Home Palu Walikota: Penghuni Huntara Harus Warga Terdampak

Walikota: Penghuni Huntara Harus Warga Terdampak

146
PIMPIN RAKOR - Walikota Palu, Hidayat, M.Si saat memimpin Rapat Koordinasi bersama para Lurah dan Camat se-kota Palu di Ruang Kerja Wali kota Palu pada Kamis, 18 Juli 2019. (Foto: Humas Pemkot)

Palu, Metrosulawesi.id – Walikota Palu, Hidayat, M.Si didampingi Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Palu, Dharma Gunawan Mochtar memimpin Rapat Koordinasi bersama para Lurah dan Camat se-kota Palu di Ruang Kerja Wali kota Palu pada Kamis, 18 Juli 2019.

Rapat Koordinasi ini membahas tentang kondisi Hunian Sementara (Huntara) di setiap kelurahan serta tanah atau lahan untuk pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi para korban yang terdampak parah bencana gempa, tsunami, dan likuifaksi di Kota Palu, 28 September 2018 silam.

Dalam kesempatan ini, para Lurah maupun Camat melaporkan kepada Walikota adanya Huntara yang sampai saat ini masih kosong, upaya-upaya yang dilakukan untuk menginventarisir tenda-tenda para pengungsi yang sudah tidak digunakan.

Walikota Hidayat, M.Si menekankan agar masyarakat yang dimasukkan ke dalam Huntara yang sampai hari ini masih kosong adalah betul-betul memiliki rumah namun terdampak parah akibat bencana.

“Apabila ada sisa, baru masukkan orang-orang yang ba kos itu ke Huntara,” ungkapnya.

Sebelumnya, Walikota Hidayat M.Si mengungkapkan adanya dana stimulan, jaminan hidup dan santunan duka bagi korban bencana di Pasigala (Palu, Sigi, Donggala) karena lobi Pemerintah Kota Palu pada BNPB Pusat.

“Sebenarnya hal-hal seperti ini tidak perlu saya ungkapkan, karena menurut agama bersifat riya. Namun ini semua untuk menepis beragam fitnah yang terjadi di tengah masyarakat. Saya ingin masyarakat Kota Palu kembali nyaman dan tenang pascabencana tahun lalu,” kata Walikota Hidayat.

“Beberapa bulan pascabencana, saya menghadap Kepala BNPB Pusat, Doni Monardo. Beliau didampingi juga oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Pusat. Pada waktu itu saya curhat soal susahnya perekonomian masyarakat Kota Palu pascabencana, khususnya bagi warga yang terdampak. Doni Monardo kemudian memberikan saran bahwa ada dana hibah luar negeri sebesar Rp250 miliar yang masuk ke BNPB Pusat, dia minta kepada saya untuk menggunakan uang ini dan cepat mengurus syarat-syaratnya. Kepala BNPB katakan kepada saya, tolong Pak Walikota hubungi bupati-bupati kabupaten terdampak soal ini. Setelah pertemuan itu, Bupati Donggala dan Bupati Sigi langsung saya hubungi bahwa ada bantuan dana yang akan turun,” katanya lagi.

Walikota Hidayat mengungkapkan bahwa dana tersebutlah yang digunakan untuk pemberian bantuan dana stimulan, jaminan hidup dan santunan duka bagi korban bencana di Pasigala.

“Jadi saya minta tolong, jangan mengatakan di media sosial atau media lainnya bahwa Pemerintah Kota Palu tidur dalam penanganan bencana ini, karena hal itu meresahkan masyarakat,” katanya.

Walikota Hidayat juga mengatakan penyaluran santunan duka tahap 1 juga sudah dilakukan oleh pihaknya.

“Saat ini Dukcapil Palu sedang melakukan validasi data untuk pengucuran dana stimulan tahap 1 dan santunan duka tahap 2. Para staf Dukcapil Palu begadang, lembur mengerjakan ini. Kami biayai mereka untuk lembur demi santunan duka dan dana stimulan ini turun secepatnya kepada masyarakat Kota Palu,” katanya.

Pada kesempatan ini, Walikota Hidayat juga membeberkan jumlah dana Kas Daerah.

“Per 31 Desember 2018, dana bantuan dalam negeri yang masuk ke Kas Daerah sebesar Rp11 miliar , ini masuk dalam APBD. Sedangkan dana bantuan luar negeri yang masuk,,dan tidak masuk dalam APBD sebesar 31.000 euro atau sekitar Rp400 juta lebih. Dana bantuan luar negeri inilah yang kami gunakan untuk melayani air bersih dan pembersihan bongkaran-bongkaran material yang berserakan pascabencana di Kota Palu,” katanya.

Reporter: Yusuf Bj

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here