Home Politik Amanat Konstitusional, Konversi Suara dan Penetapan Calon Terpilih Pemilu 2019

Amanat Konstitusional, Konversi Suara dan Penetapan Calon Terpilih Pemilu 2019

181
Sahran Raden. (Foto: Syamsu Rizal/ Metrosulawesi)
  • Sahran Raden, Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2018-2023

KPU Provinsi sulawesi Tengah telah melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Pemilu 2019. Selasa, 13 Agustus 2019. Pleno berjalan lancar dan baik, tidak ada keberatan dari Bawaslu dan Saksi  Partai Politik. Meski dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019, bahwa dalam Pleno masih dimungkinkan adanya keberatan dari Bawaslu dan Saksi Partai Politik terutama terkait dengan penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih.

Pelaksanaan Penetapan perolehan kursi dan penatapan calon Terpilih  didasarkan pada Undang Undang 7/ 2017  tentang Pemilu, Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan kursi dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Pemilu 2019, dan PKPU Nomor 14 Tahun 2019 tentang Program, Tahapan dan Jadwal Pemilu 2019,  serta berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, ini tidak saja menjadi amanah konstitusional bagi KPU untuk menetapkannya akan tetapi juga amanah kosntitusional itu bermakna bagi calon terpilih untuk menjamin akan kesejahteraan bangsa dan daerahnya serta rakyat yang diwakilinya.

Metode Konversi Suara Pemilu 2019

Pemilu yang adil dan demokratis paling tidak dilakukan dalam dua mekanisme. Pertama, menciptakan seperangkat metode untuk mentransfer suara pemilih kedalam suatu lembaga perwakilan atau parlemen dan kedua, menjalankan prinsip dan aturan pemilu secara demokratis. Konversi suara pemilih kedalam kursi parlemen merupakan salah satu studi pemilu yang sangat menarik. Termasuk pada pemilu 2019.

Salah satu tahapan pemilu 2019 adalah tahapan  penghitungan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih. Ada yang menarik dalam Pemilu 2019  terkait penghitungan kursi di pemilu legislatif. Adapun Metode konversi perolehan suara partai ke kursi DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pileg 2019 ini menggunakan metode Sainte Lague.Hal itu berbeda dengan Pemilu sebelumnya yang menggunakan metode Kuota Hare. Yakni yang memakai metode BPP (Bilangan Pembagi Pemilih) dalam menentukan jumlah kursi di parlemen. Dari jumlah suara sah dibagi dengan jumlah kursi yang tersedia  yang selanjutnya setiap partai politik yang mendapatkan  angka BPP otomatis mendapatkan kursinya Dan sisa kursi yang tersedia ditentukan dengan rangking perolehan suara terbanyak setiap partai politik.

Sebelum penghitungan perolehan kursi masing masing partai politik, terlebih dahulu KPU menghitung perolehan suara sah secara nasional untuk menentukan atau memenuhi  ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 % dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, hal ini sesuai UUNomor 7 Tahun 2017 pasal 414 ayat (1).  Sedangkan partai politik peserta pemilu yang tidak memenuhi perolehan ambang batas 4% tidak diikutsertakan dalam penghitungan kursi di DPR sebagaimana pasal 415, ayat (1).

Selanjutnya seluruh peserta pemilu dikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota. Dengan demikian, maka hanya partai politik  peserta pemilu yang memenuhi 4 % suara secara nasional yang berhak ikutserta dalam penentuan kursi di DPR. Akan tetapi terhadap penentuan kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota semua partai politik peserta pemilu 2019 dikutsertakan meski secara nasional tidak memenuhi ambang batas parlemen. Sesuai Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 pasal 5 ayat (3) bahwa penentuan perolehan suara partai politik yang memenuhi ambang batas 4% secara nasional dilakukan dengan cara membagi perolehan suara sah setiap partai politik secara nasional dengan jumlah seluruh perolehan suara sah partai politik secara nasional.

Setelah memenuhi ambang batas atau parliamentary threshold perolehan suara partai tersebut akan dikonversi menjadi kursi di DPR  pada setiap daerah pemilihan (Dapil). Sesuai Pasal 415 ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 2019, suara partai akan dibagi dengan pembagi suara bilangan pembagi 1, 3, 5, 7, dan seterusnya,. Berikut bunyi Pasal 415 UU Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Umum.  “Selanjutnya, dalam hal penghitungan perolehan kursi DPR , suara sah setiap partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 ayat (1) dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dan seterusnya”. Penetapan perolehan jumlah kursi setiap partai politik peserta pemilu di suatu daerah pemilihan dilakukan dengan;

a. Penetapan jumlah suara sah setiap partai politik peserta pemilu di daerah pemilihan sebagai suara sah setiap partai politik

b. Membagi suara sah setiap partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud huruf a dengan bilangan pembagi 1 dan dikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3,5,7 dan seterusnya.

c. Hasil pembagian sebagaimana dimaksud huruf b diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak.

d. Nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbayak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat suara ketiga dn seterusnya sampai jumlah kursi didaerah pemilihan habis terbagi. 

Metode penghitungan suara merupakan salah satu variabel utama dari sistem Pemilu. Metode ini berfungsi mengkonversi suara menjadi kursi dan pilihan terhadap metode sangat penting, karena berpengaruh terhadap partai politik. Metode Sainte Lague yang salah satu dari teknik penghitungan Divisor tidak menerapkan harga satu kursi sebagai bilangan pembagi untuk mencari perolehan kursi masing-masing partai.Metode ini memiliki bilangan tetap untuk membagi perolehan suara masing-masing partai. Logika yang dipakai adalah bahwa partai yang memperoleh suara tertinggi dari hasil pembagian diurutkan sesuai dengan alokasi kursi yang disediakan dalam satu Dapil yang berhak memperoleh kursi.

Tahap pertama, dilakukan proses penghitungan jumlah seluruh sah setiap parpol, (suara parpol + suara calon).  Tahap kedua melakukan pembagian dengan bilangan ganjil, 1,3,5,7 dan seterusnya. Kemudian tahap ketiga, hasil pembagian diurutkan dari mulai suara terbanyak. Kemudian dikonversi ke kursi sampai habis jumlah kursi di daerah pemilihan. Caleg yang mendapat kursi, adalah pemilik suara terbanyak di partai yang mendapat kursi berdasarkan surat suara di dapil.

Untuk mempermudah memahami teknis penghitungan ini, berikut ini kami sertakan skema penghitungannya. Metode Penghitungan Suara SAINTE LAGUE Pemilu 2019. Cara penghitungan kursinya sangat simpel. Misalnya saja pada Daerah Pemilihan Sulteng 1 untuk DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Jumlah  suara sah masing masing Partai Politik yakni  PKB 10.264 suara, Gerindra 23775 suara, PDIP19970 suara,  Golkar 26739 suara, Nasdem 15921 Suara, Garuda 755 suara, Berkarya 4359 suara, PKS 17906 suara, Perindo 6298 suara, PPP 3784 suara, PSI 4160 suara, PAN 7906 suara, Hanura 10306 suara,  Demokrat 14480 suara, PBB 3581 suara, PKPI 959 suara.

Setelah menghitung jumlah perolehan suara masing masing partai politik selanjutnya  dibagi kedalam bilangan pembagi 1, sehingga peroleh peringkat suara tertinggi berdasarkan jumlah suara yakni ;  peringkat 1 Golkar,  peringkat 2 Gerindra, Peringkat 3 PDI Perjuangan, Peringkat 4 PKS, peringkat 5 Nasdem, peringkat 6 Demokrat. Disebabkan Daerah Pemilihan sulteng 1 berjumlah 6 kursi, maka pembagian kursi setelah dirangking hanyalah sampai pada bilangan pembagi 1 sebab jumlah perolehan kursi keseluruhannya telah habis terbagi.  Artinya bahwa di Dapil sulteng 1 hanyalah enam partai politik yang memperoleh kursi sesuai jumlah peringkat perolehan suara partai politik. Selanjutnya setelah dikonversi kedalam kursi di lembaga parlemen maka selanjutnya langkah berikutnya yakni dengan menghitung jumlah suara terbanyak calon yang terdapat dalam Daftar Calon tetap Anggota DPRD hasil pemilu 2019. Maka merekalah yang disahkan sebagai anggota DPRD terpilih pemilu 2019 berdasarkan suara terbanyak di partai politik.

Berikut Rekapitulasi Jumlah  Perolehan  Kursi  Partai Politik dan Daftar Calon Terpilih  DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Pemilu 2019 berdasarkan metode pembagian sainte lague. Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah 45 Kursi dengan 6 Daerah Pemilihan sebagai berikut : 1.  Partai Nasdem 7 Kursi : Nama Calon Terpilih :Yahdi Basma, Ibrahim Hafid, Hasan P, Irianto Malinggong, Imam Kurniawan Lahay, Soni Tandra, Hj. Nilam Sari Lawira,2. Partai Golkar : 7 Kursi, Nama Calon Terpilih : Moh. Arus Abdul Karim, Erwin Burase, Moh. Faizal Lahadja, H. Nasser Djibran, Yus Mangun, H. Zainal Abidin Ishak, Budi Luhur Larengi, 3. Partai Gerindra : 6 Kursi, Nama Calon Terpilih : Alimuddin Paada, Hj. Zulzalmida Janggola, Faizal Alatas, Hj. Winiar Hidayat Lamakarate, H. Ambo Dalle, Abdul Karim Aljufri, 4. Partai PDI P, : 6 kursi, Nama Calon Terpilih : Elisa Bunga Allo, I Nyoman Slamet, Sri Indraningsi Lalusu, H. Suryanto, Huisman Brant Toripalu, Muharram Nurdin, 5. Partai Keadilan Sejahtera : 4 Kursi,Nama Calon Terpilih : Hj. Wiwik Jumatul Rofiah, Sri Atun, Fatimah,Hi. Moh. Amin Lasawedi,  H.M. Tahir,H.Siri, 6. Partai Kebangkitan Bangsa : 4 Kursi, Nama Calon Terpilih : Rahmawati M. Nur, Zainal M. Daud, Aminullah BK, Kaharuddin, 7. Partai Demokrat : 4 Kursi, Nama Calon Terpilih ; Moh. Hidayat Pakamundi, H. Moh. Nur Dg Rahmatu, Ellen Ester Pelealu, Marlela8. Partai Perindo : 2 Kursi, Nama Calon Terpilih :Muslih, Enos Pasaua, 9. Partai Amanat Nasional: 2 kursi, Nama Calon Terpilih, Ronald Gulla, Suprapto Dg. Situru,10. Partai Hanura : 2 Kursi, ;  Nama Calon Terpilih ; Sitti Halima Ladoali, Muh. Ismail Junus11. Partai Persatuan Pembangunan : 1 Kursi. Nama Calon Terpilih : Fairuz Husen Maskati.

Amanat Konstitusional dan Harapan Untuk Kesejahteraan

Sebuah teori yang sejalan dengan dasar Negara Indonesia adalah teori Negara Kesejahteraan (Welfare State). Teori menegaskan bahwa Negara melalui  pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Untuk  mewujudkan kesejahteraan rakyatnya harus didasarkan pada lima pilar kenegaraan, yaitu : Demokrasi (Democracy), Penegakan Hukum (Rule of Law), Perlindungan Hak Asasi Manusia (The Human Right Protection), Keadilan Sosial (Social Justice) dan Anti Diskriminasi (Anti Discrimination).

Pengagas teori Negara Kesejahteraan (Welfare State), Prof. Mr. R. Kranenburg, mengungkapkan “bahwa Negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan mensejahterakan golongan tertentu tapi seluruh rakyat.”

Secara garis besarnya Teori Negara Kesejahteraan (Welfare State) dapat dimaknai setidaknya mengandung 4 (empat) makna, antara lain: pertama, Sebagai kondisi sejahtera (well-being), dimana kesejahteraan sosial (social welfare) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya; kedua, Sebagai pelayanan sosial, umumnya mencakup lima bentuk, yakni jaminan sosial (social security), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal (personal social services); Ketiga, Sebagai tunjangan sosial, kesejahteraan sosial yang diberikan kepada orang miskin. Karena sebagian besar penerima kesejahteraan adalah masyarakat miskin, cacat, pengangguran yang kemudian keadaan ini menimbulkan konotasi negatif pada istilah kesejahteraan, seperti kemiskinan, kemalasan, ketergantungan, dan lain sebagainya; keempat, Sebagai proses atau usaha terencana, sebuah proses yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.

Dalam implementasinya, Pemerintah Indonesia berusaha menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang telah diamanatkan dalam  konstitusi UUD 1945 yang secara tegas mengamanatkan kesejahteraan sosial sebagai prioritas tertinggi kebijakan publik negeri ini. Kesejahteraan sosial tersebut tertuang dalam UUD 1945 yang diantaranya menyatakan, bahwa perekonomian berdasarkan atas asas kekeluargaan, membiayai pendidikan dasar, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu serta menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Pemerintah Indonesia secara jelas diamanatkan untuk menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan orang per orang

Negara kesejahteraan (welfare state) dianggap sebagai jawaban yang paling tepat atas bentuk keterlibatan negara dalam memajukan kesejahteraan rakyat. Negara kesejahteraan sering diasosiasikan dengan proses distribusi sumber daya yang ada kepada publik, baik secara tunai maupun dalam bentuk tertentu (cash benefits or benefits in kind). Konsep kesejahteraan juga terkait erat dengan kebijakan sosial-ekonomi yang berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara umum. Beberapa bidang yang paling mendesak untuk diperhatikan dalam kebijakan kesejahteraan adalah masalah pendidikan, kesehatan dan penyediaan lapangan kerja. Secara umum suatu negara bisa digolongkan sebagai negara kesejahteraan jika mempunyai empat pilar utamanya, yaitu: (1) social citizenship; (2) full democracy; (3) modern industrial relation systems; dan (4) rights to education and the expansion of modern mass educations systems..

Disinilah pentingnya pemilu untuk memilih calon legislatif dimana mereka berfungsi untuk melakukan pengawasan, membahas anggaran dan membuat peraturan perundang undangan. Diharapkan hasil pemilu dengan ditetapkannya anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dan DPRD Kab/Kota mereka dapat membawa amanat konstitusi tersebut dalam mensejahterakan masyarakat dan daerah Sulawesi Tengah. (Wallahu a’lam bishawab ).  (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here