Home Palu

Warga Balaroa Tolak Relokasi ke Tempat Jauh

212
BANGUN HUNTAP - Wali Kota Palu Hidayat menaruh campuran semen ke tanah sebagai tanda dimulainya pembangunan hunian tetap bantuan dua negara anggota ASEAN melalui AHA Center di lokasi relokasi Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore untuk korban bencana Palu, Selasa 6 Agustus 2019. (Foto: Antara)
  • Filipina dan Brunai Bangun 100 Huntap

Palu, Metrosulawesi.id – Sebagian warga penyintas korban bencana alam gempa bumi dan likuifaksi 28 September 2018 lalu, di Kelurahan Balaroa Kecamatan Palu Barat menolak untuk direlokasi ke Hunian sementara (Huntara) yang dibangun pemerintah Kota Palu.

Nurhayati, salah satu penyintas di Balaroa mengungkapkan hal tersebut dikarenakan alasan sebagian pengungsi adalah lokasi Shelter dekat dengan mata pencarian dan sekolah anak mereka.

“Kami tidak mau dipindahkan kecuali di sini, apalagi anak kami sekolah tidak jauh dari tenda, kalau seandainya dipindahkan berarti tambah jauh lagi,” ungkapnya, Selasa 6 Agustus 2019.

Menurutnya, keputusan pemerintah dalam menetapkan lokasi hunian sementara bagi masyarakat Balaroa, hanya menambah penderitaannya sebagai korban. Meski begitu ia tetap memilih hidup di tenda ketimbang harus tinggal di dalam bilik hunian sementara (huntara) yang dibangun pemerintah setempat dan dari pihak swasta lainnya.

“Huntara untuk kami tidak, Pemerintah Kota Palu telah menyiapkan lahan untuk pembangunan Hunian Tetap (Huntap) di Kelurahan Balaroa yang diperuntukkan bagi 127-200 kepala keluarga (KK). Kami menolak relokasi jauh dari Balaroa. Di sini saja lebih baik karena sudah menjadi tempat penghidupan,” katanya.

Ia berharap agar pemerintah secepatnya melaksanakan pembangunan Huntap di wilayah tersebut. Apalagi, kata dia, sudah hampir setahun sebagian warga korban bencana mendiami Shelter pengungsian.

Sementara di tempat berbeda, Lurah Balaroa, Rahmansyah saat dikonfirmasi Metrosulawesi membantah terkait hal tersebut. Ia menjelaskan pemerintah kelurahan sudah menyampaikan ke warga untuk segera pindah di Huntara. Tapi, diusulkan Hunian yang tidak jauh dari wilayah kelurahan Balaroa.

“Kami tidak mengarahkan warga untuk ke wilayah Pantoloan, jadi terserah warga mau ambil Huntara yang mana, dan yang jelas kami tidak suruh mereka ke Pantoloan,” bantahnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, pemerintah Kelurahan Balaroa hanya sebatas mengeluarkan surat keterangan yang diminta oleh warga untuk pindah ke Huntara.

“Selama ini warga kami kebanyakan ke Huntara Duyu, Pengawu, Kabonena dan Kelurahan Donggala Kodi. Tapi, untuk ke wilayah Pantoloan tidak benar,” jelasnya.

Sedangkan, pengungsi yang masih tinggal tenda sekitar 300-an lebih kepala keluarga (KK) atau 1.000 jiwa. Menurutnya, lahan pemerintah Kota Palu yang akan diperuntukkan bagi pembangunan Huntap di wilayah tersebut kurang lebih sekitar empat hektare.

“Yang pasti setiap hari maupun setiap minggu data pasti ada perubahan, karena warga kami sudah sebagian tinggal di Huntara. Kalau diasumsi lahan empat hektare itu sekitar 200 unit hunian tetap yang bisa terbangun, tapi semuanya itu bertahap,” katanya.

“Sekarang ini sudah tahap pembersihan dilakukan pemerintah Kota Palu untuk Huntap bagi pengungsi Balaroa. Dan itu dikhususkan untuk masyarakat yang tidak mau direlokasi,” tambahnya.

Bangun 100 Huntap

Dua negara anggota ASEAN ikut membantu meringankan beban para korban bencana gempa, tsunami dan likuefaksi di Kota Palu, Sulawesi Tengah, dengan membangun hunian tetap sebanyak 100 unit di lahan yang telah disediakan pemerintah setemat.

“Bantuan ini berasal dari Pemerintah Filipina dan rakyat Brunei Darussalam yang disumbangkan untuk korban bencana Sulawesi Tengah,” kata Direktur eksekutif AHA Center Adelina Kamal saat peletakan batu pertama pembangunan hunian tetap untuk korban bencana, di Palu, Selasa 6 Agustus 2019.

Bantuan dua negara tersebut disalurkan melalui organisasi “The ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management (AHA Center) yang bertugas sebagai pusat koordinasi dan informasi penanganan bencana di kawasan ASEAN.

Dia menjelaskan, pembangunan hunian tetap untuk korban gempa, tsunami dan likuefaksi Palu sebanyak 100 unit. Di tahap pertama, pembangunan sebanyak 75 unit dan tahap selanjutnya sebanyak 25 unit di kawasan relokasi kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulure, Palu.

Menurutnya, ASEAN sebagai tempat berhimpunnya negara-negara di Asia Tenggara memiliki rasa tanggung jawab dan ikut terlibat memulihkan situasi pascabencana yang melanda sejumlah daerah di tanah air termasuk Sulawesi Tengah.
“Filipina salah satu donatur adalah negara yang paling rentan di Asia dan sering terkena bencana besar seperti layaknya wilayah Indonesia. Tetapi dalam semangat solidaritas, mereka masih berkesempatan meringankan beban warga Kota Palu,” ungkap Adelina.

Dikatakannya, hal tersebut merupakan kali pertama dalam sejarah ASEAN selama 52 tahun organisasi itu berdiri dan Indonesia salah satu pendirinya, dimana dalam semangat solidaritas maka terwujud pembangunan pemukiman bernama kampung ASEAN dalam konteks pemulihan akibat bencana alam.

Dia menilai, kerja sama yang dibangun antara masyarakat dan pemerintah negara-negara ASEAN turut merasakan kesedihan serta sebagai wujud solidaritas dalam membantu meringankan beban dihadapi para korban bencana yang terjadi hampir setahun.

“Pada saat tanggap darurat bencana, ASEAN juga telah mengirim tim ikut terlibat membantu pemulihan saat itu, termasuk bantuan logistik dan obat-obatan untuk para korban,” Ujar Adelina.

Dia menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya akan berkunjung kembali bersama sejumlah pejabat tinggi ASEAN melihat perkembangan pemulihan Kota Palu pascagempa, tsunami dan likuefaksi serta memperkuat kerja sama dibangun dengan pemerintah kota setempat.

Wali Kota Palu Hidayat mengatakan, upaya pemerintah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat korban becana saat ini sedang berjalan, salah satunya pembangunan hunian tetap.

Lokasi relokasi yang sudah disediakan pemerintah, rencananya akan dilengkapi dengan sejumlah fasilitas umum maupun sosial diantaranya pasar, perkantoran, sekolah termasuk rumah sakit dan balai rehabilitasi narkotika.

“Kebutuhan hunian tetap untuk korban bencana Palu sekitar 7.000 hunian dan saat ini kita sedang upayakan memenuhi kebutuhan itu,” ucap Hidayat. (fik/ant)

Reporter: Fikri Alihana
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas