Home Palu BPJS Sarankan Segera Daftar Mandiri

BPJS Sarankan Segera Daftar Mandiri

255
Hartati Rachim. (Foto: Ist)
  • Soal 95 Ribu Kartu JKN-KIS Warga Miskin Sulteng Nonaktif

Palu, Metrosulawesi.id – Dinas Sosial Sulawesi Tengah mengungkapkan, sebanyak 95.714 kartu Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dinonaktifkan dan dipastikan tidak lagi mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan mulai 1 Agustus 2019.

Mereka adalah warga Sulawesi Tengah yang selama ini iurannya dibayarkan oleh pemerintah pusat melalui APBN atau masuk kategori miskin. Pencoretan itu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penonaktifan dan Perubahan Data Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2019 Tahap Keenam.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palu, Hartati Rachim menyarankan peserta yang dinonaktifkan tersebut segera beralih ke segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri. Peserta mandiri membayar sendiri iuran JKN-KIS untuk diri dan keluarganya.

“Kalau misalnya ada di antaranya (yang dinonaktifkan) membutuhkan pelayanan per hari ini, solusinya mereka segera daftar sebagai peserta mandiri PBPU. Kalau mereka mendaftar pada 1 Agustus sampai 31 Agustus, maka langsung aktif hari itu juga,” kata Hartati Rachim didampingi Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Palu, Muhammad Abdi ditemui di kantornya, Kamis 1 Agustus 2019.

Sebab, jika mendaftar setelah rentang waktu tersebut, misalnya pada September, maka peserta harus mengikuti ketentuan umum di antaranya kartu bisa aktif setelah 14 hari. Jadi, sebelum membutuhkan pelayanan kesehatan, disarankan segera mengurus karti JKN-KIS di BPJS Kesehatan.

Adapun syarat mendaftar sebagai peserta mandiri sangat mudah yakni melampirkan kartu keluarga (KK) dan KTP. Pendaftaran peserta mandiri harus satu keluarga. Selain itu, menyetor fotokopi buku tabungan salah satu bank yang menjadi mitra BPJS Kesehatan yakni BRI, BNI, Mandiri atau BCA.

“Ada formulir autodebet yang akan diisi, nanti kami yang antarkan ke bank,” katanya.

Syarat buku tabungan itu penting untuk memudahkan pembayaran iuran bagi peserta mandiri. Adapun nomor rekening untuk autodebet tidak mesti milik peserta, bisa juga keluarganya yang bersedia membayarkan iuran untuk keluarganya.

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Program dan Evalusasi Dinas Sosial Sulawesi Tengah, Kiki Rezqi Ramdaniasari mengatakan, rapat bersama Sekprov Sulteng beberapa waktu lalu juga muncul saran agar peserta yang kartunya nonaktif mendaftar secara mandiri dan menanggung sendiri iuran di BPJS Kesehatan.

Meski, kata dia pembayaran iuran akan menjadi beban karena harus satu keluarga yang didaftarkan.

“Ini memberatkan, walaupun iurannya kecil hanya Rp23 ribu,” kata Kiki Rezqi Ramdaniasari ditemui di kantornya, Kamis 1 Agustus 2019.

Pada sisi lain, jika tidak segera mendaftar pada segmen mandiri dan lebih memilih didaftarkan atau masuk kembali sebagai peserta PBI APBN, maka harus menunggu dimasukkan dalam basis data terpadu (BDT) warga miskin Sulawesi Tengah. BDT akan diperbaharui dan diproses oleh Dinas Sosial pada empat bulan ke depan yakni pada November 2019.

Solusi lainnya adalah mereka yang dicoret didaftarkan oleh pemerintah daerah atau dibiayai melalui APBD. Hanya saja, tergantung pada ketersediaan anggaran di kabupaten kota.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palu, Hartati Rachim mengungkapkan, khusu warga miskin di Sulawesi Tengah yang ditanggung atau dibayar menggunakan APBD (anggaran daerah) masih di angka 630.132 jiwa. Jumlah ini sangat kontras jika dibandingkan dengan yang ditanggung oleh pemerintah pusat yakni 1.2 juta jiwa atau 43,31 persen total warga Sulawesi Tengah.

Reporter: Syamsu Rizal
Editor: Udin Salim

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here