Home Palu Pemkot Alokasikan Rp1,6 M untuk KPU

Pemkot Alokasikan Rp1,6 M untuk KPU

50
Irmawati Alkaf. (Foto: Dok Metrosulawesi)
  • Perubahan APBD 2019

Palu, Metrosulawesi.id – Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Palu merampungkan pembahasan perubahan anggaran tahun 2019, dimana untuk menyambut tahapan Pemilihan kepala Daerah (Pilkada) Kota Palu, KPU Kota Palu mendapat alokasi anggaran sebesar Rp1,6 miliar.

Menurut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Darah (BPKAD) Kota Palu, Irmawati Alkaf, saat rapat Banggar, dari Rp1,9 usulan anggaran diperubahan dari KPU, setelah dilakukan penyesuaian dan sinkronisasi, maka ditetapkan Rp1,6 miliar untuk hibah kepada KPU di perubahan APBD 2019.

Sementara untuk alokasi anggaran 2020, Irmawati belum memberikan penjelasan mengingat pembahasan saat ini berkaitan dengan perubahan 2020.

“Untuk anggaran keselurahan Pilkada 2020, kami belum membahasnya di perubahan 2019, nanti penyusunan anggaran 2020 baru kemudian dibahas. Alokasi anggaran hibah untuk KPU, berdasarkan proposal yang dimasukkan KPU kepada pemerintah Kota Palu,” tutur Irmawati.

Perempuan berhijab ini juga mengakui, hanya KPU yang mengusulkan anggaran perubahan 2019, sementara Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Palu hingga kemarin belum memasukkan proposalnya. Padahal KPU dan Bawaslu sudah melakukan pertemuan dengan TAPD.

“Kami sudah bertemua dengan Bawaslu dan KPU, hanyasaja Bawaslu belum memasukkan proosal anggaran mereka, baru KPU yang memberikannya kepada kami,” ujar Irma.

Penjelasan anggaran Pilkada setelah Banggar melalui Armin, meminta penjelasan kepada TAPD soal persiapan Pilkada Kota Palu khsusnya dari supporting anggaran pemerintah daerah.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Palu, Ivan Yudharta, mengakui tidak mengusulkan anggaran untuk perubahan 2020 kepada pemerintah. Bawaslu baru mengusulkan anggaran Pilkada untuk tahun 2020.

Sebelumnya, Ketua KPU Kota Palu, Agussalim Wahid, mengatakan telah memasukkan proposal anggaran Pilkada kepada pemerintah Kota Palu, KPU mengusulkan Rp47 miliar. Besaran anggaran itu untuk memenuhi seluruh kebutuhan Pilkada, mulai dari pengadaan hingga upah tenaga ad hoc.

“Upah tenaga ad hoc sangat rendah tidak sesuai dengan beban kerja, maka dari itu di Pilkada 2020 nanti kami berencana manaikkan upah tenaga ad hoc hingga 100 perser,” tutur Agussalim.

KPU Kota Palu juga harus mengadakan kotak dan bilik suara. Sebab kotak dan bilik suara sisa Pemilu 2019 tidak bisa digunakan lagi, karena sesuai aturan setelah selesai seluruh tahapan pemilu maka kotak dan bilik tersebut harus dilelang.

Peningkatan partisipasi pemilih juga menjadi fokos perhatian KPU Kota Palu, oleh sebab itu kegiatan sosialisasi akan banyak dilakukan baik lewat media cetak maupun secara langsung. bercermin pada Pemilu 2019, sosialisasi sangat mempengaruhi tingkat parisipasi masyarakat.

“Harapannya pemerintah daerah mengakomodir seluruh usulan anggaran Pilkada dari KPU, karena itu sangat berpengaruh pada hasilnya nanti,” harap Agussalim.

Reporter: Elwin Kandabu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here