, Mama Ica yang ditemui Metrosulawesi, Senin 12 Agustus 2019 di lokasi proyek menjelaskan belum semuanya jaringan Pipa disambung ke rumah warga, sehingga katanya lagi ia bersama suaminya menjadi sasaran warga menanyakan persoalan sambungan.

“Saya tidak tahu berapa jumlah jaringan pipa belum tersambung, yang tahu itu suami saya, cuma dia (suami) ada pergi ambil ikan. Kami sering ditanya warga kapan pipa disambung, jadi kami jawab itu kita tidak tahu. Kami hanya menjaga alat-alat yang ada di sini,” tutur Mama Ica.

Sementara pemilik pekerjaan berinisial NG yang dikonfirmasi di ponselnya 0813410059XX, Rabu 14 Agustus 2019 mengakui mengerjakan proyek SPAM tersebut. Adapun menyangkut pemasangan pipa yang belum terpasang di rumah warga menurut NG, dia hanya memasang pipa untuk 100 rumah saja sesuai kontrak selanjutnya PDAM yang tanggulangi.

“Proyek SPAM ini endingnya adalah akan diserahkan ke PDAM sebagai pengelola. Nah untuk pipa warga yang belum terpasang akan ditangani oleh PDAM. Olehnya warga harus mendaftar ke PDAM,” katanya.

“Pihak Dinas juga harus cepat menyerahkan pekerjaan ini ke PDAM sebagai pengelola. Jangan kontarktornya terus yang disalahkan,” jelasnya.

“Untuk persoalan denda keterlambatam. Memang benar. Tapi itu kan tidak ada unsur kesengajaan karena kemarin ada bencana gempa, dan saya juga sudah berkordinasi dengan TPTGR terkait denda itu,” jelasnya.

Reporter: Tamsyir Ramli
Editor: Udin Salim

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here